Industri Tembakau Nasional Terancam Regulasi Pemerintah, Petani dan Pekerja Terpukul

Penyebab utama krisis yang dialami petani tembakau dan industri kretek adalah kombinasi dari beberapa faktor:

• Penghentian Pembelian Tembakau: Keputusan PT Gudang Garam dan Nojorono untuk menghentikan pembelian tembakau di Temanggung secara langsung menyebabkan ketidakpastian bagi petani.
• Tekanan Regulasi Pemerintah: Industri kretek menghadapi tekanan berat dari pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, melalui berbagai regulasi.
• Wacana Aksesi FCTC: Kekhawatiran akan aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang dianggap sebagai bentuk kolonialisme baru dan berpotensi menghancurkan industri kretek nasional.
• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024: Pasal-pasal dalam PP ini dinilai membatasi ruang gerak ekosistem pertembakauan, termasuk pembatasan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau.
• Wacana Penyeragaman Kemasan Rokok: Usulan ini dinilai berpotensi mengganggu perekonomian nasional dan industri hasil tembakau.
• Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT): Kenaikan tarif cukai tahunan dinilai menjadi bumerang bagi industri, meningkatkan risiko PHK, dan memperluas peredaran rokok ilegal.

Dampak ekonomi dari penghentian pembelian tembakau oleh pabrikan besar sangat signifikan dan mengkhawatirkan:

• Hilangnya Peredaran Uang Lokal: Sekitar 700 ribu keranjang tembakau yang biasanya diserap PT Gudang Garam dari enam kabupaten berpotensi tidak terserap, menyebabkan hilangnya peredaran uang sekitar Rp1,75 triliun di ekonomi lokal.
• Keterpurukan Ekonomi Petani: Tanpa pembelian ini, ekonomi petani tembakau dan sektor terkait akan terpuruk.
• Penurunan Penerimaan Negara: Diprediksi akan terjadi penurunan penerimaan negara dari cukai tembakau pada tahun 2025. Target penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2025 kemungkinan tidak akan tercapai.
• Peningkatan Rokok Ilegal: Situasi ini juga berpotensi memicu maraknya peredaran rokok ilegal, yang semakin merugikan penerimaan negara.

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengurangi dampak kesehatan dari tembakau. Aksesi Indonesia terhadap FCTC menjadi kekhawatiran besar karena dinilai akan menghancurkan industri kretek nasional. Budayawan Mohammad Sobary menyatakan bahwa FCTC bertujuan melarang produk hasil tembakau, yang akan mengancam kedaulatan petani tembakau dan cengkeh di Indonesia.

Indonesia memiliki alasan kuat untuk tidak meratifikasi FCTC karena negara sangat bergantung pada komoditas tembakau sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pada tahun 2024, pendapatan dari cukai rokok mencapai Rp216,9 triliun, menunjukkan betapa vitalnya sektor ini bagi perekonomian nasional. Aksesi FCTC dikhawatirkan akan menjadi bentuk kolonialisme baru yang merugikan kepentingan ekonomi dan kedaulatan bangsa.

Wacana penyeragaman kemasan rokok menuai kritik karena dinilai berpotensi mengganggu perekonomian nasional dan industri hasil tembakau (IHT) secara luas. Ekonom senior INDEF, Tauhid Ahmad, menilai dampaknya akan meluas mulai dari sektor rokok, pertanian tembakau dan cengkeh, hingga industri percetakan dan kertas. Potensi kerugian ekonomi akibat kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp308 triliun.

Selain itu, Ketua Umum GAPRINDO, Benny Wachjudi, menyoroti potensi lonjakan rokok ilegal akibat kebijakan ini. Penyeragaman kemasan akan mempersulit konsumen membedakan produk legal dan ilegal, yang pada akhirnya akan merugikan industri dan petani, serta mengancam penerimaan negara dari sektor cukai.

Serikat buruh dari kalangan pekerja industri hasil tembakau (IHT) menentang sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan wacana kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) karena beberapa alasan:

• Pembatasan Ruang Gerak Industri: Pasal-pasal dalam PP 28/2024 dinilai membatasi ruang gerak ekosistem pertembakauan, termasuk pembatasan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau, serta wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.
• Ancaman Kesejahteraan Pekerja: Kebijakan ini dinilai mengancam industri dan kesejahteraan pekerja, hingga berpotensi memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
• Kenaikan CHT sebagai Bumerang: Kenaikan cukai tahunan selama ini dianggap menjadi bumerang bagi industri, meningkatkan risiko PHK, dan memperluas peredaran rokok ilegal.
• Tidak Efektif dalam Pengendalian Konsumsi: Kebijakan kenaikan cukai dinilai tidak efektif dalam mengendalikan konsumsi dan justru berdampak buruk pada target penerimaan negara.

Potensi kerugian ekonomi nasional akibat kebijakan yang menekan industri tembakau sangat besar:

• Dari Penghentian Pembelian Tembakau: Penghentian pembelian tembakau oleh pabrikan besar berpotensi menyebabkan hilangnya peredaran uang sekitar Rp1,75 triliun di ekonomi lokal, khususnya di daerah sentra tembakau seperti Temanggung.
• Dari Wacana Penyeragaman Kemasan Rokok: Ekonom senior INDEF, Tauhid Ahmad, menilai bahwa wacana penyeragaman kemasan rokok berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang mencapai Rp308 triliun, dengan dampak luas ke sektor rokok, pertanian tembakau dan cengkeh, hingga industri percetakan dan kertas.

Selain kerugian langsung, ada juga potensi penurunan penerimaan negara dari cukai tembakau pada tahun 2025 akibat situasi ini dan peningkatan peredaran rokok ilegal.

Serikat pekerja, khususnya Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), memiliki tuntutan utama terkait kebijakan pemerintah di sektor tembakau:

• Deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2024: Mendesak pemerintah untuk melakukan deregulasi dengan membatalkan pasal-pasal tembakau pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang dinilai membatasi ruang gerak ekosistem pertembakauan.
• Penundaan Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT): Mendesak pemerintah untuk menunda kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan, karena kenaikan cukai tahunan dianggap menjadi bumerang bagi industri, meningkatkan risiko PHK, dan memperluas peredaran rokok ilegal.

Tuntutan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan industri, melindungi kesejahteraan pekerja, dan memastikan stabilitas ekonomi di sektor pertembakauan.