Presiden Perintahkan Usut Tuntas Dugaan Beras Oplosan Food Station, Kejagung Dalami Korupsi

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

23 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🚨 Fakta Utama Kasus Beras

Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan sejumlah merek beras yang didistribusikan oleh PT Food Station Tjipinang Jaya tidak memenuhi standar mutu beras premium dan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Temuan ini dinilai sebagai "sinyal bahaya" terhadap hak dasar warga atas pangan yang layak.
Kasus ini juga terkait dengan dugaan pengoplosan beras yang diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 100 triliun per tahun.

🏛️ Tanggapan Pemerintah Daerah

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memastikan penanganan isu ini tidak akan ditutup-tutupi dan meminta Food Station memberikan penjelasan jika temuan tidak benar.
Pramono Anung telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian dan menekankan transparansi serta akuntabilitas semua pihak terlibat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan Pemprov DKI akan mengevaluasi dan menindak jika ada kesalahan.
DPRD Provinsi Jakarta akan menggelar rapat dengar pendapat untuk memastikan penertiban tegas dan evaluasi integritas pemasok, terutama untuk program PKH.

⚖️ Penyelidikan Hukum

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas kasus pengoplosan beras.
Presiden menegaskan praktik ini adalah tindak pidana dan mengancam akan menyita aset penggilingan padi jika kerugian tidak dikembalikan.
Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus beras oplosan, menganalisis unsur korupsi dalam tata kelola dan distribusi.
Polri telah memeriksa 25 distributor dan produsen beras terkait, namun belum ada penindakan lebih lanjut.

Apa masalah utama terkait beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian?

keyboard_arrow_down

Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan bahwa sejumlah merek beras yang didistribusikan oleh PT Food Station Tjipinang Jaya, sebuah BUMD DKI Jakarta, tidak memenuhi standar mutu beras premium. Selain itu, beras tersebut juga dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Temuan ini dinilai sebagai "sinyal bahaya" terhadap hak dasar warga atas pangan yang layak.

Siapa pihak yang pertama kali teridentifikasi mendistribusikan beras bermasalah ini?

keyboard_arrow_down

Pihak yang pertama kali teridentifikasi mendistribusikan beras bermasalah ini adalah PT Food Station Tjipinang Jaya. Perusahaan ini merupakan sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang pangan.

Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, terhadap temuan ini?

keyboard_arrow_down

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi temuan ini dengan serius. Ia memastikan bahwa penanganan kasus ini tidak akan ditutup-tutupi dan meminta PT Food Station Tjipinang Jaya untuk memberikan penjelasan jika temuan tersebut tidak benar. Pramono Anung juga telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian dan menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Kapan audiensi antara Gubernur DKI Jakarta dan petinggi Food Station Tjipinang Jaya dilaksanakan?

keyboard_arrow_down

Audiensi antara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan petinggi PT Food Station Tjipinang Jaya dilaksanakan pada Selasa, 22 Juli 2025. Pertemuan tersebut berlangsung di Balai Kota, namun Gubernur enggan memberikan keterangan lebih lanjut setelah audiensi selesai.

Apa instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait kasus pengoplosan beras?

keyboard_arrow_down

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas kasus pengoplosan beras. Presiden menegaskan bahwa praktik ini merupakan tindak pidana dan mengancam akan menyita aset penggilingan padi jika kerugian negara tidak dikembalikan. Instruksi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik ilegal dalam tata niaga pangan.

Berapa perkiraan kerugian negara akibat praktik pengoplosan beras ini?

keyboard_arrow_down

Praktik pengoplosan beras ini diperkirakan dapat merugikan negara sekitar Rp 100 triliun per tahun. Angka kerugian yang sangat besar ini menunjukkan dampak serius dari tindak pidana tersebut terhadap perekonomian negara dan ketersediaan pangan yang layak bagi masyarakat.

Langkah-langkah apa yang diambil oleh Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti kasus ini?

keyboard_arrow_down

Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus beras oplosan. Langkah-langkah yang diambil Kejagung meliputi:

Menganalisis unsur korupsi dalam tata kelola dan distribusi beras.
Berkoordinasi dengan kepolisian, Kementerian Pertanian, dan pihak terkait lainnya untuk pengusutan kasus.
Menyatakan tidak mempermasalahkan jika Bareskrim Polri lebih dulu mengusut kasus ini, menunjukkan sinergi antarlembaga penegak hukum.

Apa peran dan tindakan yang akan dilakukan oleh DPRD Provinsi Jakarta terkait isu ini?

keyboard_arrow_down

DPRD Provinsi Jakarta, melalui Anggota Komisi B Dwi Rio Sambodo, akan mengambil tindakan serius terkait isu ini. Rencana tindakan DPRD meliputi:

Menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Perdagangan, BPOM DKI, dan PD Pasar Jaya.
Memastikan penertiban tegas terhadap praktik distribusi beras yang tidak sesuai standar.
Mengevaluasi integritas pemasok, terutama yang terlibat dalam program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), untuk memastikan kualitas pangan yang diterima masyarakat miskin.

Apa implikasi jangka panjang dari kasus beras oplosan ini terhadap masyarakat dan tata niaga pangan?

keyboard_arrow_down

Kasus beras oplosan ini memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan. Pertama, ini merupakan "sinyal bahaya" terhadap hak dasar warga atas pangan yang layak, karena masyarakat berhak mendapatkan beras dengan mutu sesuai standar dan harga yang wajar. Kedua, kasus ini menyoroti perlunya reformasi sistem tata niaga pangan secara menyeluruh untuk mencegah praktik serupa di masa depan. Jika tidak ditangani dengan tegas, praktik ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan masyarakat.

[{"title":"Beras Food Station Dinilai tak Sesuai Standar, Wagub Rano: Tindak Kalau Ada Kesalahan | Republika Online","indexedAt":"2025-07-21T02:04:29.732Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/szpcwo483/beras-food-station-dinilai-tak-sesuai-standar-wagub-rano-tindak-kalau-ada-kesalahan","summary":"Kementerian Pertanian menemukan bahwa beras dari PT Food Station Tjipinang Jaya tidak memenuhi standar mutu beras premium. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan Pemprov DKI akan mengevaluasi masalah ini dan menindak jika ada kesalahan.\n\nAnggota Komisi B DPRD Provinsi Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menilai temuan ini sebagai sinyal bahaya dan ancaman terhadap hak dasar warga atas pangan yang layak. DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Perdagangan, BPOM DKI, dan PD Pasar Jaya untuk memastikan penertiban tegas dan evaluasi terhadap integritas pemasok, terutama untuk program PKH. Mereka tidak akan menolerir praktik yang mengorbankan kesehatan warga demi keuntungan pribadi dan menuntut setiap pelanggaran mutu diproses secara terbuka.\n","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/wakil-gubernur-wagub-dki-jakarta-rano_250404180936-316.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/szpcwo483/beras-food-station-dinilai-tak-sesuai-standar-wagub-rano-tindak-kalau-ada-kesalahan"},{"title":"Pramono Bungkam Ditanya Beras Oplosan PT Food Station Tjipinang Jaya | Republika Online","indexedAt":"2025-07-22T13:01:55.565Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/szstlp484/pramono-bungkam-ditanya-beras-oplosan-pt-food-station-tjipinang-jaya","summary":"Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, melakukan audiensi dengan petinggi PT Food Station Tjipinang Jaya terkait kasus beras oplosan yang diduga didistribusikan oleh BUMD DKI Jakarta tersebut. Audiensi diadakan di Balai Kota DKI Jakarta Pusat pada Selasa (22/7/2025).\n\nSetelah pertemuan, Pramono enggan memberikan keterangan kepada wartawan mengenai hasil audiensi tersebut. Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi Jakarta, Syaefulloh Hidayat, juga menolak memberikan komentar.\n\nSebelumnya, Staf Khusus Gubernur, Chico Hakim, menyatakan bahwa kasus beras oplosan menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Wagub Rano Karno telah memanggil Dirut Food Station terkait kasus ini pada pekan lalu.","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/gubernur-dki-jakarta-pramono-anung_250528054527-997.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/szstlp484/pramono-bungkam-ditanya-beras-oplosan-pt-food-station-tjipinang-jaya"},{"title":"Anggota DPR Desak Diungkapnya Perusahaan yang Terlibat Beras Oplosan","indexedAt":"2025-07-23T08:03:44.198Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/23/14491791/anggota-dpr-desak-diungkapnya-perusahaan-yang-terlibat-beras-oplosan","summary":"Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk mengungkap perusahaan yang terlibat praktik pengoplosan beras dan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Menurutnya, praktik ini mencederai hak konsumen dan petani. Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas kasus ini, yang merugikan negara sekitar Rp 100 triliun per tahun. Prabowo menegaskan bahwa praktik ini adalah tindakan pidana dan meminta agar pelaku ditindak tegas, bahkan mengancam akan menyita aset penggilingan padi jika kerugian tidak dikembalikan. Daniel Johan juga menekankan perlunya reformasi sistem tata niaga pangan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/SS7TlmikTuhptpgQNDO_JKTALyA=/0x0:1920x1280/1200x800/data/photo/2025/07/09/686e03ee2d751.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/23/14491791/anggota-dpr-desak-diungkapnya-perusahaan-yang-terlibat-beras-oplosan"},{"title":"Soal Isu Beras Oplosan, Pramono Sudah Berkomunikasi dengan Menteri Pertanian | Republika Online","indexedAt":"2025-07-23T10:02:08.267Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/szuemm409/soal-isu-beras-oplosan-pramono-sudah-berkomunikasi-dengan-menteri-pertanian","summary":"Gubernur Jakarta, Pramono Anung, telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian terkait isu dugaan beras oplosan yang melibatkan BUMD DKI Jakarta, FS. Pramono menekankan pentingnya transparansi dalam kasus ini dan menyatakan bahwa tidak ada yang boleh ditutup-tutupi. Ia juga menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab.\n\nPramono menyatakan bahwa operasional FS akan tetap berjalan normal. Mengenai langkah yang akan diambil jika dugaan terbukti, Pramono mengatakan akan bergantung pada keputusan aparat penegak hukum. Kementerian Pertanian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa sejumlah merek beras tidak memenuhi standar mutu beras premium. Pemprov DKI Jakarta menunggu hasil investigasi dari pihak berwenang terkait temuan beras milik FS yang disebut tidak sesuai dengan mutu premium.","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/gubernur-jakarta-pramono_250623202103-953.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/szuemm409/soal-isu-beras-oplosan-pramono-sudah-berkomunikasi-dengan-menteri-pertanian"},{"title":"Kejagung Masih Pelajari Dugaan Korupsi di Kasus Beras Premium Oplosan | Republika Online","indexedAt":"2025-07-23T11:01:46.405Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/szuij2409/kejagung-masih-pelajari-dugaan-korupsi-di-kasus-beras-premium-oplosan","summary":"Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus beras oplosan. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan tim penyidik masih menganalisis apakah tata kelola dan distribusi beras oplosan mengandung unsur korupsi.\n\nKejagung tidak mempermasalahkan jika Bareskrim Polri lebih dulu mengusut kasus ini, karena hasil penyidikan kepolisian akan bermuara ke kejaksaan. Tim Jampidsus juga mengkaji kemungkinan kasus ini masuk ranah korupsi, berkoordinasi dengan kepolisian, Kementerian Pertanian, dan pihak terkait.\n\nPresiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan Jaksa Agung menindak tegas pelaku pengoplosan beras, yang merugikan negara hingga Rp 100 triliun per tahun. Polri telah memeriksa 25 distributor dan produsen beras terkait, namun belum ada penindakan lebih lanjut.","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/017139600-1752750470-830-556.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/szuij2409/kejagung-masih-pelajari-dugaan-korupsi-di-kasus-beras-premium-oplosan"},{"title":"Respons Isu Beras Premium Oplosan, Pramono Pastikan Penanganan tak Ditutup-tutupi | Republika Online","indexedAt":"2025-07-23T12:01:58.374Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/szul1j409/respons-isu-beras-premium-oplosan-pramono-pastikan-penanganan-tak-ditutuptutupi","summary":"Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menanggapi isu beras premium oplosan yang melibatkan PT Food Station Tjipinang Jaya. Pemerintah Provinsi Jakarta akan menindaklanjuti temuan Kementerian Pertanian terkait dugaan beras oplosan tersebut dan berjanji tidak akan menutupi masalah ini. Pramono juga meminta Food Station untuk memberikan penjelasan jika temuan tersebut dianggap tidak benar.\n\nPramono menekankan pentingnya peran Food Station dalam menjaga stabilitas harga pangan di Jakarta. Jika terbukti melakukan pelanggaran, kasus ini akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, Kementerian Pertanian menemukan bahwa sejumlah merek beras yang didistribusikan oleh Food Station tidak memenuhi standar mutu beras premium berdasarkan hasil uji laboratorium. Selain itu, beras tersebut dijual di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan.","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/gubernur-dki-jakarta-pramono-anung-wibowo-memberikan-keterangan-di_250604154142-693.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/szul1j409/respons-isu-beras-premium-oplosan-pramono-pastikan-penanganan-tak-ditutuptutupi"}]