Pemerintah Periksa 14 Perusahaan Beras Oplosan, Kategori Beras Akan Dihapus

Saat ini, 14 perusahaan sedang diperiksa oleh Satgas Pangan Polri terkait dugaan pelanggaran mutu, kualitas, takaran, hingga pengoplosan beras.

Perusahaan-perusahaan tersebut dituduh melakukan berbagai pelanggaran, meliputi:

• Pelanggaran mutu dan kualitas beras yang dijual.
• Pelanggaran takaran atau kuantitas beras.
• Praktik pengoplosan beras, yaitu mencampur beras dengan kualitas berbeda atau bahan lain.

Pemerintah akan memberikan sanksi tegas. Namun, beras yang bermasalah tidak akan ditarik dari peredaran. Sebaliknya, produsen akan diminta untuk menurunkan harga beras tersebut agar sesuai dengan mutu atau kualitas aslinya. Ini bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan dengan membeli beras kualitas rendah dengan harga beras kualitas tinggi.

Tidak, beras yang terbukti bermasalah tidak akan ditarik dari peredaran. Pemerintah meminta produsen untuk menurunkan harga beras tersebut agar sesuai dengan kualitas atau mutunya yang sebenarnya.

Pemerintah berencana untuk menghapus kategori kualitas beras premium dan medium. Nantinya, hanya akan ada satu jenis beras dengan harga dan kualitas yang diatur dalam satu aturan tunggal.

Rencana penghapusan kategori ini merupakan respons terhadap seringnya penggantian kemasan beras yang tidak sesuai dengan label kualitasnya. Dengan hanya ada satu kategori, diharapkan praktik penipuan label dan pengoplosan dapat diminimalisir, serta kualitas dan harga beras di pasar menjadi lebih seragam dan transparan bagi konsumen.

Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) berencana untuk mengeluarkan pengusaha nakal pengoplos beras dari keanggotaan asosiasi. Perpadi secara rutin memberikan penyuluhan dan edukasi kepada anggotanya, dan akan mengambil tindakan tegas jika imbauan tidak diindahkan, karena tindakan tersebut merugikan konsumen dan mencoreng nama baik penggilingan padi.

Tidak, Perpadi tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada pihak berwenang atau pemerintah. Perpadi hanya dapat mengeluarkan anggota dari asosiasinya. Pemerintah sendiri akan bertindak proporsional dalam menangani kasus ini.