Ratusan Truk Konvoi Tuntut Kejelasan Zero ODOL, Negara Rugi Triliunan Rupiah

Implementasi kebijakan Zero ODOL ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2017. Namun, hingga saat ini, pelaksanaannya terus tertunda.

Truk ODOL menimbulkan kerugian besar bagi negara dan membahayakan keselamatan. Dampak negatifnya meliputi:

• Kerugian Finansial Negara: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan bahwa truk ODOL menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah, dengan potensi pemborosan anggaran mencapai sekitar Rp47,43 triliun. Biaya pemeliharaan infrastruktur akibat kerusakan jalan mencapai sekitar Rp43,4 triliun per tahun.
• Kecelakaan Lalu Lintas: Menteri Perhubungan menyatakan bahwa penundaan implementasi Zero ODOL menyebabkan kerugian besar bagi negara, dengan 27.337 kecelakaan lalu lintas melibatkan angkutan barang dan sekitar 6.000 korban jiwa pada tahun 2024.
• Kerusakan Infrastruktur: Menurut Kementerian PU, 63 persen kendaraan di jalan adalah ODOL, yang secara signifikan merusak jalan.
• Bahaya bagi Pengguna Jalan Lain: Selain merusak jalan, truk ODOL juga membahayakan pengguna jalan lainnya karena risiko kecelakaan yang lebih tinggi.

Implementasi kebijakan Zero ODOL menghadapi beberapa tantangan utama:

• Sistem Tarif Angkutan: Sistem tarif per kilo dan per kubik yang berlaku saat ini mendorong praktik overload karena pendapatan sopir dan keuntungan pengusaha meningkat seiring dengan berat dan volume muatan.
• Penegakan Hukum yang Tebang Pilih: Pemerhati transportasi menyoroti bahwa penegakan hukum seringkali hanya menyasar sopir, bukan pemilik barang, pemilik truk, atau karoseri yang memodifikasi truk secara ilegal.
• Lemahnya Sistem Pengawasan: Adanya potensi manipulasi data dan uji KIR menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang ada.
• Kekhawatiran Kenaikan Harga Barang: Para sopir dan pihak terkait khawatir bahwa implementasi Zero ODOL akan meningkatkan ongkos kirim, yang pada akhirnya dapat membuat harga barang melonjak.

Pemerhati transportasi, Muhammad Akbar, menilai bahwa penindakan terhadap pelanggaran ODOL seharusnya tidak hanya menyasar sopir. Ia menekankan bahwa pihak-pihak yang juga harus bertanggung jawab dan ditindak adalah pemilik barang, pemilik truk, hingga karoseri yang memodifikasi truk secara ilegal. Hal ini karena sopir seringkali tidak punya pilihan terkait muatan dan ukuran truk, dan praktik ODOL seringkali didorong oleh pihak-pihak tersebut.

Berbagai pihak telah mengusulkan solusi untuk mengatasi masalah ODOL dan mendukung implementasinya:

• Revisi Undang-Undang: APTI mengusulkan revisi UU Lalu Lintas No. 22/2009 untuk memberikan sanksi kepada pemilik barang yang memaksa overload.
• Insentif Fiskal: Diusulkan pemberian insentif fiskal bagi pengusaha yang patuh terhadap aturan ODOL.
• Digitalisasi Ekosistem Logistik: ASPERINDO menghimbau anggotanya untuk mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan operasional, seperti menerapkan Fleet Management System, GPS, sensor, dan speed limiter pada armada. Pemerhati transportasi juga menyarankan digitalisasi seperti di Jepang dan Korea Selatan untuk pengawasan yang lebih efektif.
• Pengalihan Moda Transportasi: ALFI menyarankan pengalihan anggaran perawatan jalan untuk penyediaan angkutan kereta barang dan peningkatan ketersediaan armada kapal untuk short sea shipping.
• Reformasi Perizinan: ALFI juga menyarankan reformasi perizinan untuk mendukung penerapan Zero ODOL.
• Penegakan Aturan yang Tegas: ASPERINDO menekankan pentingnya penegakan aturan di lapangan oleh pemerintah secara tegas.

Pemerintah menyadari pentingnya implementasi Zero ODOL dan telah memberikan respons:

• Mendesak Realisasi: Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menekankan pentingnya keselamatan dan mendesak agar implementasi kebijakan ini segera direalisasikan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kerugian finansial negara.
• Pertimbangan Insentif dan Disinsentif: Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) sedang mempertimbangkan pemberian insentif dan disinsentif terkait penerapan Zero ODOL untuk mendorong kepatuhan.
• Mencari Akar Masalah: Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah yang menyalahkan sopir terkait ODOL dan meminta pemerintah mencari penyebab mengapa sopir melakukan ODOL.