Piyu Desak LMKN Dibubarkan, AKSI Gugat Terkait Kisruh Royalti Musik Nasional

Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja LMKN karena beberapa alasan utama:

• Ketidakkompetenan: Piyu, selaku Ketua Umum AKSI, menilai LMKN tidak kompeten dalam menangani masalah hak cipta dan royalti musik.

• Bungkam terhadap Pelanggaran: LMKN dianggap cenderung bungkam dan tidak mengambil tindakan konkret dalam mengatasi pelanggaran hak cipta.

• Gagal Mengelola Hak Ekonomi: AKSI menuduh LMKN gagal dalam mengelola hak ekonomi pencipta lagu, khususnya dalam proses pengumpulan dan distribusi royalti.

• Penolakan Opsi "Direct License": LMKN menolak opsi "direct license" yang diusulkan AKSI, padahal kinerja LMKN dalam pengumpulan royalti konser dinilai belum maksimal.

Kekecewaan ini berpuncak pada desakan agar LMKN dibubarkan jika tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Poin-poin kritik utama AKSI terhadap LMKN terkait hak cipta dan royalti musik mencakup beberapa aspek krusial:

• Pengelolaan Royalti yang Buruk: LMKN dianggap gagal dalam mengelola hak ekonomi pencipta lagu, terutama dalam pengumpulan dan distribusi royalti. Pencipta lagu merasa tidak mendapatkan hak ekonomi yang adil dari karya mereka.

• Tidak Memberikan Hak Pencipta Lagu: Piyu secara spesifik menyatakan bahwa LMKN tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pencipta lagu.

• Kesalahan Pandang Kewajiban Bergabung LMK: LMKN dinilai memiliki pandangan keliru bahwa pencipta lagu harus bergabung dengan LMK untuk menerima royalti, padahal Undang-Undang Hak Cipta tidak mewajibkan hal tersebut.

• Penyimpangan Kewenangan: AKSI menilai kewenangan LMKN telah melenceng dari Undang-Undang Hak Cipta, khususnya terkait pengumpulan royalti performing rights dari konser musik.

• Penolakan Opsi Direct License: LMKN menolak opsi direct license yang diusulkan AKSI, meskipun kinerja LMKN dalam pengumpulan royalti konser belum maksimal.

Kritik ini menunjukkan adanya ketidakpuasan mendalam dari para pencipta lagu terhadap sistem pengelolaan royalti yang ada saat ini.

AKSI berencana untuk menggugat LMKN secara hukum. Gugatan ini akan berfokus pada evaluasi kewenangan LMKN yang dinilai telah melenceng dari Undang-Undang Hak Cipta. Secara spesifik, gugatan ini akan menyoroti ketidakmampuan LMKN dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga manajemen kolektif nasional, terutama terkait dengan pengumpulan royalti performing rights dari konser musik. AKSI menganggap LMKN gagal mengelola hak ekonomi pencipta lagu, khususnya dalam pengumpulan dan distribusi royalti, sehingga memilih jalur hukum untuk memperjuangkan hak-hak tersebut.

Sistem "direct license" adalah mekanisme di mana pencipta lagu atau pemegang hak cipta dapat secara langsung memberikan izin penggunaan karyanya kepada pihak pengguna (misalnya penyelenggara konser, stasiun radio, atau platform digital) dan menerima royalti secara langsung tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti LMKN. AKSI mengusulkan sistem ini sebagai alternatif karena:

• LMKN Tidak Memberikan Hak: Piyu menyatakan bahwa LMKN tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pencipta lagu, sehingga "direct license" menjadi solusi agar pencipta lagu bisa mendapatkan haknya secara langsung.

• Kinerja LMKN Belum Maksimal: Kinerja LMKN dalam pengumpulan royalti, khususnya dari konser musik, dinilai belum maksimal. Dengan "direct license", diharapkan proses pengumpulan dan distribusi royalti bisa lebih efisien dan transparan bagi pencipta lagu.

Opsi ini dianggap sebagai jalan keluar untuk mengatasi keluhan pencipta lagu yang merasa tidak mendapat hak ekonomi yang adil dari karya mereka.

Menurut pernyataan Piyu, Undang-Undang Hak Cipta tidak mewajibkan pencipta lagu untuk bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti LMKN untuk menerima royalti. Piyu menyoroti adanya kesalahan pandang bahwa pencipta lagu harus bergabung dengan LMK agar bisa mendapatkan haknya. Hal ini menunjukkan bahwa ada fleksibilitas bagi pencipta lagu untuk memilih jalur lain, seperti "direct license", dalam mengelola hak ekonomi atas karya cipta mereka.

Perseteruan antara AKSI dan LMKN ini berpotensi memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi industri musik dan pencipta lagu di Indonesia:

• Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Jika gugatan AKSI berhasil, hal ini dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti oleh lembaga manajemen kolektif. Ini akan menjadi preseden penting bagi perlindungan hak-hak pencipta lagu.

• Perubahan Struktur Pengelolaan Royalti: Polemik ini bisa memicu evaluasi ulang terhadap struktur dan kewenangan LMKN, bahkan berujung pada restrukturisasi atau pembubaran jika terbukti tidak efektif. Hal ini dapat membuka jalan bagi model pengelolaan royalti yang lebih efisien dan adil.

• Pemberdayaan Pencipta Lagu: Dengan adanya desakan untuk "direct license" dan penegasan bahwa bergabung dengan LMK bukanlah kewajiban, pencipta lagu akan memiliki lebih banyak pilihan dan kontrol atas hak ekonomi mereka, yang dapat meningkatkan posisi tawar mereka.

• Kesadaran Hak Cipta: Kasus ini akan meningkatkan kesadaran di kalangan musisi dan masyarakat umum mengenai pentingnya hak cipta dan royalti, serta tantangan yang dihadapi pencipta lagu dalam mendapatkan hak mereka.

Secara keseluruhan, perseteruan ini diharapkan dapat menjadi katalisator untuk menciptakan ekosistem hak cipta musik yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia, meskipun prosesnya mungkin akan panjang dan kompleks.

Secara terpisah dari polemik dengan LMKN, Piyu menyatakan bahwa perselisihannya dengan vokalis Padi Reborn, Fadly, terkait isu royalti musik telah selesai. Menurut Piyu, perbedaan pendapat yang sempat muncul di media sosial adalah hal yang spontan dan telah diselesaikan secara dewasa. Ia menganggap perbedaan tersebut sebagai bagian dari dinamika yang membuat band tetap berkembang dan menjadi pemicu untuk menjadi lebih baik, menunjukkan bahwa masalah internal band telah diselesaikan secara internal dan tidak lagi menjadi isu yang berlarut-larut.