Pertanyaan
Cara jawab
Singkat & Padat

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengecam Hongaria karena gagal menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, saat berkunjung pada April 2025. ICC menyatakan Hongaria tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Statuta Roma, meskipun telah dihubungi sejak Maret 2025. Hongaria berdalih hukum nasionalnya tidak memungkinkan penangkapan kepala negara dengan kekebalan dan Israel bukan pihak Statuta Roma. ICC menegaskan hukum domestik tidak bisa jadi alasan untuk menghindari kewajiban internasional. Masalah ini dirujuk ke Majelis Negara-Negara Pihak (ASP).
⚖️ Fakta Utama
- Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengecam Hongaria karena tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Statuta Roma untuk menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
- Hongaria gagal mengeksekusi permintaan penahanan sementara Netanyahu selama kunjungan resminya ke negara itu pada 3-6 April 2025.
- ICC telah menghubungi Hongaria mengenai permintaan penahanan ini sejak 21 Maret 2025, namun tidak ada tindakan yang diambil.
🏛️ Tanggapan Pemerintah
- Pemerintah Hongaria menolak berkonsultasi dengan ICC terkait permintaan penangkapan Netanyahu.
- Hongaria berdalih bahwa hukum nasionalnya tidak memungkinkan penangkapan kepala negara yang memiliki kekebalan.
- Alasan lain yang diajukan Hongaria adalah bahwa Israel bukan pihak dalam Statuta Roma.
- ICC menegaskan bahwa hukum domestik tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban internasional.
➡️ Tindak Lanjut
- Masalah kegagalan Hongaria dalam memenuhi kewajiban ini kini dirujuk ke Majelis Negara-Negara Pihak (ASP).
- Rujukan ke ASP bertujuan untuk tindakan lebih lanjut terhadap Hongaria atas ketidakpatuhannya.
- ICC menekankan pentingnya penegakan Statuta Roma dan kewajiban negara-negara pihak tanpa pengecualian.
Apa inti masalah antara Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Hongaria?
Inti masalahnya adalah kecaman Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Hongaria. ICC menuduh Hongaria tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Statuta Roma untuk menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, saat ia berkunjung ke negara tersebut. ICC menyatakan Hongaria gagal mengeksekusi permintaan penahanan sementara yang telah disampaikan.
Siapa saja pihak utama yang terlibat dalam insiden ini?
Pihak utama yang terlibat dalam insiden ini adalah:
- Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sebagai lembaga yang mengeluarkan permintaan penahanan dan mengecam Hongaria.
- Hongaria, sebagai negara yang menolak untuk melaksanakan permintaan penahanan tersebut.
- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai individu yang diminta untuk ditahan sementara oleh ICC.
Kapan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Hongaria yang menjadi sorotan ICC?
Kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Hongaria yang menjadi sorotan ICC berlangsung dari tanggal 3 hingga 6 April 2025. ICC sendiri telah menghubungi Hongaria terkait permintaan penahanan sementara sejak tanggal 21 Maret 2025.
Mengapa ICC meminta Hongaria untuk menahan sementara Benjamin Netanyahu?
ICC meminta Hongaria untuk menahan sementara Benjamin Netanyahu karena ICC menyatakan Hongaria memiliki kewajiban berdasarkan Statuta Roma untuk melakukan penangkapan tersebut. Meskipun alasan spesifik di balik permintaan penahanan Netanyahu tidak dijelaskan dalam informasi yang diberikan, permintaan ini menunjukkan adanya surat perintah penangkapan atau permintaan penahanan sementara yang dikeluarkan oleh ICC terhadapnya berdasarkan Statuta Roma.
Apa alasan Hongaria menolak permintaan penahanan dari ICC?
Pemerintah Hongaria menolak permintaan penahanan dari ICC dengan dua alasan utama:
- Hukum nasional Hongaria tidak memungkinkan penangkapan kepala negara yang memiliki kekebalan.
- Israel bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma.
Bagaimana tanggapan ICC terhadap alasan yang diajukan oleh Hongaria?
ICC menegaskan bahwa hukum domestik tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban internasional. Ini berarti ICC menolak argumen Hongaria yang menggunakan hukum nasional sebagai pembenaran untuk tidak mematuhi kewajiban yang timbul dari Statuta Roma.
Apa itu Statuta Roma dan relevansinya dalam kasus ini?
Statuta Roma adalah perjanjian internasional yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan mengatur yurisdiksi, kejahatan, serta prosedur kerjanya. Relevansinya dalam kasus ini adalah bahwa Statuta Roma menetapkan kewajiban bagi negara-negara pihak, seperti Hongaria, untuk bekerja sama sepenuhnya dengan ICC, termasuk dalam hal penangkapan individu yang menjadi subjek surat perintah penangkapan ICC. Hongaria, sebagai negara pihak, dianggap terikat oleh kewajiban ini.
Langkah apa selanjutnya yang akan diambil oleh ICC terkait masalah ini?
Setelah penolakan Hongaria, masalah ini kini telah dirujuk ke Majelis Negara-Negara Pihak (ASP) untuk tindakan lebih lanjut. ASP adalah badan pengawas dan legislatif ICC yang terdiri dari perwakilan negara-negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi Statuta Roma. Mereka akan mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat terkait ketidakpatuhan Hongaria terhadap kewajiban internasionalnya.
Apa implikasi dari penolakan Hongaria terhadap kewajiban internasionalnya?
Penolakan Hongaria terhadap kewajiban internasionalnya memiliki beberapa implikasi penting:
- Melemahkan Kredibilitas ICC: Tindakan ini dapat merusak kredibilitas dan efektivitas ICC dalam menegakkan keadilan internasional jika negara-negara pihak tidak mematuhi perintahnya.
- Menciptakan Preseden Negatif: Penolakan ini berpotensi menciptakan preseden bagi negara-negara pihak lain untuk menghindari kewajiban mereka di masa depan, yang dapat mengikis sistem hukum pidana internasional.
- Konsekuensi Diplomatik: Rujukan ke Majelis Negara-Negara Pihak (ASP) menunjukkan bahwa Hongaria berpotensi menghadapi konsekuensi diplomatik atau tindakan lain dari komunitas internasional yang mendukung ICC.
- Ketegangan Hukum: Kasus ini menyoroti ketegangan antara kedaulatan nasional suatu negara dan kewajiban hukum internasional yang telah disepakati.
Masih Seputar internasional
Angkatan Laut Thailand Pukul Mundur Serangan Kamboja di Trat, Konflik Perbatasan Meluas
sekitar 2 jam yang lalu

Serangan Israel di Gaza Tewaskan 25 Orang, Mayoritas Saat Tunggu Bantuan
sekitar 2 jam yang lalu

Macron Akan Akui Palestina, Indonesia Sambut Baik Langkah Positif
sekitar 4 jam yang lalu

Ribuan Demonstran Tuntut PM Anwar Ibrahim Mundur di Kuala Lumpur, Soroti Janji Reformasi dan Biaya Hidup
sekitar 4 jam yang lalu

Serangan Udara Rusia-Ukraina Intensif: Jatuhnya Korban di Dnipro, Sumy, dan Rostov
sekitar 6 jam yang lalu

Israel Izinkan Bantuan Udara ke Gaza di Tengah Krisis Kelaparan dan Tekanan Diplomatik
sekitar 6 jam yang lalu

Sekjen PBB Antonio Guterres Kecam Dunia Atas Krisis Kelaparan Gaza
sekitar 8 jam yang lalu

Pemungutan Suara Recall Taiwan: Anggota Parlemen KMT Pro-China Hadapi Penggulingan
sekitar 8 jam yang lalu

PBB: Sepertiga Warga Gaza Tak Makan Berhari-hari, Krisis Kelaparan Memburuk
sekitar 10 jam yang lalu

Prancis Akan Akui Palestina September, Kanada Beri Sinyal Dukungan di Tengah Kecaman AS-Israel
sekitar 10 jam yang lalu

Berita Terbaru

Media Vietnam Waspadai Taktik "Aneh" Vanenburg di Final Piala AFF U-23

Pengamat Vietnam Soroti Ketajaman U-23 Jelang Final Lawan Indonesia

Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda Lulusan Fellowship, Bahas Ekonomi dan Teknologi

Kejagung Cekal Dua Bos Sugar Group Terkait TPPU Eks Pejabat MA

Gubernur Sumut Hadiahi Bebas Cicilan Kredit Setahun untuk UMKM di Festival Tapanuli Utara
Trending

Indonesia-AS Sepakati Tarif 19%, RI Siapkan Strategi Hadapi Impor dan Aturan Dagang Baru

Tarif Dagang RI-AS 19% Disepakati, AS Ajukan Akses Data dan Komoditas

Kerangka Dagang RI-AS Disepakati: Tarif Resiprokal dan Isu Data Pribadi Jadi Sorotan

Rapat Perdana Danantara dan DPR Digelar Tertutup, Ungkap 22 Program Strategis BUMN

Danantara dan INA Genjot Investasi, Fokus Optimalisasi BUMN dan Tarik FDI
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.
Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!
Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.