Bima Arya Soroti Absennya UU Kepresidenan, Dorong Revisi UU Pemilu Komprehensif

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

27 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Fakta Utama

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyoroti ketiadaan Undang-Undang Kepresidenan di Indonesia, meskipun menganut sistem presidensial.
Momentum pasca putusan MK harus dimanfaatkan untuk menyusun revisi UU Pemilu secara komprehensif.
Revisi UU Pemilu tidak boleh hanya berdasarkan kepentingan jangka pendek atau partisan.

💡 Rekomendasi Kebijakan

Pentingnya menata ulang sistem politik secara menyeluruh untuk keselarasan.
Indonesia telah bergerak menuju penguatan sistem multi partai sederhana yang selaras dengan sistem presidensial, namun regulasinya belum tuntas.
Perlunya menjaga kesinambungan kepentingan lokal dan nasional melalui sistem pemilu yang tepat.
Mendorong penguatan pendanaan politik yang berorientasi integritas.
Mendorong pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu untuk efisiensi dan akurasi.

Apa isu utama yang disoroti oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya?

keyboard_arrow_down

Isu utama yang disoroti oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya adalah ketiadaan Undang-Undang Kepresidenan di Indonesia, meskipun negara ini menganut sistem presidensial.

Mengapa Undang-Undang Kepresidenan dianggap penting bagi Indonesia?

keyboard_arrow_down

Meskipun teks tidak secara eksplisit menyatakan 'mengapa penting', Bima Arya menyoroti ketiadaan Undang-Undang Kepresidenan dalam konteks sistem presidensial dan perlunya menata ulang sistem politik secara menyeluruh. Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan undang-undang tersebut akan melengkapi dan memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Bagaimana kondisi regulasi sistem presidensial di Indonesia saat ini?

keyboard_arrow_down

Menurut Bima Arya, Indonesia telah bergerak menuju penguatan sistem multi-partai sederhana yang selaras dengan sistem presidensial sejak era reformasi. Namun, regulasi terkait sistem ini belum tuntas.

Apa momentum yang harus dimanfaatkan untuk merevisi Undang-Undang Pemilu?

keyboard_arrow_down

Momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyusun revisi Undang-Undang Pemilu adalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagaimana pendekatan yang disarankan dalam menyusun revisi Undang-Undang Pemilu?

keyboard_arrow_down

Bima Arya menekankan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu harus disusun secara komprehensif, bukan hanya berdasarkan kepentingan jangka pendek atau partisan. Pendekatan ini bertujuan untuk menata ulang sistem politik secara menyeluruh.

Apa saja aspek sistem politik yang perlu ditata ulang secara menyeluruh?

keyboard_arrow_down

Aspek-aspek sistem politik yang perlu ditata ulang secara menyeluruh meliputi:

Menjaga kesinambungan kepentingan lokal dan nasional melalui sistem pemilu yang tepat.
Penguatan pendanaan politik yang berorientasi integritas.
Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu.

Bagaimana hubungan antara sistem multi-partai sederhana dengan sistem presidensial di Indonesia?

keyboard_arrow_down

Sejak era reformasi, Indonesia telah bergerak menuju penguatan sistem multi-partai sederhana yang selaras dengan sistem presidensial. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan keselarasan antara jumlah partai politik yang efektif dengan karakteristik sistem pemerintahan presidensial.

Apa pentingnya penguatan pendanaan politik yang berorientasi integritas?

keyboard_arrow_down

Penguatan pendanaan politik yang berorientasi integritas dianggap penting untuk menjaga kesinambungan kepentingan lokal dan nasional melalui sistem pemilu yang tepat. Hal ini menyiratkan bahwa pendanaan yang transparan dan berintegritas akan mendukung sistem pemilu yang lebih baik dan representatif.

Bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemilu?

keyboard_arrow_down

Teknologi didorong untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemilu dengan tujuan mencapai efisiensi dan akurasi.