Pemerintah Perketat Penindakan Truk ODOL Menuju Zero 2026, Atur Gaji Sopir

Truk ODOL menimbulkan kerugian besar dan dampak negatif yang luas, antara lain:

• Kecelakaan Lalu Lintas Fatal: ODOL menjadi penyebab kecelakaan nomor dua yang menyebabkan korban meninggal dunia. Data Korlantas Polri mencatat 27.337 kecelakaan lalu lintas melibatkan angkutan barang pada tahun 2024, dengan 6.390 korban meninggal dunia akibat ODOL. Contoh insiden adalah truk Aqua yang menabrak Gerbang Tol Ciawi.
• Kerusakan Infrastruktur Jalan: Muatan berlebih merusak jalan dan mempercepat kerusakan infrastruktur. Kerugian akibat kerusakan jalan diperkirakan mencapai Rp43,47 triliun per tahun.
• Kemacetan: Truk ODOL dapat memperlambat arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan.
• Polusi Udara: Kendaraan yang kelebihan muatan cenderung mengonsumsi lebih banyak bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih tinggi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan rencana aksi komprehensif untuk memberantas ODOL, termasuk:

• Membuat perjanjian dengan perusahaan agar tidak mengangkut muatan berlebih.
• Mengatur gaji sopir truk sebagai bagian dari penegakan hukum yang lebih konkret terhadap perusahaan truk.
• Bekerja sama dengan Jasa Marga untuk memperluas pemasangan alat timbang otomatis Weight in Motion (WIM) di jalan tol.
• Mempersiapkan sembilan langkah strategis untuk mencapai target Zero ODOL pada tahun 2026, meliputi integrasi sistem digital, pengawasan pungutan liar (pungli), pemberian insentif dan disinsentif bagi industri, serta pembentukan Komite Percepatan Pengembangan Konektivitas Nasional (KP2KN).

Alat timbang otomatis Weight in Motion (WIM) adalah teknologi yang dipasang di jalan tol untuk mendeteksi truk yang kelebihan muatan secara otomatis saat kendaraan bergerak. Peran WIM sangat penting karena berfungsi untuk:

• Penindakan: Mendeteksi truk ODOL untuk kemudian ditindak.
• Pengumpulan Data Akurat: Mengumpulkan data yang akurat mengenai jumlah dan persentase truk yang kelebihan muatan. Data menunjukkan 75% truk logistik yang melintas di jalan tol Jasa Marga terindikasi kelebihan muatan berdasarkan temuan WIM, dengan 3.353 truk ODOL terdeteksi hingga Mei 2024.
• Meminimalkan Pungutan Liar: Dengan sistem otomatis, potensi pungutan liar dapat diminimalkan.

Saat ini, tujuh unit WIM sudah beroperasi dan akan bertambah menjadi 11 unit.

Status penegakan hukum terhadap truk ODOL bervariasi:

• Jasa Marga: Masih dalam tahap sosialisasi program Zero ODOL dan belum melakukan penegakan hukum secara langsung. Mereka hanya memberikan stiker pemberitahuan kepada truk yang terindikasi ODOL.
• Operasi Gabungan: Hutama Karya bersama Dinas Perhubungan telah melakukan operasi gabungan pada 17-25 Juni 2025. Dalam operasi ini, 75 dari 165 kendaraan ODOL ditindak di lima ruas tol, menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran. Contohnya, di Tol Terpeka, 48 dari 111 kendaraan yang diperiksa adalah ODOL.

Kakorlantas Polri menjelaskan bahwa Over Dimension termasuk tindak pidana, sementara Over Loading adalah pelanggaran administratif.

Pemerintah menargetkan untuk mencapai program Zero ODOL pada tahun 2026. Target ini merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh truk ODOL.

Implementasi kebijakan Zero ODOL menimbulkan beberapa tantangan dan kekhawatiran, terutama dari pelaku industri:

• Lonjakan Biaya Logistik: Ada kekhawatiran bahwa implementasi Zero ODOL dapat menyebabkan lonjakan biaya logistik hingga 40%.
• Kurangnya Pelibatan Asosiasi Resmi: Pelaku industri, seperti Aptrindo, menyayangkan kurangnya pelibatan asosiasi resmi dalam dialog kebijakan strategis. Mereka menekankan perlunya melibatkan semua pihak dalam rantai logistik, termasuk pemilik barang.
• Pendekatan yang Menyudutkan: Ada kritik terhadap narasi yang menyudutkan pengusaha angkutan barang, padahal masalah ODOL melibatkan banyak pihak.
• Kesiapan Infrastruktur dan Regulasi: Para ahli dan pelaku industri menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan regulasi yang memadai sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.
• Ketidaksesuaian Standar: Terdapat sorotan mengenai ketidaksesuaian antara standar truk internasional dan kapasitas jalan di Indonesia.

Pelaku industri dan ahli memberikan beberapa saran untuk penanganan ODOL yang lebih efektif dan adil:

• Pendekatan Adil, Kolaboratif, dan Berbasis Solusi Sistemik: Aptrindo mendesak pendekatan yang tidak hanya menyudutkan pengusaha angkutan barang, tetapi melibatkan semua pihak dalam rantai logistik, termasuk pemilik barang.
• Pendekatan Pembinaan daripada Penindakan Langsung: Diusulkan agar pemerintah lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dan edukasi terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan langsung yang keras.
• Kesiapan Infrastruktur dan Regulasi: Penting untuk memastikan infrastruktur jalan dan regulasi pendukung sudah memadai sebelum kebijakan Zero ODOL diterapkan secara ketat.
• Harmonisasi Standar: Menyoroti perlunya harmonisasi antara standar truk internasional dan kondisi serta kapasitas jalan di Indonesia.