Jelang Tenggat, Indonesia Siapkan Rp551 Triliun Lobi Tarif Dagang AS

Tarif resiprokal ini sempat diterapkan pada 2 April 2025. Namun, penerapannya ditangguhkan selama 90 hari. Batas waktu penangguhan tersebut akan berakhir pada 8 atau 9 Juli 2025. Presiden AS Donald Trump telah menegaskan tidak akan menunda tenggat waktu tersebut.

Penerapan tarif resiprokal sebesar 32% ini berpotensi besar mengganggu ekspor produk Indonesia ke AS. Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara khusus menyoroti bahwa kebijakan ini dapat mengganggu ekspor produk halal Indonesia. Dampak jangka panjangnya bisa berupa penurunan daya saing produk Indonesia di pasar AS, yang pada akhirnya dapat mengurangi volume ekspor dan pendapatan negara.

Indonesia telah mengambil beberapa langkah proaktif untuk menghindari penerapan tarif ini, antara lain:

• Mengajukan proposal kedua kepada pemerintahan AS.
• Berkomitmen untuk meningkatkan impor dan investasi ke AS senilai total US$34 miliar (sekitar Rp551 triliun). Tawaran ini bertujuan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia.
• Menjajaki kolaborasi di sektor mineral penting seperti nikel dan tembaga.
• Berkomitmen untuk melonggarkan pembatasan impor serta menghapus hambatan non-tarif.

Paket penawaran senilai US$34 miliar yang diajukan Indonesia kepada AS mencakup:

• Pembelian komoditas energi seperti minyak, gas, dan LNG senilai US$15,5 miliar.
• Pembelian produk agrikultur.
• Investasi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Danantara.

Komitmen pembelian ini juga disebut mengikuti prinsip "Pak Pok" dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan tarif nol persen untuk ekspor Indonesia ke AS. Namun, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengakui bahwa target 0% akan sulit dicapai. Meskipun demikian, penurunan tarif tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia. Sebagai perbandingan, Vietnam telah mencapai kesepakatan dengan penurunan tarif menjadi 20%.

Tim negosiasi Indonesia saat ini berada di Washington, AS, bersama negara-negara lain seperti India, Jepang, Uni Eropa, Vietnam, dan Malaysia yang juga menghadapi isu serupa. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara sektor bisnis Indonesia dan mitra dagangnya di AS direncanakan pada 7 Juli 2025. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak dapat memastikan kesepakatan tarif akan tercapai pada tanggal tersebut. Negosiasi masih berlangsung dan belum ada kesepakatan final yang dicapai.

Selain upaya negosiasi dan penawaran investasi/impor, Pemerintah Indonesia juga menyiapkan empat langkah strategis lain untuk menghadapi potensi perang dagang. Langkah-langkah tersebut termasuk diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara, serta pengawasan ketat lalu lintas ekspor impor untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi perdagangan. Ini menunjukkan pendekatan komprehensif Indonesia dalam menghadapi tantangan perdagangan global.