Indonesia-AS Sepakati Tarif 19%, RI Siapkan Strategi Hadapi Impor dan Aturan Dagang Baru

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

24 Jul 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

🤝 Kesepakatan Perdagangan Utama

Tarif resiprokal 19 persen belum berlaku, karena akan diterapkan setelah Perjanjian Perdagangan Timbal Balik ditandatangani oleh Indonesia dan AS.
Indonesia akan menghapus sekitar 99 persen hambatan tarif untuk produk industri, pangan, dan pertanian AS.
AS mempertimbangkan penurunan tarif tambahan untuk komoditas yang tidak diproduksi di dalam negeri.
Pemerintah Indonesia menyepakati penghapusan bea masuk untuk "produk tidak berwujud" dan mendukung moratorium permanen atas bea masuk transmisi elektronik di WTO.
Tarif AS yang semula 32 persen pada 7 Juli 2025, kemudian disepakati turun menjadi 19 persen pada 16 Juli.
Seluruh isi Joint Statement telah disepakati penuh oleh kedua negara, dengan detail kesepakatan sedang disusun dalam dokumen perjanjian.

⚙️ Penyesuaian Kebijakan Domestik

Tidak semua Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan dihapus, melainkan hanya pada sektor tertentu seperti Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT).
Penghapusan larangan ekspor mineral berlaku untuk mineral yang sudah diproses atau komoditas industri, bukan bijih mentah, sejalan dengan program hilirisasi pemerintah.
Indonesia akan mengakui standar kendaraan dan emisi AS, serta menerima sertifikat FDA dan izin pemasaran untuk alat kesehatan dan farmasi.
Transfer data yang dipindahkan adalah data komersial, bukan data pribadi atau strategis negara, dan akan tetap mengikuti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkominfo) akan menyusun aturan teknis terkait transfer data lintas batas ini.
Pemerintah Indonesia memastikan tidak perlu mengubah UU Ketenagakerjaan, hanya diminta lebih patuh pada regulasi terkait perlindungan hak buruh dan larangan impor barang hasil kerja paksa.

📈 Strategi Antisipasi & Promosi

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan strategi untuk mengantisipasi potensi banjir produk impor akibat kebijakan tarif dari AS.
Strategi Kemendag meliputi penguatan daya saing produk dalam negeri dan mendorong ekspor untuk menarik investasi asing.
Kemendag juga bernegosiasi agar produk unggulan Indonesia seperti CPO, kakao, dan kopi bisa masuk ke AS tanpa tarif.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri melalui transformasi industri 4.0 dan pengembangan SDM.
Indonesia berupaya memperluas akses pasar ke Uni Eropa melalui IEU-CEPA.
Chairman dan Editor in Chief Forbes, Steve Forbes, memuji kesepakatan ini, menyatakan keyakinannya bahwa perdagangan antara AS dan Indonesia akan terus berkembang.

Apa itu kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat?

keyboard_arrow_down

Kesepakatan ini adalah perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang menetapkan tarif resiprokal. Intinya, AS akan menerapkan tarif 19 persen untuk ekspor Indonesia ke AS. Sebagai imbalannya, Indonesia akan menghapus sekitar 99 persen hambatan tarif untuk produk industri, pangan, dan pertanian dari AS. Kesepakatan ini juga mencakup berbagai komitmen lain terkait standar, transfer data, dan kebijakan dalam negeri.

Kapan tarif resiprokal 19 persen ini akan mulai berlaku?

keyboard_arrow_down

Tarif resiprokal 19 persen ini belum berlaku. Tarif baru akan diterapkan setelah Perjanjian Perdagangan Timbal Balik ditandatangani secara resmi oleh Indonesia dan AS. Sebelumnya, AS sempat mengumumkan tarif 32 persen pada 7 Juli 2025, namun kemudian disepakati turun menjadi 19 persen pada 16 Juli.

Komitmen apa saja yang disepakati Indonesia dalam perjanjian ini?

keyboard_arrow_down

Dalam kesepakatan ini, Indonesia menyepakati beberapa hal, antara lain:

Penghapusan hambatan tarif: Indonesia akan menghapus sekitar 99 persen hambatan tarif untuk produk industri, pangan, dan pertanian AS.
Bea masuk produk tidak berwujud: Indonesia menyepakati penghapusan bea masuk untuk "produk tidak berwujud" dan mendukung moratorium permanen atas bea masuk transmisi elektronik di WTO, yang mengakhiri upaya Indonesia memungut bea masuk digital.
Standar kendaraan dan emisi: Indonesia akan mengakui standar kendaraan dan emisi AS.
Alat kesehatan dan farmasi: Indonesia akan menerima sertifikat FDA dan izin pemasaran untuk alat kesehatan dan farmasi dari AS.

Bagaimana status Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kesepakatan ini?

keyboard_arrow_down

Meskipun AS meminta penghapusan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa tidak semua TKDN akan dihapus. Penghapusan hanya akan berlaku pada sektor tertentu, seperti Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT).

Apakah larangan ekspor mineral mentah Indonesia akan dihapus berdasarkan kesepakatan ini?

keyboard_arrow_down

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan bahwa penghapusan larangan ekspor mineral hanya berlaku untuk mineral yang sudah diproses atau komoditas industri, bukan bijih mentah. Hal ini sejalan dengan program hilirisasi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk mineral di dalam negeri.

Bagaimana pengaturan transfer data lintas batas dalam kesepakatan ini?

keyboard_arrow_down

Terkait transfer data, Istana dan Kemenko Perekonomian menegaskan bahwa data yang dipindahkan adalah data komersial (seperti data penjualan untuk riset produk), bukan data pribadi atau strategis negara. Transfer data ini akan tetap mengikuti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkominfo) akan menyusun aturan teknis terkait transfer data lintas batas ini.

Bagaimana strategi pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi potensi lonjakan produk impor dari AS?

keyboard_arrow_down

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), menyiapkan beberapa strategi untuk mengantisipasi potensi lonjakan produk impor dari AS, yaitu:

Penguatan daya saing produk dalam negeri: Mendorong produk lokal agar lebih kompetitif.
Mendorong ekspor dan investasi asing: Menarik investasi asing (misalnya dari China yang telah menunjukkan minat) dan memperluas akses pasar ke Uni Eropa melalui IEU-CEPA.
Negosiasi produk unggulan: Bernegosiasi agar produk unggulan Indonesia seperti CPO, kakao, dan kopi bisa masuk ke AS tanpa tarif.
Transformasi industri: Kementerian Perindustrian memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri melalui transformasi industri 4.0 dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Apakah Indonesia perlu mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait kesepakatan ini?

keyboard_arrow_down

Pemerintah Indonesia memastikan bahwa tidak perlu mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk memenuhi komitmen dalam kesepakatan ini. Indonesia hanya diminta untuk lebih patuh pada regulasi yang berlaku terkait perlindungan hak buruh dan larangan impor barang hasil kerja paksa.

Bagaimana status finalisasi kesepakatan ini saat ini?

keyboard_arrow_down

Seluruh isi Joint Statement telah disepakati penuh oleh kedua negara. Saat ini, detail kesepakatan sedang disusun dalam dokumen perjanjian yang akan ditandatangani sebagai tahap akhir peresmian. Setelah penandatanganan, perjanjian ini baru akan berlaku.