Kemendag Resmi Longgarkan Impor 10 Komoditas, Aturan Baru Dorong Daya Saing

Tujuan utama dari pelonggaran aturan impor ini adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, mendukung industri dalam negeri, merampingkan perizinan, dan memfasilitasi operasi bisnis. Selain itu, untuk komoditas tertentu seperti produk kehutanan, pelonggaran ini juga bertujuan untuk mengurangi eksploitasi hutan domestik dengan mempermudah impor kayu legal.

Ada 10 komoditas utama yang mengalami pelonggaran aturan impor. Komoditas tersebut meliputi:

• Produk kehutanan, seperti kayu log, kayu lapis, pulp kayu, dan perabotan kayu (mencakup 441 produk).
• Pupuk bersubsidi.
• Bahan bakar dan energi.
• Bahan baku plastik.
• Sakarin.
• Bahan kimia tertentu.
• Mutiara.
• Food tray.
• Alas kaki, terutama sepatu atletik yang tidak diproduksi di dalam negeri.
• Sepeda roda dua dan tiga.

Produk kehutanan, yang mencakup 441 jenis produk seperti kayu log, kayu lapis, pulp kayu, dan perabotan kayu, dilonggarkan impornya dengan tujuan utama untuk mengurangi eksploitasi hutan domestik. Dengan mempermudah impor kayu legal, diharapkan tekanan terhadap sumber daya hutan di dalam negeri dapat berkurang, sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri yang membutuhkannya.

Meskipun ada pelonggaran aturan impor secara umum, pemerintah tetap memberlakukan larangan dan pembatasan (lartas) impor untuk beberapa komoditas. Komoditas yang dikecualikan dari pelonggaran dan tetap diatur ketat meliputi:

• Barang strategis seperti beras, gula, garam, produk perikanan, jagung, bawang putih, minyak bumi, gas bumi, dan produk hewan.
• Barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan moral hazard.
• Tekstil dan produk tekstil (TPT) serta pakaian jadi, bahkan aturan lartas untuk komoditas ini diperluas hingga mencakup pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi untuk melindungi produsen dalam negeri.

Meskipun terjadi deregulasi besar-besaran, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta pakaian jadi tetap diberlakukan larangan dan pembatasan (lartas) impor. Aturan baru ini bahkan memperluas cakupan lartas ke pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi. Hal ini dilakukan untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Untuk komoditas ini, pemerintah tetap memberlakukan Persetujuan Impor (PI), pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian, dan Laporan Surveyor (LS).

Pemerintah memiliki pandangan positif terhadap pelonggaran ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa deregulasi ini tidak akan memengaruhi penerimaan negara dan sejalan dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan kemudahan berusaha (ease of doing business) serta mempercepat proses aksesi OECD. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, juga tidak khawatir akan potensi banjir impor, menekankan pentingnya meningkatkan daya saing produk dalam negeri sebagai mitigasi.

Di sisi lain, ekonom Piter Abdullah dari Prasasti Center for Policy Studies menyambut positif relaksasi ini namun menekankan perlunya kehati-hatian agar tidak berdampak negatif pada industri dalam negeri. Ia juga menyoroti pentingnya kerangka hukum yang kuat untuk mencegah masuknya barang ilegal dan memberantas penyelundupan.

Aturan baru ini, yang mencakup Permendag Nomor 16 Tahun 2025 dan sembilan Permendag baru hasil pemecahan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, akan berlaku dua bulan setelah diundangkan. Informasi spesifik mengenai tanggal pengundangan tidak disebutkan dalam informasi yang tersedia, namun implementasinya akan dimulai setelah periode dua bulan tersebut.