BSU Rp600 Ribu Dinilai Tak Efektif, Ekonom: Masyarakat Butuh Pekerjaan Layak

BSU 2025 ditujukan bagi pekerja yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

• Memiliki gaji maksimal Rp3.500.000 per bulan.
• Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau anggota Polri.

Meskipun demikian, beberapa ekonom mengkritik bahwa cakupan BSU ini masih terbatas dan belum menyasar semua pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pencairan BSU 2025 telah dimulai secara bertahap pada bulan Juni-Juli 2025. Proses penyaluran ini dilakukan dalam beberapa tahap:

• Tahap I: Sebanyak 2.450.068 pekerja dari total 3.697.836 pekerja yang ditetapkan sebagai penerima telah dicairkan bantuannya.
• Sisa 1,24 juta pekerja dari Tahap I akan menerima bantuan secara bertahap dalam periode Juni-Juli 2025.
• Tahap III: Validasi data untuk tahap ini sedang dilakukan, dengan 4,5 juta pekerja menjadi calon penerima.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan finalisasi data untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Proses penyaluran BSU 2025 melibatkan beberapa tahapan dan lembaga untuk memastikan data penerima valid dan bantuan sampai ke tangan yang berhak:

1. Pengiriman Data: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengirimkan surat ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan data calon penerima BSU.
2. Verifikasi dan Validasi: BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025.
3. Pengecekan Akhir: Data yang telah diverifikasi kemudian dikirim kembali ke Kemnaker untuk pengecekan dan pemadanan data akhir.
4. Penyaluran Dana: BSU disalurkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Khusus untuk wilayah Aceh, penyaluran juga dilakukan melalui BSI. Bagi penerima yang tidak memiliki rekening di bank Himbara, bantuan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Pekerja dapat memeriksa status penerimaan BSU 2025 mereka melalui beberapa platform resmi yang disediakan:

• Situs web resmi bsu.kemnaker.go.id.
• Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
• Situs web BPJS Ketenagakerjaan.

Saat memeriksa status, pekerja mungkin menemukan beberapa indikator:

• Status "Panah Melingkar": Ini berarti data pekerja masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh pihak terkait.
• Status "Tanda Centang Hijau": Menunjukkan bahwa pembaruan rekening telah berhasil dilakukan dan data akan diverifikasi lebih lanjut untuk proses pencairan.

Beberapa ekonom menyuarakan kritik terhadap efektivitas BSU 2025 dalam mengatasi masalah ekonomi jangka panjang:

• Dampak Terbatas dan Tidak Signifikan: Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa BSU tidak memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat atau pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena cakupannya dianggap terbatas dan tidak menyasar semua pekerja, terutama di sektor informal.
• Solusi Jangka Pendek: Pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, dan Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat bahwa BSU sebesar Rp600 ribu hanya menjadi solusi jangka pendek dan tidak cukup efektif untuk mengatasi krisis konsumsi rumah tangga atau meningkatkan produktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
• Tidak Berkontribusi pada Produktivitas: BSU dianggap tidak berkontribusi signifikan terhadap produktivitas ekonomi dan bersifat sementara, sehingga tidak menciptakan perubahan struktural yang dibutuhkan.

Para ahli menekankan bahwa masyarakat lebih membutuhkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan stabil daripada sekadar bantuan tunai sementara.

Sebagai alternatif atau solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibandingkan BSU, para ahli mengusulkan berbagai pendekatan:

• Penciptaan Lapangan Kerja Formal: Nailul Huda dari Celios mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja yang layak dan berpenghasilan stabil bagi masyarakat.
• Sistem Perlindungan Sosial Berkelanjutan: Achmad Nur Hidayat menekankan perlunya sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif, meliputi:
  • Subsidi barang pokok untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan dasar.
  • Penguatan jaminan sosial bagi pekerja.
  • Revitalisasi pasar rakyat untuk mendukung ekonomi lokal.
  • Intervensi harga kebutuhan dasar untuk mengendalikan inflasi.
  • Perluasan cakupan BSU ke sektor informal dan UMKM agar lebih merata.
• Skema Subsidi Produktif: Achmad juga mengusulkan skema subsidi yang bersifat produktif, seperti pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan pemberian insentif bagi perusahaan yang bersedia meningkatkan upah riil karyawan.
• Alternatif Lain dari Wijayanto Samirin:
  • Pemberian diskon listrik untuk pelanggan 1.300 VA.
  • Pelaksanaan program infrastruktur padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.
  • Pemberian subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
  • Peninjauan ulang efisiensi belanja perjalanan dinas pemerintah untuk mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih produktif.

Jika pekerja belum menerima BSU 2025 meskipun telah menerima notifikasi lolos verifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau untuk:

• Bersabar: Penyaluran BSU dilakukan secara bertahap, dan Kemnaker sedang dalam proses finalisasi data untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan tepat sasaran kepada penerima yang berhak.
• Memantau Informasi: Pekerja disarankan untuk terus memantau informasi terbaru dan perkembangan pencairan BSU melalui situs web resmi Kemnaker (bsu.kemnaker.go.id), aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), atau situs web BPJS Ketenagakerjaan.