DigitalGhostt Klaim Retas Data 4,6 Juta Warga Jabar, Pemprov Bantah

Klaim peretasan data ini dipublikasikan pada tanggal 10 Juli 2025, melalui cuitan di akun media sosial X milik DigitalGhostt.

Data pribadi yang diklaim telah diretas dan ditawarkan di forum dark web meliputi:

• alamat
• nama lengkap
• Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• email
• pekerjaan

Cuitan tersebut juga menyertakan tangkapan layar forum dark web yang menampilkan logo Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

DigitalGhostt menyajikan bukti klaim peretasan data melalui cuitan di akun X-nya yang menyertakan tangkapan layar dari sebuah forum dark web. Tangkapan layar tersebut menunjukkan penawaran data warga Jawa Barat dengan rincian jenis data yang diretas dan logo Pemprov Jabar.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Jawa Barat, Faiz Rahman, telah membantah klaim peretasan data tersebut. Bantahan ini menunjukkan bahwa pihak Pemprov Jabar tidak mengakui adanya insiden kebocoran data seperti yang dituduhkan.

Hingga saat ini, keaslian data yang diklaim telah diretas dan ditawarkan di dark web belum diverifikasi. Artinya, belum ada konfirmasi independen yang memastikan apakah data tersebut benar-benar data warga Jawa Barat yang sah dan berasal dari sistem pemerintah.

Jika klaim peretasan data ini terbukti benar, ini berpotensi menjadi salah satu kebocoran data terbesar di Indonesia, atau setidaknya di wilayah Jawa Barat. Implikasi jangka panjangnya bisa sangat serius, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi seperti penipuan, pencurian identitas, atau kejahatan siber lainnya yang menargetkan 4,6 juta warga yang datanya diklaim bocor. Hal ini juga akan menimbulkan pertanyaan besar mengenai keamanan siber di Indonesia.

Klaim ini menjadi perhatian serius karena menyoroti kerentanan keamanan siber di Indonesia, khususnya pada data pemerintah daerah. Meskipun dibantah dan belum terverifikasi, adanya klaim semacam ini, apalagi dengan jumlah data yang sangat besar (4,6 juta warga), menunjukkan bahwa ancaman siber terhadap data pribadi warga dan infrastruktur digital pemerintah adalah nyata dan memerlukan perhatian serta peningkatan sistem keamanan yang lebih kuat. Ini juga menimbulkan kekhawatiran publik tentang perlindungan data pribadi mereka.