Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

• Jumlah Kasus dan Sebaran Wilayah

  • Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 17 kasus keracunan hingga 20 Mei 2025.
  • Kasus terjadi di 10 provinsi, dengan Jawa Barat mencatat jumlah kasus terbanyak (5 kasus).
• Identifikasi Penyebab Utama Keracunan

  • Bahan pangan terkontaminasi, termasuk akibat air pencucian yang kurang steril, lingkungan pengolahan yang tidak higienis, dan petugas penjamah makanan yang tidak memenuhi standar.
  • Pertumbuhan bakteri akibat pengendalian suhu dan waktu pemasakan serta distribusi yang tidak tepat.
  • Kegagalan dalam pengendalian keamanan pangan secara umum, meliputi aspek higienis, sanitasi, dan pengawasan.
  • Penggunaan bahan baku yang tidak layak konsumsi.
  • Jarak waktu yang terlalu lama antara proses memasak dan pengiriman makanan kepada penerima.
  • Protokol keamanan yang kurang memadai selama proses pengiriman dan konsumsi.

1. 1
   Investigasi dan Evaluasi Awal

   BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan investigasi untuk mengidentifikasi kasus dan akar penyebab keracunan, serta mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan.
2. 2
   Perbaikan Kualitas dan Proses Internal

   • Peningkatan mutu bahan baku yang digunakan.
   • Optimalisasi waktu memasak dan mempersingkat jeda waktu pengiriman makanan.
   • Peningkatan standar keamanan dan kebersihan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
   • Implementasi kewajiban uji organoleptik (rasa, bau, tekstur, penampilan) sebelum makanan didistribusikan.
   • Penyelenggaraan pelatihan rutin bagi para penjamah makanan.
3. 3
   Penguatan Sistem Pengawasan dan Standarisasi

   • BPOM mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,69 triliun untuk mendukung 13 kegiatan, termasuk mitigasi risiko keamanan pangan, pengawasan SPPG, pengujian sampel, dan peningkatan kapasitas laboratorium.
   • BGN menyusun skema sertifikasi untuk SPPG, mencakup Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dengan target implementasi pada Juni atau Juli 2025.
   • Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang komprehensif, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian menu.
   • Perbaikan standar fisik SPPG, seperti memastikan kebersihan dapur, penggunaan peralatan berbahan stainless steel, dan merancang SPPG berbasis semi industri.

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 'zero accident' atau nihil insiden keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Target ini diupayakan melalui berbagai perbaikan sistem, termasuk penyusunan skema sertifikasi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan implementasi awal dijadwalkan pada Juni atau Juli 2025. Sertifikasi ini akan mencakup aspek penting seperti Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Untuk mendukung pengawasan dan penjaminan keamanan pangan dalam program MBG, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,69 triliun. Usulan ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan mendapatkan dukungan dari Komisi IX DPR RI serta Kepala BGN. Anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai 13 kegiatan strategis, termasuk mitigasi risiko, kolaborasi dengan Universitas Pertahanan, pelatihan, pengawasan keamanan pangan di SPPG, pengujian sampel kasus keracunan, peningkatan kapasitas laboratorium, dan penjaminan sistem ketertelusuran pangan.

Program MBG terus berkembang dalam cakupan layanannya. Per 21 Mei 2025, program ini telah menjangkau 3,97 juta penerima manfaat yang dilayani oleh 1.397 SPPG. Diperkirakan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah hingga mencapai 4,8 juta orang pada akhir Mei. BGN juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan optimalisasi penggunaan bahan baku lokal untuk mendukung keberlanjutan program, meningkatkan status gizi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.