Menteri PU Nonaktifkan Tiga Pejabat BBPJN Sumut Buntut OTT KPK Korupsi Jalan

Kasus korupsi ini terkait dengan proyek jalan di Sumatera Utara yang bernilai Rp231,8 miliar. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp231 juta yang merupakan bagian dari suap senilai Rp2 miliar.

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan rasa "tertampar" dengan kejadian OTT ini, menyebutnya sebagai tamparan keras bagi dirinya dan institusi yang dipimpinnya. Ia menegaskan komitmennya untuk bersikap transparan dan tidak akan menutupi apapun demi menjaga integritas kementerian. Dody juga mengapresiasi KPK dan Kejaksaan Agung atas bantuan mereka dalam menjaga integritas pembangunan infrastruktur.

Menyusul OTT tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo mengambil beberapa tindakan tegas:

• Menonaktifkan tiga pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
• Memberhentikan sementara Heliyanto sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena sudah ditetapkan sebagai tersangka.
• Menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan posisi guna menjamin kelancaran program pembangunan dan layanan publik.
• Berencana untuk mengevaluasi seluruh jajaran Kementerian PU, mulai dari eselon I hingga PPK, setelah mendapat persetujuan Presiden.

Tiga pejabat yang dinonaktifkan adalah:

• PPK Satker PJN Wilayah I Sumut (Heliyanto), yang juga diberhentikan sementara sebagai ASN karena telah menjadi tersangka.
• Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut.
• Kepala BBPJN Sumut.

Dua pejabat lainnya, yaitu Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut dan Kepala BBPJN Sumut, dinonaktifkan karena dinilai belum optimal dalam menjalankan tugas pengawasan di lingkungan kerja mereka. Penonaktifan ini merupakan langkah awal untuk menjaga integritas dan kinerja institusi.

Tujuan utama dari penonaktifan pejabat ini adalah untuk menjaga integritas dan kinerja institusi Kementerian PU. Langkah ini juga sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya untuk melakukan "bersih-bersih" di lingkungan pemerintahan. Selain itu, penunjukan Plt bertujuan untuk menjamin kelancaran program pembangunan dan layanan publik agar tidak terganggu oleh kasus ini.

Kementerian PU akan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Selain itu, Menteri PU Dody Hanggodo berencana untuk mengevaluasi seluruh jajaran Kementerian PU, mulai dari eselon I hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden. Langkah ini merupakan bagian dari upaya "bersih-bersih" dan menjaga integritas institusi secara menyeluruh.