14 Menteri Israel Desak Aneksasi Tepi Barat, Picu Kecaman Keras Negara Arab

Para menteri Israel menganggap pencaplokan Tepi Barat penting karena beberapa alasan utama:

• Keamanan Israel: Menteri Kehakiman Yariv Levin secara eksplisit menyatakan bahwa pencaplokan ini penting bagi keamanan Israel.
• Kesempatan Bersejarah: Mereka melihat momen ini sebagai "kesempatan bersejarah yang tidak boleh dilewatkan," terutama dengan adanya dukungan yang mereka klaim dari Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump.
• Mencegah Ancaman Eksistensi: Para menteri juga memperingatkan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina di tanah yang tersisa dapat mengancam eksistensi Israel. Mereka meyakini bahwa dengan mencaplok Tepi Barat, mereka dapat mengamankan masa depan Israel.

Pandangan ini mencerminkan prioritas keamanan dan strategis yang kuat dari faksi sayap kanan dalam pemerintahan Israel.

Sejarah kendali Israel atas wilayah Tepi Barat dimulai pada tahun 1967, ketika Israel merebut wilayah tersebut dari Yordania dalam Perang Enam Hari. Sejak saat itu, Tepi Barat berada di bawah pendudukan militer Israel.

Pada tahun 2020, Israel sempat memiliki rencana untuk mencaplok Tepi Barat. Namun, rencana tersebut dibatalkan sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang dikenal sebagai bagian dari Perjanjian Abraham.

Meskipun rencana pencaplokan 2020 dibatalkan, Israel terus memperluas permukiman di wilayah tersebut. Saat ini, sekitar 770.000 pemukim ilegal Israel tinggal di Tepi Barat, dan pemerintah Israel bahkan menyetujui lebih dari 20 permukiman baru Yahudi di wilayah tersebut pada bulan lalu.

Saat ini, sekitar 770.000 pemukim ilegal Israel tinggal di wilayah Tepi Barat. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kehadiran pemukim Israel di wilayah yang secara internasional diakui sebagai wilayah pendudukan.

Selain itu, pemerintah Israel terus mendukung perluasan permukiman. Bulan lalu, lebih dari 20 permukiman baru Yahudi di wilayah tersebut telah disetujui, yang semakin memperkuat kehadiran Israel di Tepi Barat dan menimbulkan kekhawatiran internasional.

Desakan pencaplokan Tepi Barat ini memicu kecaman keras dari berbagai negara, terutama negara-negara Arab, yang menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional. Reaksi mereka meliputi:

• Arab Saudi: Mengutuk pernyataan Menteri Kehakiman Israel dan desakan 14 menteri, menyatakan hal itu melanggar resolusi legitimasi internasional. Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan penolakan perluasan permukiman dan mendukung hak rakyat Palestina, termasuk pendirian negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai resolusi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab.
• Mesir: Menolak pernyataan tersebut karena melanggar hukum internasional dan melemahkan hak rakyat Palestina.
• Qatar: Menganggapnya sebagai perpanjangan dari kebijakan pendudukan dan pelanggaran terhadap hukum internasional.
• Kuwait: Mengecam pernyataan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap resolusi legitimasi internasional.
• Yordania: Menteri Luar Negeri Yordania menekankan perlunya menghentikan tindakan ilegal Israel di Tepi Barat.
• Otoritas Palestina: Menegaskan bahwa Tepi Barat adalah bagian integral dari negara Palestina di masa depan, dan setiap pencaplokan akan meruntuhkan solusi dua negara.

Secara keseluruhan, komunitas internasional, khususnya negara-negara Arab, secara tegas menolak langkah pencaplokan ini karena dianggap merusak prospek perdamaian dan melanggar norma-norma hukum internasional.

Posisi Amerika Serikat terkait desakan pencaplokan Tepi Barat menunjukkan nuansa yang berbeda dibandingkan klaim para menteri Israel. Meskipun para menteri Israel mengutip dukungan dari Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump sebagai faktor kunci, pernyataan resmi AS lebih umum dan tidak secara eksplisit mendukung aneksasi.

• Pernyataan Resmi AS: Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, menyatakan bahwa AS akan mendukung keputusan Israel terkait kepentingan nasionalnya. Namun, ia tidak memberikan jawaban tegas mengenai sikap AS terhadap desakan pencaplokan Tepi Barat dan mengarahkan wartawan untuk bertanya langsung ke Gedung Putih.
• Dukungan Umum untuk Israel: Bruce menekankan dukungan AS terhadap Israel dan keputusannya dalam menjaga keamanan dalam negeri.
• Pandangan Trump tentang Konflik: Mengenai solusi dua negara, Bruce menyatakan Presiden Donald Trump memandang konflik tersebut secara realistis, dan Gaza perlu dibangun kembali dengan bantuan mitra Arab.
• Nuansa dan Keterbatasan Informasi: Ada perbedaan antara klaim menteri Israel yang menyebut dukungan Trump sebagai faktor kunci aneksasi, dengan pernyataan resmi AS yang lebih umum dan bahkan menyebutkan pandangan Trump tentang resolusi konflik yang "realistis," yang bisa diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap solusi dua negara, yang bertentangan dengan aneksasi. Informasi yang tersedia tidak memberikan dukungan eksplisit AS terhadap aneksasi Tepi Barat.

Dengan demikian, meskipun Israel mengklaim dukungan AS, pernyataan resmi AS menunjukkan sikap yang lebih hati-hati dan tidak secara langsung mendukung pencaplokan tersebut.

Potensi pencaplokan Tepi Barat oleh Israel diperkirakan akan memiliki dampak yang sangat merusak terhadap solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Solusi dua negara mengusulkan pembentukan negara Palestina merdeka yang berdampingan secara damai dengan Israel.

• Meruntuhkan Solusi Dua Negara: Otoritas Palestina secara tegas menyatakan bahwa Tepi Barat adalah bagian integral dari negara Palestina di masa depan, dan setiap pencaplokan akan secara fundamental meruntuhkan solusi dua negara. Pencaplokan akan mengurangi wilayah yang tersedia untuk negara Palestina, memecah-mecah kontinuitas geografisnya, dan membuat pembentukan negara yang layak menjadi sangat sulit atau tidak mungkin.
• Pelanggaran Hukum Internasional: Banyak negara dan organisasi internasional menganggap pencaplokan wilayah yang diduduki sebagai pelanggaran hukum internasional, yang akan semakin mengisolasi Israel dan memperburuk ketegangan di kawasan.
• Meningkatkan Ketegangan: Langkah ini kemungkinan besar akan memicu peningkatan kekerasan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut, karena akan dianggap sebagai agresi dan perampasan tanah oleh pihak Palestina dan pendukungnya.
• Dampak Jangka Panjang: Dalam jangka panjang, pencaplokan dapat mengakhiri prospek negosiasi damai yang berarti, mendorong konflik ke arah yang lebih ekstrem, dan memperkuat narasi bahwa Israel tidak tertarik pada solusi damai yang adil. Ini juga dapat memperumit upaya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab lainnya, yang seringkali mensyaratkan kemajuan dalam isu Palestina.

Secara keseluruhan, pencaplokan Tepi Barat akan menjadi pukulan telak bagi prospek perdamaian dan solusi dua negara, dengan implikasi jangka panjang yang serius bagi stabilitas regional.

Para menteri Israel yang mendesak pencaplokan Tepi Barat meminta agar penerapan kedaulatan penuh Israel atas wilayah tersebut dilakukan sebelum reses parlemen Knesset pada 27 Juli. Ini menunjukkan adanya urgensi dari pihak yang mendesak untuk segera merealisasikan rencana ini dalam waktu dekat.

Batas waktu ini mencerminkan keinginan untuk memanfaatkan momentum politik yang mereka yakini ada, terutama dengan klaim dukungan dari Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump, sebelum periode reses parlemen yang mungkin menunda proses legislatif lebih lanjut.