Surat Pemakzulan Gibran Belum Sampai DPR, Puan Maharani Janji Segera Tindak Lanjuti

Alasan utama usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sangat beragam dan mencakup beberapa aspek:

• Pelanggaran Prinsip Hukum dan Etika: Termasuk pelanggaran etika publik, konflik kepentingan, serta masalah kepatutan dan kepantasan.
• Moral dan Etika: Adanya dugaan kecacatan pada aspek moral dan etika Gibran.
• Dugaan Korupsi: Terdapat dugaan korupsi yang melibatkan Joko Widodo dan keluarga.
• Aspek Legal dan Kompetensi: Menurut Muhammad Said Didu, Gibran memiliki kecacatan pada aspek legal dan kompetensi.
• Putusan MK Kontroversial: Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden merupakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, serta meragukan kemampuan rohani Gibran.

Surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka diklaim ditandatangani oleh sejumlah besar purnawirawan TNI, dengan rincian sebagai berikut:

• 103 jenderal
• 73 laksamana
• 65 marsekal
• 91 kolonel

Hingga saat ini, surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka belum diterima secara resmi oleh DPR RI. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjelaskan bahwa masa sidang DPR baru saja dibuka dan masih banyak surat yang menumpuk di Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain itu, belum ada koordinasi yang dilakukan antara DPR dengan MPR dan DPD terkait penerimaan surat ini.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, berulang kali menyatakan bahwa pihaknya belum menerima surat usulan pemakzulan Gibran tersebut. Puan menjelaskan bahwa hal ini disebabkan masa sidang DPR baru dibuka dan masih banyak surat yang menumpuk di Sekretariat Jenderal DPR RI. Meskipun demikian, Puan memastikan bahwa DPR akan membaca dan memproses surat tersebut sesuai mekanisme yang berlaku setelah diterima secara resmi.

Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, terdapat dua cara utama untuk memakzulkan seorang Wakil Presiden:

• Pemberhentian Resmi oleh DPR RI: Ini adalah mekanisme konstitusional yang melibatkan proses di DPR RI, yang kemudian akan dilanjutkan ke MPR RI jika usulan disetujui.
• Pengunduran Diri Sukarela: Wakil Presiden dapat mengundurkan diri dari jabatannya secara sukarela.

Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa pemakzulan memiliki mekanisme ketatanegaraan dengan syarat-syarat yang ketat, menunjukkan bahwa proses ini tidak mudah dan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Presiden Joko Widodo menilai wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai dinamika politik biasa. Beliau juga menekankan bahwa pemakzulan memiliki mekanisme ketatanegaraan dengan syarat-syarat yang ketat, mengindikasikan bahwa proses tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Jika surat usulan pemakzulan tidak segera diproses oleh DPR, Forum Purnawirawan TNI mengancam akan menduduki gedung DPR/MPR. Ancaman ini menunjukkan potensi eskalasi aksi dan tekanan publik terhadap lembaga legislatif untuk menindaklanjuti usulan tersebut.