Bea Cukai Permudah Impor Barang Pindahan: Bebas Bea Masuk, Proses Online

Penerbitan PMK ini dilakukan setelah 17 tahun untuk menyesuaikan dengan mobilitas masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah untuk:

• Memberikan kepastian hukum: Meminimalisasi kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan publik.
• Menciptakan keseragaman perlakuan: Memastikan perlakuan yang sama di seluruh wilayah kerja Bea Cukai.
• Meningkatkan pelayanan dan pengawasan: Memastikan proses yang transparan, adil, dan profesional.

Fasilitas pembebasan bea masuk, PPN, dan PPh untuk barang pindahan diberikan kepada:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali ke Indonesia setelah tinggal di luar negeri, termasuk:
  • Pejabat negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  • Anggota TNI/Polri.
  • WNI yang bekerja atau belajar di luar negeri.
• Warga Negara Asing (WNA) yang pindah dan akan tinggal di Indonesia, termasuk WNA yang belajar di Indonesia.

Keuntungan utama dari penerapan PMK Nomor 25 Tahun 2025 meliputi:

• Pembebasan Bea Masuk dan Pajak: Barang pindahan dibebaskan dari bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) tanpa batasan nilai.
• Sistem Layanan Elektronik: Prosedur manual digantikan dengan sistem elektronik yang memungkinkan penyelesaian administrasi dari luar negeri hingga dalam negeri tanpa perlu berpindah lokasi fisik.
• Efisiensi dan Transparansi: Seluruh proses pengajuan dapat dilakukan secara daring dan terintegrasi hingga persetujuan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), menjamin pelayanan yang transparan, adil, dan profesional.
• Tidak Memerlukan Persetujuan Impor: Barang pindahan, termasuk barang baru yang dianggap sebagai keperluan rumah tangga pribadi, tidak memerlukan persetujuan impor karena dianggap bukan barang dagangan.

Permohonan fasilitas impor barang pindahan dapat diajukan secara elektronik melalui:

• Platform Peduli WNI untuk WNI yang mengajukan dari luar negeri.
• Situs web barangpindahan.beacukai.go.id.

Seluruh proses pengajuan dilakukan secara daring dan terintegrasi hingga persetujuan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK). Pengajuan ini tidak dikenakan biaya, kecuali jika pengguna memilih untuk menggunakan jasa pihak ketiga.

Terdapat daftar negatif (negative list) barang yang tidak bisa dibawa masuk dengan fasilitas pembebasan, yaitu:

• Kendaraan bermotor, seperti mobil dan sepeda motor.
• Alat transportasi air dan udara.

Barang-barang dalam daftar negatif ini akan tetap dianggap sebagai barang impor umum dan dikenakan bea masuk serta pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, jumlah barang yang dianggap tidak wajar atau berlebihan juga berpotensi ditolak sebagai barang pindahan.

Untuk mendapatkan fasilitas impor barang pindahan, beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah:

• Waktu Kedatangan Barang: Barang harus tiba di Indonesia maksimal 90 hari sebelum atau 90 hari setelah tanggal kedatangan importir di Indonesia.
• Asal Pengiriman Barang: Barang harus dikirim dari negara domisili terakhir importir.
• Durasi Tinggal di Luar Negeri (untuk WNI): Importir WNI harus telah tinggal di luar negeri minimal 12 bulan.
• Jenis Barang: Barang yang diimpor harus merupakan barang keperluan rumah tangga yang sudah digunakan. Barang baru yang dianggap sebagai keperluan rumah tangga pribadi juga dapat diizinkan karena bukan barang dagangan.

Berdasarkan PMK Nomor 25 Tahun 2025, fasilitas pembebasan bea masuk, PPN, dan PPh untuk barang pindahan diberikan tanpa batasan nilai. Namun, perlu diperhatikan bahwa jumlah barang yang dianggap tidak wajar atau berlebihan dapat berpotensi ditolak sebagai barang pindahan.

Kebijakan ini berbeda dengan aturan barang penumpang yang memiliki batasan pembebasan hingga USD500 atau barang kiriman yang batasannya lebih kecil lagi.