Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Tahun Penjara oleh Jaksa KPK

Hasto Kristiyanto didakwa melanggar dua pasal utama:

• Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, terkait dugaan mencegah atau merintangi penyidikan.
• Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, terkait dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Jaksa KPK meyakini Hasto menghalangi penyidikan dengan beberapa cara:

• Menyuruh Harun Masiku menyembunyikan ponselnya.
• Memerintahkan ajudannya, Kusnadi, dan pegawai Rumah Aspirasi PDI Perjuangan, Nurhasan, untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya dan Harun Masiku sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.
• Menggunakan nomor telepon luar negeri dengan nama samaran Sri Rejeki Hastomo untuk menyamarkan komunikasi dengan buronan Harun Masiku dan stafnya, Kusnadi, guna menghindari pantauan penyidik KPK.

Tindakan ini mengakibatkan hilangnya barang bukti penting berupa jejak komunikasi.

Dalam kasus suap PAW, Hasto Kristiyanto didakwa bersama-sama dengan pihak lain, yaitu:

• Advokat Donny Tri Istiqomah
• Kader PDIP Saeful Bahri
• Buronan Harun Masiku

Mereka diduga memberikan suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Jumlah suap yang diduga diberikan dalam kasus PAW ini adalah sebesar 57.350 dolar Singapura atau setara dengan Rp 600 juta. Suap ini diberikan kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait upaya agar Harun Masiku bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR melalui jalur PAW.

Jaksa KPK mempertimbangkan beberapa hal dalam tuntutannya:

• Hal yang memberatkan:
  
  • Tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
  • Tidak mengakui perbuatannya.
• Hal yang meringankan:
  
  • Bersikap sopan di persidangan.
  • Memiliki tanggungan keluarga.
  • Belum pernah dihukum.

Hasto Kristiyanto meyakini kasusnya diintervensi oleh kekuasaan, namun ia tetap percaya diri akan lolos dari vonis hakim. Ia mengklaim tidak ada bukti keterlibatannya berdasarkan keterangan saksi selama persidangan. Hasto juga menyebut bahwa dakwaan jaksa merupakan daur ulang dari putusan kasus suap Harun Masiku pada tahun 2020.

Setelah pembacaan tuntutan, Hasto Kristiyanto mengaku telah menyelesaikan nota pembelaan (pleidoi) pribadinya dan siap membacakannya pada sidang selanjutnya. Sementara itu, Jaksa KPK meminta majelis hakim untuk tidak mempertimbangkan kesaksian dari staf kesekretariatan DPP PDIP, Kusnadi, dan satpam kantor DPP PDIP, Nurhasan, karena dinilai tidak memberikan keterangan yang sebenarnya akibat status mereka sebagai bawahan Hasto.