Advokat Minta MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

27 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

⚖️ Fakta Utama

Advokat Viktor Santoso Tandiasa kembali mengajukan uji materi Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pengajuan ini mendesak MK untuk secara eksplisit memasukkan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri dalam amar putusannya.
Larangan tersebut secara spesifik menargetkan praktik rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pengajuan ulang dilakukan karena praktik rangkap jabatan ini masih terjadi, melibatkan sekitar 30 wakil menteri.

🚨 Dampak & Argumen Hukum

Viktor merasa dirugikan karena rangkap jabatan dinilai menghambat pengawasan optimal di BUMN.
Praktik ini berpotensi menyebabkan kerugian perusahaan dan korupsi.
Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 dianggap belum secara eksplisit mengatur larangan rangkap jabatan tersebut.
Penjelasan MK dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 sebelumnya tidak dianggap mengikat secara hukum.
Rangkap jabatan ini dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tata pemerintahan yang baik.

Apa yang menjadi fokus utama permohonan uji materi yang diajukan oleh Viktor Santoso Tandiasa?

keyboard_arrow_down

Fokus utama permohonan uji materi yang diajukan oleh Viktor Santoso Tandiasa adalah mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk secara eksplisit memasukkan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri dalam amar putusannya. Secara spesifik, ia menyoroti praktik rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Siapa yang mengajukan permohonan uji materi ini ke Mahkamah Konstitusi?

keyboard_arrow_down

Permohonan uji materi ini diajukan oleh seorang advokat bernama Viktor Santoso Tandiasa.

Pasal dan Undang-Undang apa yang menjadi objek uji materi dalam permohonan ini?

keyboard_arrow_down

Objek uji materi dalam permohonan ini adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Mengapa Viktor Santoso Tandiasa merasa dirugikan dengan praktik rangkap jabatan wakil menteri?

keyboard_arrow_down

Viktor Santoso Tandiasa merasa dirugikan karena rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN dinilai menghambat pengawasan optimal di BUMN. Hal ini berpotensi menyebabkan kerugian perusahaan dan bahkan korupsi, yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat.

Berapa perkiraan jumlah wakil menteri yang disinyalir merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN?

keyboard_arrow_down

Menurut sorotan Viktor Santoso Tandiasa, terdapat sekitar 30 wakil menteri yang disinyalir masih terlibat dalam praktik rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.

Apa dampak negatif yang dikhawatirkan dari rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN?

keyboard_arrow_down

Dampak negatif yang dikhawatirkan dari rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN meliputi:

Penghambatan pengawasan optimal di lingkungan BUMN.
Potensi terjadinya kerugian perusahaan akibat kurangnya pengawasan yang efektif.
Peningkatan risiko terjadinya korupsi karena konflik kepentingan yang mungkin timbul.

Bagaimana pandangan Viktor Santoso Tandiasa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (Nomor 80/PUU-XVII/2019)?

keyboard_arrow_down

Viktor Santoso Tandiasa berpendapat bahwa penjelasan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 sebelumnya tidak mengikat. Ia beralasan bahwa Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 belum secara eksplisit mengatur larangan rangkap jabatan tersebut, sehingga diperlukan penegasan yang lebih kuat dari MK.

Apa yang diharapkan Viktor Santoso Tandiasa dari Mahkamah Konstitusi melalui uji materi ini?

keyboard_arrow_down

Melalui uji materi ini, Viktor Santoso Tandiasa berharap Mahkamah Konstitusi akan secara eksplisit memasukkan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri dalam amar putusannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah praktik rangkap jabatan yang dinilai merugikan.

Apa dasar argumen Viktor Santoso Tandiasa bahwa rangkap jabatan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum?

keyboard_arrow_down

Viktor Santoso Tandiasa berargumen bahwa praktik rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tata pemerintahan yang baik. Hal ini karena rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi efektivitas pengawasan, yang esensial bagi prinsip-prinsip tersebut.