Golkar Tawarkan Dua Opsi Pilkada Tak Langsung, Gubernur Dipilih DPRD

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

26 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Opsi Pilkada Golkar

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengemukakan dua opsi terkait usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung.
Opsi pertama adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota oleh DPRD, dengan seleksi calon kepala daerah dilakukan secara aspiratif dan terbuka oleh partai politik.
Opsi kedua mengusulkan gubernur dipilih oleh DPRD, sementara bupati dan wali kota melalui pilkada asimetris yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.
Usulan ini merupakan tanggapan terhadap evaluasi pilkada langsung oleh Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, yang sebelumnya mengusulkan kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat atau dipilih DPRD.

💡 Pertimbangan Partai

Partai Golkar menilai bahwa gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga tidak perlu dipilih secara langsung oleh rakyat.
Meskipun mengusulkan pilkada tidak langsung, Golkar tetap menginginkan adanya keterlibatan masyarakat daerah dalam proses demokrasi pemilihan kepala daerah.
Usulan ini muncul sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada langsung yang telah berjalan.

Apa yang menjadi topik pembahasan utama terkait Pilkada?

keyboard_arrow_down

Topik pembahasan utama adalah usulan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, khususnya mengenai kemungkinan Pilkada tidak langsung, sebagai respons terhadap evaluasi Pilkada langsung yang ada saat ini.

Siapa yang menginisiasi evaluasi terhadap Pilkada langsung?

keyboard_arrow_down

Evaluasi terhadap Pilkada langsung diinisiasi oleh Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar. Beliau mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD.

Opsi apa saja yang diusulkan oleh Partai Golkar terkait Pilkada?

keyboard_arrow_down

Partai Golkar memiliki dua opsi terkait usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung:

Opsi pertama: Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan oleh DPRD.
Opsi kedua: Gubernur dipilih oleh DPRD, sementara bupati dan wali kota dipilih melalui Pilkada asimetris yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah pada opsi pertama Golkar?

keyboard_arrow_down

Pada opsi pertama Partai Golkar, mekanisme pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) adalah melalui DPRD. Meskipun demikian, proses seleksi calon kepala daerah akan tetap dilakukan secara aspiratif dan terbuka oleh partai politik, memastikan adanya keterlibatan awal dari masyarakat atau aspirasi publik.

Apa yang dimaksud dengan "Pilkada asimetris" dalam opsi kedua Golkar?

keyboard_arrow_down

Dalam opsi kedua Golkar, "Pilkada asimetris" merujuk pada sistem pemilihan bupati dan wali kota yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Ini berarti bahwa mekanisme Pilkada untuk bupati dan wali kota tidak akan seragam di seluruh daerah, melainkan dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan kebutuhan spesifik wilayah tersebut.

Mengapa Partai Golkar mengusulkan agar gubernur tidak dipilih secara langsung?

keyboard_arrow_down

Partai Golkar mengusulkan agar gubernur tidak dipilih secara langsung karena mereka menilai bahwa gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dengan demikian, Golkar berpendapat bahwa pemilihan langsung untuk posisi gubernur tidak diperlukan, dan lebih sesuai jika dipilih oleh DPRD.

Bagaimana peran partai politik dalam proses seleksi calon kepala daerah pada usulan Golkar?

keyboard_arrow_down

Dalam usulan Golkar, khususnya pada opsi pertama, partai politik memiliki peran penting dalam proses seleksi calon kepala daerah. Seleksi calon kepala daerah akan dilakukan secara aspiratif dan terbuka oleh partai politik. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemilihan akhir dilakukan oleh DPRD, partai politik tetap bertanggung jawab untuk menjaring calon yang merepresentasikan aspirasi masyarakat.

Apa tujuan Partai Golkar dalam mengusulkan perubahan sistem Pilkada ini?

keyboard_arrow_down

Tujuan Partai Golkar dalam mengusulkan perubahan sistem Pilkada ini adalah untuk menanggapi evaluasi terhadap Pilkada langsung sambil tetap memastikan adanya keterlibatan masyarakat daerah dalam proses demokrasi. Meskipun ada usulan untuk pemilihan tidak langsung, Golkar ingin menjaga agar aspirasi dan partisipasi publik tetap terakomodasi, terutama melalui proses seleksi calon yang aspiratif dan terbuka oleh partai politik. Ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan efisiensi pemerintahan dengan prinsip demokrasi lokal.