IPB Minta Pemerintah Hati-hati Isu Beras Oplosan, Sebut Blending Beras Lumrah

Istilah "beras oplosan" perlu diwaspadai karena memiliki konotasi negatif yang kuat, seolah-olah mengacu pada praktik ilegal atau merugikan. Padahal, menurut Prof. Dwi Andreas Santosa, pencampuran beras adalah praktik yang lumrah dalam perdagangan beras. Penggunaan istilah yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat, merusak reputasi produsen, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak perlu.

Ya, menurut Prof. Dwi Andreas Santosa, pencampuran (blending) beras adalah praktik yang lumrah dan umum terjadi dalam perdagangan beras. Praktik ini dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti mencapai standar kualitas tertentu, mengoptimalkan penggunaan stok beras, atau memenuhi preferensi pasar.

Prof. Dwi Andreas Santosa menyebutkan dua jenis pencampuran beras yang lumrah dilakukan dalam perdagangan:

• Pencampuran antarvarietas: Mencampur beras dari varietas yang berbeda untuk mendapatkan karakteristik tertentu atau memenuhi standar kualitas.
• Pencampuran antara beras kepala dan beras patah: Mencampur beras utuh (beras kepala) dengan beras yang pecah atau patah. Ini sering dilakukan untuk mencapai komposisi yang diinginkan atau mengoptimalkan nilai jual.

Kedua praktik ini adalah bagian dari proses standar dalam industri perberasan.

Prof. Dwi Andreas Santosa menyoroti bahwa perhitungan kerugian akibat isu beras premium yang dicampur dapat mencapai triliunan rupiah per tahun. Angka ini menunjukkan potensi dampak ekonomi yang sangat besar jika isu ini tidak ditangani dengan hati-hati dan berdasarkan fakta yang akurat, yang bisa merugikan baik produsen maupun konsumen.

Menurut Prof. Dwi Andreas Santosa, keuntungan yang diperoleh penggilingan padi sebagai produsen beras dinilai tidak terlalu besar, terutama dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku saat ini. Pandangan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di tingkat penggilingan padi mungkin menghadapi tantangan margin keuntungan yang ketat, sehingga perlu pemahaman yang lebih mendalam dari pemerintah mengenai kondisi ekonomi mereka.

Prof. Dwi Andreas Santosa menyarankan pemerintah untuk:

• Mendengarkan berbagai pihak: Penting untuk melibatkan dan mendengarkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan di sektor perberasan, termasuk petani, penggilingan, pedagang, dan ahli.
• Memahami fakta di lapangan: Pemerintah perlu memiliki pemahaman yang komprehensif dan akurat mengenai kondisi riil di lapangan, termasuk praktik perdagangan beras dan struktur keuntungan pelaku usaha.

Saran ini bertujuan agar kebijakan yang diambil pemerintah didasarkan pada data dan informasi yang valid, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak perlu dan dapat mendukung keberlanjutan industri perberasan nasional.