Jakarta Alihkan Bansos 15 Ribu Penerima Terlibat Judi Online

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

27 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengalihkan bantuan sosial (bansos) dari sekitar 15 ribu penerima.
Pengalihan bansos dilakukan karena penerima tersebut terindikasi terlibat judi online (judol).
Tujuan utama pengalihan ini adalah untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

📊 Data PPATK

Data dari PPATK menunjukkan ada 15.033 penerima bansos di Jakarta yang terlibat judi online.
Total transaksi judi online oleh para penerima bansos ini mencapai Rp 67 miliar.
Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 600 ribu pemain judi online di Jakarta pada tahun 2024.
Total transaksi judi online di Jakarta pada tahun 2024 mencapai Rp 3,12 triliun.

🤝 Koordinasi Lintas Lembaga

Pemprov Jakarta terus berkoordinasi dengan PPATK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan dana bantuan yang benar dan sesuai peruntukannya.
Gubernur Pramono Anung menegaskan pentingnya langkah ini untuk menjaga integritas program bansos.

Apa kebijakan terbaru Pemerintah Provinsi Jakarta terkait bantuan sosial?

keyboard_arrow_down

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan mengalihkan bantuan sosial (bansos) dari sekitar 15 ribu penerima yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa dana bansos benar-benar tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, bukan untuk kegiatan ilegal seperti judi online.

Siapa pihak yang terlibat dalam pengalihan bantuan sosial ini?

keyboard_arrow_down

Pihak-pihak utama yang terlibat dalam kebijakan pengalihan bantuan sosial ini adalah:

Pemerintah Provinsi Jakarta, yang diwakili oleh Gubernur Pramono Anung, sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang berperan sebagai penyedia data dan informasi terkait transaksi keuangan, termasuk indikasi keterlibatan penerima bansos dalam judi online. PPATK juga berkoordinasi dengan Pemprov Jakarta untuk memastikan pemanfaatan dana bantuan yang benar.

Mengapa Pemerintah Provinsi Jakarta mengalihkan bantuan sosial dari penerima tertentu?

keyboard_arrow_down

Pemerintah Provinsi Jakarta mengalihkan bantuan sosial dari penerima tertentu karena adanya indikasi kuat bahwa sebagian penerima bansos tersebut terlibat dalam aktivitas judi online. Data dari PPATK menunjukkan bahwa dari total lebih dari 600 ribu pemain judi online di Jakarta, sebanyak 15.033 di antaranya adalah penerima bansos. Tujuan utama pengalihan ini adalah untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang merugikan seperti judi online, sehingga dana tersebut dapat dialokasikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memanfaatkannya secara produktif.

Berapa banyak penerima bantuan sosial di Jakarta yang terindikasi terlibat judi online?

keyboard_arrow_down

Berdasarkan data dari PPATK, sebanyak 15.033 penerima bantuan sosial di Jakarta terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Angka ini merupakan bagian dari total lebih dari 600 ribu pemain judi online yang teridentifikasi di wilayah Jakarta pada tahun 2024.

Berapa total transaksi judi online yang dilakukan oleh penerima bantuan sosial tersebut?

keyboard_arrow_down

Total transaksi judi online yang dilakukan oleh 15.033 penerima bantuan sosial tersebut mencapai angka yang signifikan, yaitu Rp 67 miliar. Angka ini merupakan bagian dari total transaksi judi online di Jakarta yang mencapai Rp 3,12 triliun pada tahun 2024.

Apa peran PPATK dalam pengungkapan kasus judi online di kalangan penerima bansos ini?

keyboard_arrow_down

PPATK memiliki peran krusial dalam pengungkapan kasus judi online di kalangan penerima bansos. Peran PPATK meliputi:

Penyediaan Data: PPATK menyediakan data dan informasi mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk transaksi yang terkait dengan judi online. Data ini menjadi dasar bagi Pemprov Jakarta untuk mengidentifikasi penerima bansos yang terlibat judol.
Koordinasi: PPATK terus berkoordinasi dengan Pemprov Jakarta untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memastikan pemanfaatan dana bantuan yang benar. Koordinasi ini penting untuk validasi data dan langkah-langkah kebijakan selanjutnya.

Dengan data dan analisis dari PPATK, Pemprov Jakarta dapat mengambil langkah tegas untuk mengalihkan bansos agar lebih tepat sasaran.

Bagaimana Pemerintah Provinsi Jakarta akan memastikan bantuan sosial tepat sasaran setelah pengalihan ini?

keyboard_arrow_down

Setelah pengalihan ini, Pemerintah Provinsi Jakarta akan terus berkoordinasi erat dengan PPATK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memverifikasi data penerima. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana bantuan sosial benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak dan sesuai dengan tujuan program. Pengalihan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program bansos dan mencegah penyalahgunaan dana di masa mendatang.

Apa tujuan jangka panjang dari kebijakan pengalihan bantuan sosial ini?

keyboard_arrow_down

Tujuan jangka panjang dari kebijakan pengalihan bantuan sosial ini adalah untuk:

Meningkatkan Efektivitas Bansos: Memastikan bahwa setiap rupiah dana bansos benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan digunakan untuk tujuan yang produktif, bukan untuk kegiatan ilegal seperti judi online.
Mencegah Penyalahgunaan Dana Publik: Memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk kegiatan yang merugikan masyarakat dan negara.
Mendukung Upaya Pemberantasan Judi Online: Kebijakan ini secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam memberantas praktik judi online dengan memutus salah satu sumber dana yang mungkin digunakan oleh para pemain.
Menciptakan Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas dalam penyaluran bansos dan mendorong penerima untuk menggunakan bantuan secara bertanggung jawab.