Bima Arya Soroti Absennya UU Kepresidenan, Dorong Revisi UU Pemilu Komprehensif
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyoroti ketiadaan Undang-Undang Kepresidenan di Indonesia. Ia menekankan pentingnya revisi UU Pemilu secara komprehensif pasca putusan MK. Bima Arya menyatakan Indonesia bergerak menuju sistem multi partai sederhana yang selaras dengan sistem presidensial. Ia mengingatkan perlunya menjaga kesinambungan kepentingan lokal dan nasional melalui sistem pemilu yang tepat, serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam pemilu.
Masih Seputar nasional
Empat hakim MK beda pendapat soal uji formil UU TNI
Istri Siri Hakim Agam Temukan Uang Valas Rp 2 Miliar
Keppres Tim Reformasi Kepolisian diumumkan pekan ini
Menko Yusril: Komisi Reformasi Polri Diprediksi Terbentuk Oktober 2025
Kapolri: Polri akan tindaklanjuti hasil Tim Reformasi Polri
Tim Reformasi Kepolisian akan dibentuk Prabowo dalam waktu dekat
Yusril Ungkap Prabowo Bentuk Tim Reformasi Kepolisian
Prabowo rombak kabinet ketiga kalinya, lantik Menkopolkam baru
KPK Bantah Kendala Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji
KPK duga Wasekjen GP Ansor tahu aliran dana korupsi kuota haji
Prabowo Tolak Pembentukan TGPF Usut Kerusuhan Demonstrasi Agustus 2025
