Pemerintah Tegaskan Komitmen IKN 3 Tahun, Respons Usulan NasDem

Target penyelesaian sarana dan prasarana dasar di Ibu Kota Nusantara adalah dalam waktu tiga tahun ke depan. Ini berarti pemerintah menargetkan infrastruktur penting yang mendukung fungsi pemerintahan dapat beroperasi dalam kurun waktu tersebut, memungkinkan proses pemindahan ibu kota dapat segera direalisasikan.

Fokus utama pembangunan sarana dan prasarana di IKN mencakup fasilitas yang mendukung fungsi-fungsi pemerintahan inti, yaitu:

• Fungsi Eksekutif: Meliputi kantor-kantor kementerian dan lembaga pemerintah.
• Fungsi Legislatif: Meliputi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
• Fungsi Yudikatif: Meliputi gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Penyelesaian fasilitas-fasilitas ini sangat krusial untuk memastikan operasional pemerintahan dapat berjalan lancar setelah pemindahan ibu kota.

Penyelesaian sarana dan prasarana yang mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sangat penting karena merupakan prasyarat utama sebelum Presiden Prabowo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota. Keppres ini akan secara resmi menetapkan IKN sebagai ibu kota negara. Tanpa infrastruktur dasar yang memadai untuk menunjang ketiga fungsi pemerintahan tersebut, proses pemindahan dan operasional pemerintahan di IKN tidak akan dapat berjalan efektif dan efisien. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan kesiapan fungsional IKN sebelum langkah hukum final diambil.

Meskipun pemerintah menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk usulan moratorium atau penundaan pembangunan IKN dari pihak seperti Partai NasDem, fokus utama pemerintah tetap pada penyelesaian IKN secepatnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menghargai dialog dan kritik, namun tidak akan menghentikan atau menunda proyek IKN yang telah menjadi prioritas nasional. Komitmen untuk mempercepat pembangunan tetap menjadi landasan kebijakan pemerintah saat ini.

Partai NasDem telah mengajukan beberapa usulan terkait IKN, yang mencerminkan perspektif mereka terhadap proyek ini:

• Ketegasan Status dan Anggaran: Mendesak pemerintah untuk bersikap tegas mengenai status IKN dan alokasi anggarannya, menunjukkan kekhawatiran akan ketidakjelasan atau ketidakpastian.
• Penempatan Pejabat dan Kementerian: Mengusulkan penempatan wakil presiden serta kementerian-kementerian prioritas di IKN. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada dan memberikan sinyal kuat mengenai keseriusan pemindahan ibu kota.
• Moratorium (jika belum ditetapkan): Pernah mengusulkan moratorium jika IKN belum ditetapkan secara resmi sebagai Ibu Kota Negara, menunjukkan bahwa penetapan hukum adalah kunci bagi mereka.
• Status Alternatif IKN: Mengusulkan agar IKN dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, sementara Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara. Ini adalah pandangan alternatif yang berbeda dari rencana pemerintah saat ini.

Usulan-usulan ini menunjukkan bahwa NasDem memiliki pandangan yang berbeda mengenai pendekatan dan status IKN, meskipun pemerintah tetap pada komitmennya untuk melanjutkan pembangunan.

Tujuan utama Partai NasDem mengusulkan penempatan wakil presiden dan kementerian prioritas di IKN adalah untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada di sana. Dengan menempatkan pejabat tinggi dan kementerian penting, diharapkan IKN dapat segera berfungsi dan menunjukkan aktivitas pemerintahan yang nyata, sehingga tidak ada infrastruktur yang dibangun menjadi sia-sia atau kurang dimanfaatkan. Usulan ini juga bisa diartikan sebagai upaya untuk memberikan dorongan dan legitimasi lebih lanjut terhadap keberadaan IKN, sekaligus memastikan bahwa investasi yang telah dikeluarkan memberikan dampak yang konkret.