Indonesia Tunggu Respons AS Soal Tarif Timbal Balik Trump Jelang Tenggat 8 Juli

Tujuan utama Indonesia adalah menghindari pengenaan tarif timbal balik oleh Amerika Serikat, khususnya tarif resiprokal 0%. Indonesia berharap dapat mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan setara dengan AS, serta mempertahankan surplus perdagangan yang signifikan dengan negara tersebut.

Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis:

• Mengajukan penawaran kedua kepada AS.
• Tim negosiasi Indonesia siaga di Washington DC untuk merespons cepat.
• Melakukan diskusi dengan pejabat tinggi AS, termasuk USTR Secretary of Commerce, Secretary of Treasury, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Sebagai bagian dari negosiasi, Indonesia telah mengajukan beberapa penawaran:

• Menawarkan investasi di sektor mineral kritis yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
• Menyetujui beberapa permintaan AS, termasuk penyesuaian tarif dan penghapusan hambatan dagang tertentu.

Meskipun demikian, proposal awal Indonesia sempat ditolak oleh AS, dan negosiasi masih berlangsung.

Saat ini, tawaran kedua Indonesia sedang dikaji oleh tim negosiator dagang AS (USTR). Pemerintah Indonesia berharap mendapatkan jawaban setelah 4 Juli 2025, mengingat pemerintah AS sedang fokus pada pembahasan RUU pajak dan belanja. Namun, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa belum ada kesepakatan yang tercapai, dan negosiasi masih terus berlangsung.

Mempertahankan surplus perdagangan dengan AS sangat penting karena:

• AS adalah negara tujuan ekspor utama kedua bagi Indonesia pada tahun 2024.
• Indonesia mencatat surplus perdagangan yang signifikan dengan AS, yaitu US$14,34 miliar tahun lalu dan US$7,08 miliar dalam lima bulan pertama tahun 2025. Surplus ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan devisa negara.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan kekhawatiran utama adalah kebijakan proteksionisme AS, khususnya kenaikan tarif impor baja dan aluminium. Kebijakan ini berpotensi:

• Menekan industri dalam negeri Indonesia.
• Menimbulkan trade diversion atau dumping produk dari China ke Indonesia, yang dapat membanjiri pasar domestik dengan produk murah.

Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, memprediksi bahwa jika negosiasi molor hingga akhir 2025 atau tidak mencapai kesepakatan yang menguntungkan, Indonesia perlu mengantisipasi dampak ekonomi pada tahun 2026. Dampak tersebut bisa berupa:

• Inflasi yang lebih tinggi.
• Pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan kesepakatan dapat memiliki implikasi jangka panjang terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia.

Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, menyarankan agar Indonesia:

• Tidak memaksakan kesepakatan dengan AS jika syarat-syarat yang diajukan terlalu memberatkan.
• Lebih baik fokus memperkuat kerja sama dengan negara lain sebagai alternatif pasar ekspor.
• Memperbaiki iklim usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

Saran ini menekankan pentingnya diversifikasi strategi dan penguatan fondasi ekonomi domestik.