Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, DPR dan Parpol Siapkan Sikap Bersama

Reaksi partai politik terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 cukup beragam, namun cenderung kritis. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa putusan ini berdampak pada semua partai politik dan akan disikapi bersama melalui rapat koordinasi formal dan informal di DPR RI. Beberapa partai seperti Golkar, PKB, NasDem, dan PAN secara terbuka mengkritik putusan tersebut. Sementara itu, Partai Gerindra menyoroti sisi positif dan kontroversialnya, dan Partai Demokrat menyatakan sedang menyiapkan sejumlah opsi serta menunggu pertemuan antar partai politik untuk membahas putusan ini.

Beberapa partai politik menyampaikan kritik utama terhadap putusan MK ini, antara lain:

• Melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: PDI Perjuangan sedang mengkaji apakah putusan ini melanggar UUD 1945 yang menetapkan pemilu setiap lima tahun sekali. NasDem juga menyatakan putusan MK melanggar UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
• Melampaui batas konstitusional/kewenangan: PKB menilai MK melampaui batas konstitusional. PAN berpendapat MK bertindak di luar tugasnya dengan membuat ketentuan baru. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai MK melampaui kewenangan DPR sebagai pembuat undang-undang.
• Dampak masa transisi panjang: PKB memperingatkan dampak masa transisi yang panjang terhadap pemerintahan.
• Membatasi kreativitas DPR: Golkar khawatir putusan ini membatasi kreativitas DPR dalam membuat undang-undang.

Sikap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap putusan MK adalah sebagai berikut:

• Pemerintah: Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah akan mengikuti putusan MK karena bersifat mengikat dan final. Meskipun demikian, pemerintah menyadari adanya masalah baru yang muncul, seperti masa jabatan anggota legislatif yang tidak bisa diperpanjang. Yusril juga menegaskan bahwa masa jabatan presiden-wakil presiden tidak bisa diperpanjang dan pemilihan presiden harus dilakukan setiap lima tahun sekali.
• Komisi Pemilihan Umum (KPU): KPU akan memberikan masukan terkait putusan MK ini dalam revisi Undang-Undang Pemilu/Pilkada kepada presiden dan DPR. Namun, KPU menegaskan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk mengevaluasi putusan MK karena KPU hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang.

Pemisahan jadwal pemilu ini berpotensi menimbulkan beberapa dampak atau implikasi, di antaranya:

• Potensi Pelanggaran UUD 1945: Adanya kekhawatiran bahwa putusan ini dapat melanggar ketentuan UUD 1945 yang mengatur pemilu setiap lima tahun sekali.
• Masa Transisi Pemerintahan yang Panjang: PKB memperingatkan dampak masa transisi yang panjang terhadap keberlanjutan pemerintahan.
• Ketidakpastian Hukum: Terutama terkait status dan masa jabatan anggota legislatif yang tidak bisa diperpanjang, serta perlunya penyesuaian regulasi.
• Perlunya Revisi Undang-Undang: Putusan ini akan memerlukan revisi Undang-Undang Pemilu/Pilkada untuk mengakomodasi perubahan jadwal dan implikasinya.
• Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah/DPRD: Beberapa pakar dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD adalah pilihan logis dan realistis untuk keberlanjutan pembangunan daerah dan menghindari kekosongan pemerintahan.

Meskipun banyak kritik, Partai Gerindra menyoroti beberapa sisi positif atau keuntungan yang mungkin timbul dari putusan MK ini, yaitu:

• Penguatan Isu Lokal: Pemisahan pemilu dapat membuat isu-isu lokal lebih menguat dan menjadi fokus utama dalam pemilu daerah, tanpa terdistraksi oleh isu nasional.
• Peningkatan Partisipasi Pemilih: Dengan fokus yang lebih terpisah, ada potensi peningkatan partisipasi pemilih karena masyarakat dapat lebih fokus pada isu dan kandidat di tingkat daerah.

Namun, Gerindra juga mengakui bahwa putusan ini memiliki sisi kontroversial seperti potensi pelanggaran UUD 1945 dan ketidakpastian hukum.

Pandangan para pakar hukum tata negara dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengenai putusan MK ini bervariasi:

• Feri Amsari (Pakar Hukum Tata Negara): Menilai reaksi keras partai politik terhadap putusan MK sebagai sikap yang aneh dan menunjukkan ketidakpahaman hukum, berbeda dengan pandangan masyarakat sipil.
• Umbu Rauta (Guru Besar Hukum Tata Negara): Menekankan pentingnya menghargai putusan MK yang bersifat final dan mengikat untuk menghindari implikasi hukum lebih lanjut.
• Prof Ramlan Surbakti (Pakar Ilmu Pemerintahan), Titi Angraini (Pemerhati Pemilu), dan Joune Ganda (Sekjen Apkasi): Berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD adalah pilihan yang logis dan realistis. Hal ini dianggap penting untuk keberlanjutan pembangunan daerah dan menghindari kekosongan pemerintahan.
• Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi): Mengadakan diskusi untuk menyerap aspirasi dari daerah, khususnya dari para bupati, sebelum menentukan sikap resmi terkait putusan ini.