Putusan MK Pisahkan Pemilu 2029, DPR dan Pemerintah Kaji Dampak Konstitusional

Jeda waktu antara pemungutan suara pemilu nasional (untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden) dan pemilu daerah (untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah) ditetapkan antara dua hingga dua setengah tahun.

Putusan ini bertujuan untuk menghindari pragmatisme partai politik yang disebabkan oleh kurangnya waktu untuk mempersiapkan kader-kader mereka jika pemilu dilaksanakan secara serentak dalam satu waktu.

Reaksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap putusan MK ini beragam:

• Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa UUD mengatur pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan menekankan perlunya semua partai politik mencermati putusan MK. DPR akan mengkaji putusan ini untuk mengambil langkah terbaik dan akan mewakili partai politik melalui fraksi-fraksi.
• Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad, berpendapat bahwa MK telah melanggar konstitusi karena putusannya dianggap melampaui undang-undang dan menyoroti potensi gangguan pada sistem pemerintahan akibat penunjukan Penjabat kepala daerah selama masa transisi.
• Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa DPR sedang mengkaji keputusan MK bersama pemerintah (Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretariat Negara, KPU) dan organisasi masyarakat sipil seperti Perludem.
• Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai putusan MK kontradiktif dengan putusan sebelumnya yang memberikan opsi model keserentakan pemilu kepada pembentuk undang-undang, karena MK tiba-tiba menetapkan salah satu model pemilu.
• Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan bahwa putusan MK akan memaksa perubahan pada sejumlah undang-undang (UU), termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian yang terdiri dari Kemensesneg, Kemendagri, dan Kemenkumham untuk mengkaji putusan MK ini. Prasetyo Hadi menekankan bahwa putusan ini memiliki implikasi besar terhadap sistem kepemiluan di Indonesia, baik secara formal maupun teknis. Hasil kajian akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Pemerintah menghormati putusan MK dan akan menganalisis implikasinya secara seksama sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Partai politik menunjukkan beragam respons:

• DPP PDI Perjuangan akan menggelar rapat untuk membahas putusan MK dan menentukan sikap partai.
• Wakil Ketua Umum Golkar, Adies Kadir, mengungkapkan bahwa partainya masih mengkaji putusan tersebut karena menimbulkan perdebatan mengenai potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar.
• Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa putusan MK berpotensi merusak sistem ketatanegaraan karena bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. NasDem juga menilai MK telah memasuki kewenangan legislatif dan menjadi negative legislator, serta mendesak DPR RI untuk meminta penjelasan MK.
• Partai Demokrat tengah menyiapkan beberapa opsi dan strategi untuk menanggapi putusan MK, menunggu pertemuan antarpartai, dan menyatakan tidak menolak putusan MK tetapi fokus pada penentuan langkah-langkah tindak lanjut.
• Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, mengkritik putusan MK karena dianggap melampaui tugasnya sebagai penjaga konstitusi dengan membuat ketentuan atau legislasi baru, yang menimbulkan konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD serta memerlukan revisi UU Pemilu maupun UU Pilkada.

Putusan MK ini menimbulkan beberapa implikasi dan tantangan:

• Perubahan Undang-Undang: Putusan ini akan memaksa perubahan pada sejumlah undang-undang, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, serta memerlukan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
• Potensi Gangguan Sistem Pemerintahan: Adanya jeda waktu antara pemilu nasional dan daerah dapat menimbulkan masa transisi yang panjang, yang berpotensi mengganggu sistem pemerintahan, terutama terkait penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah.
• Perdebatan Konstitusional: Beberapa pihak, termasuk partai politik dan anggota DPR, menilai putusan ini berpotensi melanggar konstitusi, khususnya Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dan menganggap MK telah melampaui kewenangannya sebagai penjaga konstitusi dengan membuat ketentuan baru.
• Konsekuensi Masa Jabatan: Putusan ini juga menimbulkan konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD.
• Kajian Mendalam: Pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian mendalam terhadap implikasi formal maupun teknis dari putusan ini sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.