Bank Dunia: 194,6 Juta Penduduk RI Miskin, Beda Data dengan BPS

Bank Dunia memperbarui garis kemiskinan globalnya dari acuan PPP 2017 ke PPP 2021 untuk mencerminkan perubahan kondisi ekonomi global dan inflasi yang terjadi selama periode tersebut. Pembaruan ini bertujuan untuk memastikan bahwa garis kemiskinan yang digunakan tetap relevan dan akurat dalam mengukur kemiskinan ekstrem di seluruh dunia.

Perubahan acuan PPP ini berdampak pada penyesuaian tiga garis kemiskinan global yang digunakan oleh Bank Dunia, yang secara otomatis akan mengubah estimasi jumlah penduduk miskin di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menurut laporan Bank Dunia, setelah memperbarui garis kemiskinan global menggunakan standar Purchasing Power Parities (PPP) 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa.

Angka ini merupakan estimasi yang signifikan dan jauh lebih tinggi dibandingkan data yang mungkin dihasilkan jika menggunakan standar PPP 2017 atau metodologi BPS, menyoroti dampak dari perubahan acuan pengukuran kemiskinan.

Terdapat perbedaan garis kemiskinan ekstrem yang digunakan oleh kedua lembaga:

• Bank Dunia menggunakan batas 3 dollar AS per kapita per hari, berdasarkan acuan Purchasing Power Parities (PPP) 2021.
• Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) masih menggunakan batas 2,15 dollar AS per kapita per hari, yang mengacu pada standar PPP 2017.

Perbedaan nilai dan acuan PPP inilah yang menjadi penyebab utama disparitas data kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS.

Bank Dunia telah mengubah acuannya dari Purchasing Power Parities (PPP) 2017 ke PPP 2021 sejak Juni 2025.

Perubahan ini merupakan bagian dari upaya Bank Dunia untuk terus memperbarui metodologi pengukuran kemiskinan agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi global terkini. Meskipun tanggal yang disebutkan (Juni 2025) mungkin tampak seperti di masa depan, ini adalah informasi yang diberikan dalam teks sumber.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) masih berbeda dengan Bank Dunia karena BPS masih mengacu pada standar Purchasing Power Parities (PPP) 2017 untuk perhitungan kemiskinan nasional.

Penggunaan acuan PPP 2017 oleh BPS ini sesuai dengan kerangka kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Sementara itu, Bank Dunia telah beralih ke PPP 2021 dengan garis kemiskinan yang lebih tinggi ($3 per hari), menyebabkan perbedaan signifikan dalam estimasi jumlah penduduk miskin.

Perbedaan metodologi dan acuan ini menunjukkan tantangan dalam menyelaraskan data kemiskinan antar lembaga internasional dan nasional.

Perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS memiliki implikasi penting terhadap perencanaan pembangunan di Indonesia:

• Persepsi Masalah: Jika pemerintah hanya mengacu pada data BPS yang mungkin lebih rendah, skala masalah kemiskinan bisa jadi diremehkan, padahal Bank Dunia menunjukkan angka yang jauh lebih besar (194,6 juta jiwa).
• Target Kebijakan: Target pengurangan kemiskinan yang ditetapkan dalam RPJMN mungkin tidak seambisius atau sekomprehensif yang dibutuhkan jika didasarkan pada data yang kurang mencerminkan realitas terkini.
• Alokasi Sumber Daya: Alokasi anggaran dan program pengentasan kemiskinan mungkin tidak memadai untuk menjangkau seluruh populasi yang sebenarnya berada di bawah garis kemiskinan menurut standar internasional yang lebih baru.
• Evaluasi Keberhasilan: Keberhasilan program pengentasan kemiskinan bisa jadi dinilai berdasarkan metrik yang berbeda, yang dapat menyebabkan kesenjangan antara laporan nasional dan evaluasi internasional.

Secara keseluruhan, perbedaan ini menyoroti pentingnya harmonisasi data dan metodologi untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan di Indonesia didasarkan pada pemahaman yang paling akurat tentang kondisi kemiskinan.