DPR Resmi Setujui Penggunaan SAL Rp85,6 Triliun untuk Tutupi Defisit APBN 2025

Persetujuan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2024 untuk menutupi defisit APBN 2025 dicapai dalam rapat antara Banggar DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rapat tersebut dilaksanakan pada Kamis, 3 Juli 2025, di Jakarta.

Pemerintah memutuskan untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2024 dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

• Mengurangi Ketergantungan pada Utang: Penggunaan SAL membantu mengurangi kebutuhan pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) baru, yang merupakan salah satu bentuk utang. Hal ini dapat menjaga keberlanjutan fiskal dan mengurangi beban pembayaran bunga utang di masa depan.
• Memenuhi Kewajiban Pemerintah: SAL digunakan untuk memastikan pemerintah dapat memenuhi berbagai kewajiban finansialnya, baik yang bersifat rutin maupun mendesak.
• Membiayai Defisit: Tujuan utama adalah untuk menutupi pelebaran defisit APBN 2025, yang disebabkan oleh proyeksi penerimaan negara yang tidak mencapai target.

Dengan demikian, pemanfaatan SAL ini menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas dan kesehatan APBN di tengah tantangan ekonomi.

Pelebaran defisit APBN 2025 disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, terutama terkait dengan proyeksi penerimaan negara yang tidak optimal dan kebutuhan belanja yang meningkat:

• Penurunan Target Penerimaan Negara: Penerimaan negara diperkirakan hanya mencapai Rp2.865,5 triliun atau 95,4% dari target awal.
• Penurunan Target Penerimaan Pajak: Penerimaan pajak diproyeksikan hanya mencapai Rp2.076,9 triliun atau 94,9% dari target.
• Pembatalan Kenaikan PPN: Batalnya rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk semua produk berdampak pada potensi penerimaan pajak.
• Pengalihan Dividen BUMN: Dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dibayarkan atau dialihkan ke BPI Danantara mengurangi pemasukan negara.
• Fluktuasi Harga Migas: Perubahan harga minyak dan gas bumi di pasar global juga memengaruhi penerimaan negara dari sektor ini.
• Kebutuhan Program Prioritas: Adanya kebutuhan mendesak untuk merealisasikan program-program prioritas Presiden terpilih, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), juga menambah tekanan pada sisi belanja.

Faktor-faktor ini secara kolektif menyebabkan proyeksi defisit APBN 2025 melebar dari target awal.

Setelah adanya pelebaran, defisit APBN 2025 diproyeksikan akan mencapai Rp662 triliun. Angka ini setara dengan 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan dengan target awal APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Peningkatan defisit ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan fiskal yang memerlukan penyesuaian, salah satunya melalui pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Hingga akhir Juni 2025, kondisi defisit APBN menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya:

• Defisit APBN: Defisit telah mencapai Rp204,3 triliun atau 0,84% dari PDB. Sumber lain menyebutkan angka Rp197 triliun atau 0,81% dari PDB.
• Perbandingan Tahun Sebelumnya: Angka defisit ini meningkat drastis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya sebesar Rp77,3 triliun.
• Realisasi Pendapatan Negara: Realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.210,1 triliun, yang menunjukkan penurunan sebesar 9% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada periode yang sama tahun lalu.

Data ini mengindikasikan adanya tekanan pada penerimaan negara dan peningkatan kebutuhan belanja yang berkontribusi pada pelebaran defisit.

Para pakar ekonomi memiliki pandangan yang beragam namun cenderung realistis mengenai Outlook APBN 2025:

• Realistis namun Menantang: Secara umum, Outlook APBN 2025 yang disusun pemerintah dinilai sudah realistis, namun mencapai target maksimalnya masih akan sangat menantang.
• Selaras dengan Proyeksi Internasional: Peneliti CSIS, Deni Friawan, berpendapat bahwa outlook tersebut selaras dengan proyeksi lembaga internasional. Namun, ia menekankan pentingnya pemerintah untuk mempercepat konsolidasi kebijakan dan kelembagaan guna mendukung pencapaian target.
• Penerimaan Pajak Ambisius: Manajer Riset CITA, Fajry Akbar, menilai bahwa outlook penerimaan pajak yang ditetapkan cukup ambisius. Ia memperkirakan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun ini kemungkinan hanya akan mencapai 90%-95% dari target APBN 2025.

Kesimpulannya, meskipun pemerintah telah menyusun outlook yang dianggap realistis, tantangan besar tetap ada, terutama dalam mencapai target penerimaan dan menjaga efisiensi belanja.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyampaikan beberapa kekhawatiran dan pertanyaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terutama di tengah kondisi pelebaran defisit APBN:

• Pembukaan Blokir Anggaran Tanpa Persetujuan DPR: Anggota DPR mencecar terkait pembukaan blokir anggaran sebesar Rp134,9 triliun yang dilakukan tanpa persetujuan DPR. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
• Efisiensi Anggaran: DPR juga mempertanyakan efisiensi anggaran pemerintah, khususnya terkait implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang seharusnya mendorong penghematan dan efisiensi belanja.

Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kondisi APBN 2025 sangat dipengaruhi oleh tekanan pada sisi penerimaan dan adanya kebutuhan mendesak untuk merealisasikan program-program prioritas Presiden terpilih, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memerlukan alokasi anggaran yang signifikan.