Antrean 30 Km Ketapang: Gapasdap Desak Kesepakatan Antarinstansi Pasca KMP Tunu Tenggelam

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

24 Jul 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

🚢 Usulan Utama Gapasdap

Gapasdap mendesak pemerintah untuk menyusun kesepakatan antarinstansi guna mencegah gangguan layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.
Desakan ini muncul setelah insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang menyebabkan antrean kendaraan logistik mencapai 30 km.
Kesepakatan yang diusulkan mencakup ramp check serentak, pembatasan muatan, dan pengetatan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

🤝 Kolaborasi & Mitigasi Risiko

Gapasdap mengusulkan kolaborasi antara Kemenhub, BKI, KNKT, Kepolisian, Gapasdap, dan PT ASDP untuk mengatur pedoman teknis operasional.
Kolaborasi ini juga bertujuan untuk menyusun dokumen standar pelabuhan serta memberikan perlindungan hukum bagi petugas pelabuhan.
Sebagai langkah mitigasi risiko, Gapasdap mengusulkan agar kapal di dermaga LCM hanya mengangkut kendaraan logistik dengan maksimal satu sopir dan satu kernet per truk, tanpa penumpang umum.
Gapasdap juga mendorong diskresi operasional bagi kapal dengan syarat teknis minimum dan pengetatan muatan secara bertahap.

Apa usulan utama Gapasdap terkait layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk?

keyboard_arrow_down

Gapasdap mendesak pemerintah untuk menyusun kesepakatan antarinstansi. Tujuan utama kesepakatan ini adalah untuk mencegah gangguan layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, yang seringkali berdampak pada kelancaran distribusi logistik dan menyebabkan antrean panjang kendaraan.

Mengapa Gapasdap mengajukan usulan ini kepada pemerintah?

keyboard_arrow_down

Usulan ini diajukan menyusul insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Insiden tersebut menyebabkan antrean kendaraan logistik mencapai 30 km, menyoroti kerentanan dan kebutuhan mendesak akan perbaikan tata kelola serta pengawasan operasional penyeberangan untuk menghindari kejadian serupa di masa depan.

Apa saja poin-poin yang diusulkan untuk dimasukkan dalam kesepakatan antarinstansi tersebut?

keyboard_arrow_down

Kesepakatan yang diusulkan mencakup beberapa poin penting untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional:

Ramp check serentak: Pemeriksaan kelayakan kapal secara bersamaan oleh berbagai pihak terkait.
Pembatasan muatan: Penentuan batas maksimal muatan kapal untuk mencegah kelebihan kapasitas yang berisiko.
Pengetatan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB): Proses yang lebih ketat dan selektif dalam mengeluarkan izin berlayar bagi kapal.

Instansi mana saja yang diusulkan untuk berkolaborasi dalam penyusunan pedoman ini?

keyboard_arrow_down

Gapasdap mengusulkan kolaborasi antara beberapa instansi dan pihak terkait untuk menyusun pedoman teknis operasional, dokumen standar pelabuhan, dan perlindungan hukum bagi petugas pelabuhan. Instansi yang diusulkan adalah:

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
Kepolisian
Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap)
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Aspek apa saja yang akan diatur melalui kolaborasi antarinstansi yang diusulkan?

keyboard_arrow_down

Kolaborasi yang diusulkan akan mengatur beberapa aspek penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih jelas, aman, dan efisien:

Pedoman teknis operasional: Aturan dan prosedur teknis yang jelas untuk pengoperasian kapal dan pelabuhan.
Dokumen standar pelabuhan: Penyeragaman dokumen dan prosedur administrasi di pelabuhan untuk efisiensi.
Perlindungan hukum bagi petugas pelabuhan: Jaminan hukum bagi petugas yang menjalankan tugasnya, mengurangi potensi intervensi atau tekanan yang tidak semestinya.

Bagaimana usulan Gapasdap untuk mitigasi risiko di dermaga LCM?

keyboard_arrow_down

Sebagai langkah mitigasi risiko, Gapasdap mengusulkan agar kapal di dermaga LCM (Landing Craft Machine) hanya mengangkut kendaraan logistik. Selain itu, setiap truk yang diangkut hanya boleh membawa maksimal satu sopir dan satu kernet, tanpa penumpang umum. Usulan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan, memastikan fokus operasional pada angkutan logistik, dan meningkatkan keamanan.

Apakah ada usulan lain dari Gapasdap untuk meningkatkan operasional penyeberangan?

keyboard_arrow_down

Ya, Gapasdap juga mendorong beberapa langkah lain untuk meningkatkan operasional penyeberangan secara bertahap:

Diskresi operasional bagi kapal dengan syarat teknis minimum: Memberikan fleksibilitas operasional bagi kapal yang memenuhi standar teknis dasar, memungkinkan mereka tetap beroperasi dalam kondisi tertentu.
Pengetatan muatan secara bertahap: Menerapkan aturan pembatasan muatan secara progresif, memberikan waktu bagi operator dan pengguna jasa untuk beradaptasi tanpa menyebabkan gangguan besar secara langsung.

Apa dampak jangka panjang yang diharapkan dari usulan Gapasdap ini?

keyboard_arrow_down

Dampak jangka panjang yang diharapkan dari usulan Gapasdap adalah peningkatan signifikan dalam keselamatan dan efisiensi layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Dengan adanya kesepakatan antarinstansi, ramp check serentak, pembatasan muatan, dan pengetatan SPB, diharapkan dapat meminimalkan insiden kecelakaan, mengurangi antrean panjang, dan memastikan kelancaran distribusi logistik. Ini juga akan memberikan kepastian hukum dan operasional bagi semua pihak yang terlibat, menciptakan sistem penyeberangan yang lebih andal dan aman.