Pemprov DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Sambut HUT Jakarta & RI
Pemprov DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi PKB dan BBNKB dalam rangka HUT Jakarta dan RI. Kebijakan ini berlaku 14 Juni - 31 Agustus 2025, sesuai Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0046 Tahun 2025. Penghapusan sanksi diberikan otomatis. Lusiana Herawati menyatakan kebijakan ini sebagai apresiasi kepada warga dan upaya menjadikan Jakarta kota inklusif serta mendukung pemulihan ekonomi. Masyarakat diimbau memanfaatkan kesempatan ini.
Masih Seputar ekonomi
REI: Realisasi investasi properti capai Rp75 triliun, optimistis di semester II
Dana Pinjaman Rp1,06 T untuk Kopdes Merah Putih dari Himbara Belum Cair, Mendes PDT: Tunggu Proposal Bisnis
Transaksi Mata Uang Lokal (LCT) Tembus US$16,4 Miliar per Agustus 2025
Gabel: Aturan TKDN Baru Belum Jawab Tantangan Permintaan Pasar
Udang Indonesia dipulangkan dari AS, dipastikan tidak terkontaminasi radioaktif
Menkeu klaim penempatan dana Rp200 T ke bank gerakkan ekonomi
Mari Elka Soroti Stabilitas Pasar Pasca Reshuffle Kabinet
Tutut Soeharto gugat Menteri Keuangan di PTUN Jakarta
RMI-NU DKI Jakarta desak moratorium impor food tray proyek MBG karena dugaan minyak babi
OJK: Likuiditas Perbankan Meningkat Berkat Dana Rp 200 Triliun Pemerintah
BI: Transfer Dana Pemerintah ke Bank Perkuat Injeksi Likuiditas
