ICW Kritik Vonis Hasto Kristiyanto 3,5 Tahun, Soroti Kelemahan UU Tipikor

Indonesia Corruption Watch (ICW) berperan sebagai pihak yang mengkritik vonis yang dijatuhkan kepada Hasto Kristiyanto. ICW menilai vonis tersebut "antiklimaks" dan menyoroti kelemahan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait perintangan penyidikan.

Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif hasil Pemilu 2019.

ICW mengkritik vonis tersebut karena dianggap "antiklimaks". Kritik ini didasarkan pada pandangan ICW bahwa vonis tersebut tidak mencerminkan tingkat keparahan kasus, terutama terkait dengan isu perintangan penyidikan. ICW menyoroti kelemahan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang tidak diterapkan secara maksimal dalam kasus ini.

Menurut ICW, "perintangan penyidikan" dalam kasus ini seharusnya mencakup tindakan penghilangan alat bukti dan pelarian Harun Masiku. ICW berpendapat bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari perintangan penegakan hukum yang seharusnya dijerat berdasarkan Pasal 21 UU Tipikor.

Hakim memutuskan tidak ada unsur perintangan penyidikan karena Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) belum dikeluarkan saat perintah merendam ponsel dan melarikan diri diduga terjadi. Peristiwa ini diduga terjadi pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Wahyu Setiawan, namun sebelum Sprindik resmi diterbitkan, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur perintangan penyidikan berdasarkan interpretasi hakim.

Harun Masiku adalah sosok yang disebut-sebut dalam kritik ICW terkait kasus ini. ICW menilai bahwa pelarian Harun Masiku, bersama dengan penghilangan alat bukti, seharusnya dianggap sebagai tindakan perintangan penegakan hukum. Keterlibatannya secara spesifik dalam kasus suap PAW tidak dijelaskan lebih lanjut dalam teks, namun ia adalah figur sentral dalam isu perintangan penyidikan yang disoroti ICW.

Implikasi dari putusan hakim terkait perintangan penyidikan ini, menurut ICW, adalah menyoroti kelemahan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Putusan ini menunjukkan bahwa definisi atau interpretasi perintangan penyidikan dapat menjadi sangat spesifik, terutama terkait dengan waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Hal ini berpotensi membatasi ruang lingkup penerapan pasal tersebut jika tindakan perintangan terjadi sebelum Sprindik resmi dikeluarkan, meskipun tindakan tersebut jelas menghambat proses hukum.