Kontradiksi Data: Kemiskinan Turun, PHK Melonjak, Garis Kemiskinan Tetap

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

25 Jul 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

🏛️ Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia belum berencana mengubah standar garis kemiskinan yang saat ini ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Standar garis kemiskinan akan tetap mengikuti perhitungan BPS dengan mempertimbangkan paritas daya beli (PPP).
Wacana menaikkan batas garis kemiskinan menjadi Rp765 ribu per orang per bulan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) masih dalam kajian.
Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,5%-7,5% dan kemiskinan ekstrem menjadi 0%-0,5% pada tahun depan.
Pemerintah berencana membentuk Satgas PHK dan mendorong daya saing industri untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan.

📊 Data Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

Garis kemiskinan nasional BPS pada Maret 2024 ditetapkan sebesar Rp609.160 per orang per bulan, meningkat 2,34% dibandingkan September 2024.
Angka kemiskinan nasional turun menjadi 8,47% pada Maret 2025, merupakan yang terendah sejak 1960, dengan 23,85 juta penduduk miskin.
Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) justru meningkat 32,1% menjadi 42.385 orang pada periode Januari-Juni 2025.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan perbedaan data kemiskinan dan PHK mungkin karena PHK sektor informal tidak tercatat.

💡 Perspektif Ekonom

Ekonom INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai penurunan kemiskinan tidak serta merta menandakan peningkatan kesejahteraan.
Banyak penduduk yang keluar dari garis kemiskinan hanya naik tipis dan masih berada dalam kondisi rentan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan menurun, kualitas hidup sebagian masyarakat belum tentu membaik secara signifikan.

Apa itu garis kemiskinan di Indonesia?

keyboard_arrow_down

Garis kemiskinan di Indonesia adalah batas pendapatan minimum yang ditetapkan untuk mengukur apakah seseorang atau rumah tangga dikategorikan sebagai miskin. Penetapan ini mempertimbangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan.

Siapa yang menetapkan standar garis kemiskinan di Indonesia?

keyboard_arrow_down

Standar garis kemiskinan di Indonesia saat ini ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan paritas daya beli (PPP).

Berapa nilai garis kemiskinan nasional yang ditetapkan BPS pada Maret 2024?

keyboard_arrow_down

Garis kemiskinan nasional yang ditetapkan BPS pada Maret 2024 adalah Rp609.160 per orang per bulan. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2,34 persen dibandingkan dengan garis kemiskinan pada September 2024.

Apakah pemerintah berencana mengubah standar garis kemiskinan saat ini?

keyboard_arrow_down

Pemerintah Indonesia belum berencana mengubah standar garis kemiskinan yang saat ini ditetapkan oleh BPS. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, standar tersebut akan tetap mengikuti perhitungan BPS.

Meskipun demikian, wacana untuk menaikkan batas garis kemiskinan sempat muncul dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang mengusulkan kenaikan menjadi Rp765 ribu per orang per bulan, sejalan dengan kebijakan Bank Dunia yang menaikkan batas garis kemiskinan global. Namun, usulan ini masih dalam tahap kajian dan akan dilaporkan kepada Presiden.

Berapa angka kemiskinan terbaru di Indonesia menurut BPS?

keyboard_arrow_down

Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 adalah 8,47%. Angka ini merupakan yang terendah sejak tahun 1960, dengan total 23,85 juta penduduk yang dikategorikan miskin.

Bagaimana perbandingan antara angka kemiskinan dan data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)?

keyboard_arrow_down

Angka kemiskinan yang menurun berbanding terbalik dengan data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada periode Januari-Juni 2025, angka PHK justru meningkat sebesar 32,1%, mencapai 42.385 orang.

Mengapa ada perbedaan antara data penurunan kemiskinan dan peningkatan PHK?

keyboard_arrow_down

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa perbedaan antara data penurunan kemiskinan dan peningkatan PHK mungkin disebabkan oleh data PHK di sektor informal yang tidak tercatat secara komprehensif.

Apa pandangan ekonom mengenai penurunan angka kemiskinan?

keyboard_arrow_down

Ekonom dari INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai bahwa penurunan angka kemiskinan tidak serta merta menandakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Menurutnya, banyak penduduk yang hanya naik tipis dari garis kemiskinan dan masih sangat rentan untuk kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan jika terjadi guncangan ekonomi.

Apa rencana pemerintah untuk mengatasi masalah PHK dan kemiskinan?

keyboard_arrow_down

Untuk mengatasi masalah PHK dan kemiskinan, pemerintah berencana untuk:

Membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK: Satgas ini akan fokus menangani isu-isu terkait pemutusan hubungan kerja.
Mendorong daya saing industri: Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi angka PHK.

Berapa target penurunan tingkat kemiskinan pemerintah untuk tahun depan?

keyboard_arrow_down

Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,5%-7,5% pada tahun depan. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0%-0,5% pada periode yang sama.