MK Resmi Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Mulai 2029, Ini Dampaknya

Menurut putusan MK, harus ada jeda waktu antara pemilu nasional (pemilihan anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden) dan pemilu daerah (pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta kepala dan wakil kepala daerah). Jeda waktu yang ditetapkan adalah minimal 2 tahun atau maksimal 2 tahun 6 bulan.

Dengan adanya putusan MK ini, konsep pemilu serentak yang dikenal dengan istilah 'lima kotak' tidak akan berlaku lagi. Konsep 'lima kotak' merujuk pada pelaksanaan pemilu nasional dan lokal secara bersamaan dalam satu waktu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan menghormati putusan MK dan akan mempelajarinya lebih lanjut. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menilai bahwa putusan ini akan meringankan tugas KPU. Hal ini karena tahapan pemilu yang sebelumnya sering beririsan membuat KPU harus bekerja ekstra, dan pemisahan ini diharapkan dapat mengurangi beban tersebut.

Berbagai pihak melihat manfaat positif dari putusan MK ini:

• Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem): Menilai putusan ini memberikan dampak positif bagi partai politik (parpol), terutama dalam proses rekrutmen yang lebih baik. Selain itu, jeda waktu ini juga bermanfaat bagi pemilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nasional sebelum pemilu lokal.
• Partai Demokrat: Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menyatakan bahwa pemisahan ini akan meningkatkan fokus dan kualitas pemilu lokal, serta mengurangi kompleksitas dan beban teknis penyelenggaraan pemilu.
• Partai Perindo: Menyambut baik putusan ini sebagai koreksi terhadap sistem demokrasi Indonesia dan membuka peluang afirmasi politik bagi generasi muda.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang mempelajari implikasi regulasi dari putusan MK ini. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR masih mengkaji putusan ini secara komprehensif dan belum bisa memastikan apakah akan ditindaklanjuti dalam RUU Pemilu.

Beberapa anggota DPR memiliki pandangan berbeda:

• Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyatakan putusan ini mungkin memerlukan revisi Undang-Undang Pemilu atau bahkan amendemen UUD 1945.
• Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan DPR siap menyelaraskan dengan putusan MK dan akan menyusun Undang-Undang Pemilu yang baru, serta melihatnya sebagai momentum untuk mendesain ulang model pemilu dan pilkada.
• Namun, Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengkritik putusan ini, menilai paradoks dengan putusan MK sebelumnya (Nomor 55/PUU-XVII/2019) yang memberikan enam opsi keserentakan pemilu. Khozin berpendapat MK seharusnya konsisten dan tidak membatasi pilihan pembentuk undang-undang, serta menilai putusan ini dapat melemahkan kewenangan pembentuk UU dan menimbulkan masalah teknis.

Salah satu potensi implikasi dari putusan ini adalah perpanjangan masa jabatan anggota DPRD yang terpilih pada tahun 2024 hingga tahun 2031. Hal ini karena pemilu lokal baru akan menghasilkan anggota DPRD terpilih pada tahun tersebut, mengingat adanya jeda waktu yang ditetapkan oleh MK.

Komisioner KPU, Idham Holik, meyakini potensi perpanjangan ini, namun hal ini masih akan dibahas lebih lanjut oleh pembuat undang-undang untuk menentukan kepastiannya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sedang mempelajari putusan MK ini. Fokus kajian Kemendagri mencakup skema pembiayaan pemilu yang baru. Kemendagri juga akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu (KPU) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait implementasi putusan ini.