Pemerintah Resmi Permudah Perizinan Investasi dan Usaha Lewat PP 28/2025

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 dengan beberapa tujuan utama yang saling berkaitan, yaitu:

• Mempermudah Proses Perizinan Investasi dan Usaha: Regulasi ini dirancang untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses perizinan yang seringkali menjadi hambatan bagi investor dan pelaku usaha. Wakil Menteri Investasi, Todotua Pasaribu, menyoroti bahwa perizinan yang lambat (bisa 1-3 tahun) dapat menghambat realisasi investasi dan menyebabkan perubahan siklus bisnis investor.
• Memperkuat Sistem Online Single Submission (OSS): PP ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyempurnakan sistem OSS-RBA agar lebih terukur dan terpadu, menjadikannya acuan tunggal untuk seluruh proses perizinan.
• Meningkatkan Investasi di Indonesia: Dengan proses perizinan yang lebih mudah, cepat, dan transparan, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, PP ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif di Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 menyempurnakan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui pendekatan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang lebih terukur dan terpadu. Penyempurnaan ini mencakup beberapa aspek kunci:

• Integrasi dan Keterpaduan: PP ini menegaskan bahwa seluruh proses perizinan wajib dilakukan melalui sistem OSS-RBA, menjadikannya acuan tunggal. Ini berarti tidak boleh ada persyaratan atau izin tambahan di luar ketentuan yang diatur dalam PP ini, sehingga menciptakan keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah.
• Pembaruan Subsistem OSS: Sistem OSS diperbarui dengan penambahan tiga subsistem baru yang dirancang untuk mendukung proses perizinan yang lebih komprehensif dan efisien:
  • Persyaratan Dasar: Memastikan pemenuhan persyaratan fundamental sebelum perizinan lebih lanjut.
  • Fasilitas Berusaha: Mengatur berbagai fasilitas atau insentif yang dapat diperoleh pelaku usaha.
  • Kemitraan: Memfasilitasi dan mengatur aspek kemitraan dalam berusaha.

Dengan penyempurnaan ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem perizinan yang lebih transparan, efisien, dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya akan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 memperkenalkan beberapa poin kunci dan fitur baru yang signifikan untuk menyempurnakan sistem perizinan berusaha, antara lain:

• Penerapan Service Level Agreement (SLA): PP ini menetapkan batas waktu yang jelas dan terukur untuk setiap tahapan proses perizinan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa instansi terkait memberikan keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga mempercepat proses perizinan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
• Kebijakan Fiktif Positif: Ini adalah salah satu fitur paling inovatif. Jika instansi terkait tidak memberikan keputusan (menyetujui atau menolak) dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh SLA, maka izin usaha dapat dianggap terbit secara otomatis. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi kelambatan birokrasi dan mendorong instansi untuk bertindak cepat.
• Kewajiban Seluruh Proses Melalui OSS-RBA: Semua proses perizinan berusaha diwajibkan untuk dilakukan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Ini memastikan integrasi dan standardisasi proses perizinan di seluruh sektor dan daerah.
• Acuan Tunggal: PP ini menegaskan bahwa regulasi ini adalah acuan tunggal untuk perizinan berusaha. Artinya, tidak boleh ada persyaratan atau izin tambahan yang diberlakukan di luar ketentuan yang diatur dalam PP ini, sehingga mengurangi tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian hukum.
• Penyederhanaan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK): Proses perizinan bagi UMK disederhanakan secara signifikan melalui mekanisme pernyataan mandiri di sistem OSS, yang mempermudah UMK untuk memulai dan mengembangkan usahanya.

Fitur-fitur ini dirancang untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kemudahan berusaha.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 secara khusus memberikan perhatian pada penyederhanaan proses perizinan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kemudahan ini diwujudkan melalui mekanisme pernyataan mandiri di sistem Online Single Submission (OSS).

Dengan adanya pernyataan mandiri ini, UMK tidak lagi diwajibkan untuk melalui proses perizinan yang kompleks dan berjenjang seperti usaha skala besar. Mereka cukup menyatakan kesanggupan dan pemenuhan persyaratan dasar melalui sistem OSS, yang secara signifikan mengurangi beban administratif dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMK, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dengan menghilangkan hambatan birokrasi yang seringkali menjadi tantangan bagi pelaku usaha kecil.

Dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, pemerintah memiliki target investasi yang ambisius untuk beberapa tahun ke depan. Kementerian Investasi/BKPM sangat optimistis bahwa target ini dapat tercapai berkat penyempurnaan sistem perizinan.

Target investasi yang ditetapkan adalah:

• Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp1.905,6 triliun.
• Dalam jangka panjang, pemerintah juga menargetkan total investasi hingga Rp13.000 triliun hingga tahun 2029.

Target-target ini menunjukkan harapan besar pemerintah terhadap dampak positif PP 28/2025 dalam menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan kompetitif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Meskipun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 disambut baik sebagai langkah deregulasi, beberapa pakar ekonomi juga menyampaikan pandangan dan kekhawatiran yang perlu diperhatikan:

• Piter Abdullah dari Center for Policy Studies Prasasti menyatakan bahwa deregulasi saja tidak cukup untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang ditargetkan. Menurutnya, deregulasi harus disertai dengan kemudahan perizinan yang nyata dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Tanpa kepastian hukum yang kuat, kemudahan perizinan mungkin tidak akan memberikan dampak maksimal.
• Piter Abdullah juga menyoroti kekhawatiran terkait kebijakan lain, yaitu relaksasi impor yang baru-baru ini ditetapkan pemerintah. Ia khawatir bahwa jika dilakukan tanpa pertimbangan matang, relaksasi impor ini dapat mengancam industri dalam negeri dan berpotensi menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk memperkuat pengawasan terhadap barang impor yang dapat diproduksi di dalam negeri serta barang selundupan, demi melindungi industri lokal.
• Dewan Penasehat Prasasti Center for Policy Studies, Burhanuddin Abdullah, menekankan pentingnya evaluasi dampak deregulasi setelah beberapa waktu implementasi. Evaluasi ini krusial untuk mengukur efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pandangan para pakar ini menunjukkan bahwa keberhasilan PP 28/2025 tidak hanya bergantung pada teks regulasi itu sendiri, tetapi juga pada implementasi yang konsisten, penegakan hukum yang kuat, dan kebijakan pendukung lainnya yang tidak saling bertentangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan iklim investasi di Indonesia melalui beberapa cara kunci:

• Menciptakan Kepastian Berusaha: Dengan adanya Service Level Agreement (SLA) yang jelas dan kebijakan fiktif positif, pelaku usaha mendapatkan kepastian waktu dalam proses perizinan. Ini mengurangi ketidakpastian dan risiko yang seringkali menghambat investasi.
• Menyederhanakan dan Mempercepat Proses: Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang terintegrasi dan menjadi acuan tunggal akan memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Proses perizinan yang lebih cepat (mengatasi masalah perizinan yang bisa memakan waktu 1-3 tahun) akan membuat Indonesia lebih menarik bagi investor.
• Meningkatkan Transparansi: Kewajiban seluruh proses melalui OSS-RBA dan tidak adanya persyaratan tambahan di luar PP ini akan meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi praktik korupsi atau pungutan liar.
• Menciptakan Keselarasan Kebijakan Pusat dan Daerah: Dengan PP ini sebagai acuan tunggal, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih atau perbedaan interpretasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang seringkali menjadi keluhan investor. Keselarasan ini akan memberikan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat diprediksi.

Secara keseluruhan, PP ini bertujuan untuk membangun kepercayaan investor dengan menyediakan kerangka perizinan yang lebih efisien, transparan, dan prediktif, sehingga mendorong peningkatan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.