Kenaikan Tarif Ojol 8-15 Persen Dikritik, Pengemudi Tuntut Potongan Aplikasi Turun

Meskipun Kemenhub sempat menyatakan bahwa kajian kenaikan tarif sebesar 8-15 persen sudah final dalam hal persentase, namun keputusan mengenai penyesuaian tarif ojek daring belum final. Kemenhub menegaskan bahwa rencana ini masih dalam tahap kajian komprehensif dan akan melibatkan semua pemangku kepentingan sebelum keputusan akhir diambil.

Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses kajian penyesuaian tarif ojek daring demi mencapai keputusan yang adil. Pihak-pihak yang dilibatkan antara lain:

• Aplikator ojek daring
• Asosiasi pengemudi ojek daring
• Pakar di bidang terkait

Serikat pekerja dan komunitas pengemudi ojek daring juga mendesak pemerintah untuk melibatkan mereka secara langsung dalam pembahasan peraturan ini.

Para ekonom dan peneliti umumnya menunjukkan kekhawatiran dan skeptisisme terhadap rencana kenaikan tarif ojek daring:

• Piter Abdullah (Ekonom): Meminta pemerintah berhati-hati karena kebijakan ini belum tentu menguntungkan pengemudi atau industri. Ia khawatir kenaikan tarif berisiko menurunkan minat pengguna dan menekankan pentingnya tujuan yang jelas agar tidak hanya membebani penumpang tanpa meningkatkan pendapatan pengemudi.
• Muhammad Anwar (Peneliti IDEAS): Menyatakan bahwa kenaikan tarif tidak akan signifikan meningkatkan pendapatan bersih pengemudi, diperkirakan hanya sekitar Rp8.000 hingga Rp15.000 per hari. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini justru lebih menguntungkan aplikator karena potongan 20% dihitung dari tarif yang lebih tinggi. Menurutnya, kenaikan tarif hanya mengalihkan beban ke konsumen tanpa mengatasi masalah utama seperti potongan komisi aplikator yang tinggi dan kurangnya perlindungan kerja bagi pengemudi.
• Timboel Siregar (Pengamat Ketenagakerjaan): Mengkhawatirkan bahwa kenaikan tarif berpotensi menurunkan jumlah pesanan dan dapat meningkatkan inflasi.

Secara keseluruhan, pandangan para ahli cenderung menilai bahwa kenaikan tarif ini mungkin tidak efektif dalam menyelesaikan masalah utama pengemudi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi konsumen serta stabilitas ekonomi.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) dan asosiasi pengemudi ojek daring lainnya menilai bahwa kenaikan tarif sebesar 8-15 persen bukanlah solusi utama. Mereka menyoroti beberapa keluhan dan tuntutan utama:

• Potongan Platform yang Tinggi: Masalah utama terletak pada potongan platform yang melebihi batas 20% yang ditetapkan pemerintah, bahkan diklaim mencapai 70% untuk layanan pengantaran barang dan makanan.
• Tuntutan Penurunan Potongan: Mereka menuntut penurunan potongan platform menjadi 10% atau bahkan penghapusan total.
• Perubahan Skema Pembayaran: Mendesak perubahan skema pembayaran menjadi per bulan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk memberikan kepastian pendapatan bagi pengemudi.
• Keterlibatan dalam Perumusan Kebijakan: Mendesak pemerintah untuk melibatkan serikat pekerja dan komunitas ojek daring dalam pembahasan peraturan.
• Perhatian pada Program Aplikator: Meminta pemerintah memperhatikan program-program aplikator yang dianggap merugikan pengemudi.
• Penghapusan Istilah "Kemitraan": Menyoroti berbagai skema diskriminatif dan mendesak penghapusan istilah "kemitraan" dalam peraturan, serta mengadopsi istilah "pekerja platform" untuk memberikan perlindungan kerja yang lebih jelas.

Intinya, para pengemudi lebih memprioritaskan penyelesaian masalah potongan komisi yang tinggi dan kepastian pendapatan daripada sekadar kenaikan tarif dasar.

Respons dari pihak aplikator ojek daring terhadap wacana kenaikan tarif bervariasi:

• Maxim Indonesia: Meminta pemerintah untuk mengkaji ulang wacana kenaikan tarif. Mereka khawatir kebijakan ini akan merugikan baik pengemudi maupun konsumen dengan menurunkan permintaan dan meningkatkan pembatalan pesanan. Maxim mencontohkan kejadian di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan di mana kenaikan tarif justru berdampak negatif.
• Grab Indonesia: Menekankan pentingnya komunikasi konstruktif dengan pemerintah. Grab menyatakan fokusnya adalah menjaga keseimbangan antara pendapatan mitra pengemudi dan permintaan dari konsumen agar ekosistem tetap sehat.
• GoTo (Gojek): Menyatakan akan mengikuti regulasi pemerintah yang berlaku. GoTo juga sedang melakukan kajian menyeluruh bersama Kemenhub untuk memastikan keputusan yang diambil membawa dampak positif bagi seluruh ekosistem, dengan mempertimbangkan tarif yang kompetitif dan daya beli masyarakat.

Secara umum, aplikator menunjukkan kehati-hatian, dengan beberapa menyatakan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap permintaan, sementara yang lain menekankan komitmen untuk mengikuti regulasi dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Berbagai pihak mengidentifikasi potensi dampak negatif dari kenaikan tarif ojek daring:

• Bagi Pengemudi:
  
  • Kenaikan pendapatan bersih mungkin tidak signifikan, diperkirakan hanya sekitar Rp8.000-Rp15.000 per hari, karena potongan komisi aplikator tetap tinggi.
  • Potensi penurunan jumlah pesanan akibat berkurangnya minat konsumen.
  • Tidak mengatasi masalah utama seperti potongan komisi yang tinggi dan kurangnya perlindungan kerja.
• Bagi Konsumen:
  
  • Beban biaya perjalanan yang lebih tinggi.
  • Potensi penurunan minat untuk menggunakan layanan ojek daring.
  • Peningkatan pembatalan pesanan jika tarif dirasa terlalu mahal.
• Bagi Industri/Ekosistem:
  
  • Risiko penurunan permintaan secara keseluruhan yang dapat berdampak pada keberlanjutan bisnis.
  • Potensi peningkatan inflasi secara umum jika biaya transportasi naik.
• Bagi Aplikator:
  
  • Meskipun potongan komisi dari tarif yang lebih tinggi bisa menguntungkan, ada risiko penurunan permintaan yang dapat mengurangi total pendapatan.

Secara keseluruhan, kekhawatiran utama adalah bahwa kenaikan tarif ini dapat mengalihkan beban ke konsumen tanpa secara efektif meningkatkan kesejahteraan pengemudi, serta berpotensi mengganggu keseimbangan pasar.