BSU 2025 Rp600.000 Cair Bertahap, Pekerja Wajib Cek Rekening dan Syaratnya

Pencairan BSU 2025 dilakukan secara bertahap:

• Tahap 1: Telah disalurkan kepada 2,45 juta pekerja dari total 3,69 juta data yang tervalidasi.
• Tahap 2: Sisa 1,24 juta pekerja dari data tahap 1 akan disalurkan secara bertahap pada periode Juni-Juli 2025.
• Tahap 3: Dipastikan cair pada awal Juli 2025, dengan validasi data sedang dilakukan untuk 4,5 juta pekerja.

Pencairan BSU ini dipastikan tanpa potongan dan tidak dikenakan pajak.

Penerima BSU 2025 harus memenuhi beberapa persyaratan utama, yaitu:

• Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
• Merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga tanggal 30 April 2025.
• Memiliki gaji atau upah maksimal Rp3.500.000 per bulan.
• Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau anggota Polri.
• Diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Jika penerima tidak memenuhi syarat, dana BSU wajib dikembalikan ke kas negara.

Penyaluran BSU dilakukan melalui beberapa bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia:

• Bank Penyalur: Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN.
• Khusus untuk penerima di Aceh, penyaluran juga dilakukan melalui Bank BSI.
• Bagi penerima yang tidak memiliki rekening di bank Himbara atau BSI, penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Pekerja tidak perlu mendaftar secara manual karena dana akan langsung ditransfer ke rekening yang memenuhi syarat berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja dapat memeriksa status penerimaan BSU 2025 melalui beberapa cara:

• Mengunjungi laman resmi bsu.kemnaker.go.id.
• Menggunakan aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) dengan login menggunakan akun BPJS Ketenagakerjaan.
• Mengecek mutasi rekening bank (Himbara atau BSI) yang terdaftar, mencari catatan transaksi dengan keterangan "BSU 2025".
• Melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dengan memasukkan data pribadi yang diminta.

Pekerja diimbau untuk secara berkala mengecek rekening mereka dan memperbarui data di BPJS Ketenagakerjaan jika diperlukan.

Keterlambatan pencairan BSU dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

• Penyaluran Bertahap: Dana BSU memang disalurkan secara bertahap untuk memastikan kelancaran distribusi.
• Verifikasi dan Validasi Data: Kemnaker melakukan proses verifikasi dan validasi data yang ketat untuk menghindari tumpang tindih dengan penerima bantuan sosial lain seperti PKH atau BPUM.
• Masalah Teknis Bank: Adanya masalah teknis pada bank penyalur, seperti rekening yang tidak aktif atau ketidaksesuaian data rekening dengan data penerima.
• Pemadanan Data Antarinstansi: Proses pemadanan data antara BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker, dan Kementerian Sosial diperlukan untuk memastikan tidak ada penerima ganda.

Jika BSU belum cair, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:

• Pastikan Data Akurat: Verifikasi bahwa data Anda di BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker sudah akurat dan terbaru.
• Verifikasi dengan HRD Perusahaan: Konfirmasi status kepesertaan dan data Anda melalui bagian HRD di perusahaan tempat Anda bekerja.
• Hubungi BPJS Ketenagakerjaan: Jika ada masalah atau ketidaksesuaian data, segera hubungi layanan pelanggan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan bantuan.

BSU memiliki manfaat yang signifikan bagi pekerja dan perekonomian nasional:

• Membantu Kebutuhan Pekerja: Bantuan ini sangat membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti biaya jajan sekolah anak atau membeli perlengkapan belajar.
• Menjaga Daya Beli: Dengan adanya BSU, daya beli masyarakat, khususnya pekerja, dapat terjaga di tengah tantangan ekonomi.
• Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Peningkatan daya beli masyarakat secara langsung berkontribusi pada peningkatan konsumsi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Pemerintah juga didorong untuk terus memonitor dan mengawasi penyaluran BSU agar tepat sasaran dan tanpa kendala.