Pemerintah Klarifikasi Transfer Data RI-AS: Hanya Komersial, Terkait Tarif Impor

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

24 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

💡 Klarifikasi Isu Data

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengklarifikasi bahwa isu transfer data pribadi ke AS adalah pertukaran data sesuai UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), bukan pengelolaan data oleh AS.
Istana Kepresidenan menjelaskan bahwa permintaan transfer data WNI oleh perusahaan AS hanya untuk keperluan komersial, seperti verifikasi identitas dalam transaksi digital dan pencegahan praktik bisnis berbahaya.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian menegaskan transfer data lintas negara ini hanya mencakup data komersial (penjualan, riset lapangan), bukan data pribadi (nama, nomor telepon) atau data strategis negara.
Perlindungan dan pengelolaan data pribadi tetap di bawah kendali negara masing-masing, dengan Indonesia memiliki UU PDP untuk menjamin keamanan data.
Kesepakatan ini mencakup pengakuan AS sebagai negara yang memberikan perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia, serupa pendekatan dengan Uni Eropa.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa transfer data pribadi WNI akan dilakukan secara bertanggung jawab.

🏛️ Proses Negosiasi & Peran Lembaga

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) ditunjuk sebagai kementerian utama untuk ketentuan teknis data dalam kesepakatan ini.
Menteri Komidigi Meutya Hafid akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai poin-poin kesepakatan tarif impor.
Kesepakatan ini merupakan bagian dari negosiasi penurunan tarif impor dari 32% menjadi 19%, yang telah disetujui kedua belah pihak tanpa perubahan peraturan ketenagakerjaan.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa negosiasi terkait hal ini masih terus berjalan.

🌐 Komitmen Perdagangan Digital

Joint Statement Gedung Putih mencantumkan komitmen Indonesia untuk mengatasi hambatan perdagangan, jasa, dan investasi digital.
Komitmen tersebut termasuk memberikan kepastian transfer data pribadi lintas batas.
Indonesia juga berkomitmen untuk menghapus tarif produk tidak berwujud dan menangguhkan persyaratan deklarasi impor produk digital.
Pemerintah Indonesia mendukung moratorium permanen bea masuk transmisi elektronik di WTO.

Apa isu utama terkait transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat?

keyboard_arrow_down

Isu utama yang diklarifikasi adalah mengenai transfer data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) ke Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kesepakatan penurunan tarif impor. Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa ini adalah pertukaran data sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), bukan pengelolaan data oleh AS. Klarifikasi ini penting untuk memastikan bahwa data pribadi WNI tetap terlindungi dan tidak dikelola oleh pihak asing.

Apa perbedaan antara "transfer data" dan "pengelolaan data" dalam konteks ini?

keyboard_arrow_down

Dalam konteks ini, "transfer data" merujuk pada pertukaran data yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Ini berarti data berpindah dari satu entitas ke entitas lain dengan tetap berada di bawah kendali dan perlindungan hukum negara asal.

Sementara itu, "pengelolaan data oleh AS" adalah isu yang diklarifikasi dan dibantah. Ini akan berarti AS memiliki kendali penuh atas data WNI, yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Istana Kepresidenan dan pihak terkait menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan data pribadi tetap di bawah kendali negara masing-masing, dengan Indonesia memiliki UU PDP untuk menjamin keamanan data.

Jenis data apa yang akan ditransfer antara Indonesia dan Amerika Serikat?

keyboard_arrow_down

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa transfer data lintas negara ini hanya mencakup data komersial. Contoh data komersial yang dimaksud adalah:

Data penjualan
Riset lapangan

Penting untuk dicatat bahwa transfer ini bukan data pribadi (seperti nama atau nomor telepon) atau data strategis negara. Permintaan Presiden AS Donald Trump terkait transfer data WNI oleh perusahaan AS hanya untuk keperluan komersial.

Apa tujuan utama dari transfer data ini?

keyboard_arrow_down

Tujuan utama dari transfer data ini adalah untuk keperluan komersial. Secara lebih spesifik, transfer data ini dimaksudkan untuk:

Verifikasi identitas dalam transaksi perdagangan digital.
Memantau dan mencegah praktik bisnis yang berpotensi membahayakan.

Ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan perdagangan digital yang lebih aman dan efisien antara kedua negara.

Bagaimana perlindungan data pribadi WNI dijamin dalam kesepakatan ini?

keyboard_arrow_down

Perlindungan data pribadi WNI dijamin melalui beberapa mekanisme:

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP): Indonesia memiliki UU PDP yang menjadi dasar hukum untuk menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi.
Kendali Negara Masing-masing: Hasan Nasbi menekankan bahwa perlindungan dan pengelolaan data pribadi tetap di bawah kendali negara masing-masing.
Pengakuan Perlindungan Data Memadai: Kesepakatan ini mencakup pengakuan AS sebagai negara yang memberikan perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia.
Pendekatan Serupa dengan Uni Eropa: Indonesia menerapkan pendekatan serupa dengan Uni Eropa, yaitu hanya bertukar data dengan negara yang memiliki perlindungan data pribadi memadai.
Dilakukan Secara Bertanggung Jawab: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa transfer data pribadi WNI akan dilakukan secara bertanggung jawab.

Apa kaitan transfer data ini dengan negosiasi tarif impor?

keyboard_arrow_down

Transfer data ini merupakan bagian integral dari negosiasi penurunan tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan ini bertujuan untuk menurunkan tarif impor dari 32% menjadi 19%. Dengan adanya komitmen terkait transfer data, diharapkan dapat memfasilitasi perdagangan digital dan investasi, yang pada gilirannya mendukung penurunan tarif tersebut.

Kementerian atau lembaga mana yang bertanggung jawab atas ketentuan teknis transfer data ini?

keyboard_arrow_down

Kementerian yang ditunjuk sebagai kementerian utama untuk ketentuan teknis data adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi). Menteri Komidigi, Meutya Hafid, akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengenai poin-poin kesepakatan tarif impor yang mencakup aspek transfer data ini.

Apakah negosiasi terkait transfer data ini sudah final?

keyboard_arrow_down

Negosiasi terkait transfer data ini masih terus berjalan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa proses negosiasi belum final dan masih dalam tahap pembahasan antara kedua belah pihak.

Apa saja komitmen Indonesia dalam Joint Statement Gedung Putih terkait perdagangan digital?

keyboard_arrow_down

Dalam Joint Statement Gedung Putih, Indonesia berkomitmen untuk mengatasi hambatan perdagangan, jasa, dan investasi digital. Komitmen tersebut meliputi:

Memberikan kepastian transfer data pribadi lintas batas.
Menghapus tarif produk tidak berwujud.
Menangguhkan persyaratan deklarasi impor produk digital.
Mendukung moratorium permanen bea masuk transmisi elektronik di WTO (Organisasi Perdagangan Dunia).

Komitmen ini menunjukkan upaya Indonesia untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih terbuka dan kondusif bagi perdagangan dan investasi.

[{"title":"Menko Airlangga Sebut Transfer Data Pribadi ke AS Dilakukan dengan Tanggung Jawab","indexedAt":"2025-07-23T12:01:58.066Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/23/18271151/menko-airlangga-sebut-transfer-data-pribadi-ke-as-dilakukan-dengan-tanggung","summary":"Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat akan dilakukan secara bertanggung jawab, sebagai bagian dari negosiasi penurunan tarif dari 32% menjadi 19%. Kesepakatan ini telah disetujui kedua belah pihak tanpa perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian terkait hal ini. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia memberikan kesempatan kepada AS untuk membantu melindungi data pribadi warga RI, dengan mengakui AS sebagai negara yang memberikan perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia. Selain itu, Indonesia dan AS akan menyelesaikan komitmen terkait investasi digital, perdagangan, dan jasa, serta menghapus tarif Harmonized Tariff Schedule (HTS) untuk produk tak berwujud dan menangguhkan persyaratan deklarasi impor. Indonesia juga mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di WTO.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/rgjMvu8PjrQUPzrzrLRKL0pdp6M=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/07/21/687e35602a0bb.jpeg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/23/18271151/menko-airlangga-sebut-transfer-data-pribadi-ke-as-dilakukan-dengan-tanggung"},{"title":"PCO Klarifikasi Isu Transfer Data Pribadi ke AS: Hanya Bertukar, Bukan Dikelola","indexedAt":"2025-07-23T13:01:47.762Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/23/19503081/pco-klarifikasi-isu-transfer-data-pribadi-ke-as-hanya-bertukar-bukan","summary":"Kepala Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, mengklarifikasi isu transfer data pribadi Indonesia ke Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kesepakatan penurunan tarif impor. Ia menegaskan bahwa ini adalah pertukaran data sesuai UU Perlindungan Data Pribadi, bukan pengelolaan data oleh AS. Pertukaran ini bertujuan komersial, seperti dalam pembelian barang atau jasa yang memerlukan keamanan khusus, dan dilakukan dengan negara lain seperti Uni Eropa. Hasan menekankan bahwa perlindungan dan pengelolaan data pribadi tetap berada di bawah kendali negara masing-masing, dan Indonesia memiliki UU Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin keamanan data. Kesepakatan ini mencakup pengakuan AS sebagai negara yang memberikan perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam poin kelima kesepakatan tarif antara Indonesia dan AS.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/YGQD9S0DVjufHOBcIrWKY_XKaL8=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/07/16/6877621605303.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/23/19503081/pco-klarifikasi-isu-transfer-data-pribadi-ke-as-hanya-bertukar-bukan"},{"title":" Istana soal Trump Mau Perusahaan AS Bisa Transfer Data WNI: Untuk Urusan Dagang - Nasional Katadata.co.id ","indexedAt":"2025-07-23T14:02:51.852Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://katadata.co.id/berita/nasional/6880e6bbbe75a/istana-soal-trump-mau-perusahaan-as-bisa-transfer-data-wni-untuk-urusan-dagang","summary":"Istana Kepresidenan menjelaskan bahwa permintaan Presiden AS Donald Trump terkait transfer data WNI oleh perusahaan AS hanya untuk keperluan komersial, seperti verifikasi identitas dalam transaksi perdagangan digital. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menekankan bahwa ini bukan tentang pengelolaan data WNI oleh pihak asing, melainkan untuk memantau dan mencegah praktik bisnis yang berpotensi membahayakan, contohnya dalam pertukaran bahan kimia yang bisa digunakan untuk pupuk atau bom. Indonesia juga menerapkan pendekatan serupa dengan Uni Eropa, dengan hanya bertukar data dengan negara yang memiliki perlindungan data pribadi memadai sesuai UU Pelindungan Data Pribadi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa transfer data pribadi WNI hanya akan dilakukan ke negara dengan sistem perlindungan data pribadi yang bertanggung jawab.\n","bannerUrl":"https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2025/01/21/Donald_Trump-2025_01_21-07_44_01_e377e9fa8e112bd5821f9c037a539538_960x640_thumb.jpg","articleUrl":"https://katadata.co.id/berita/nasional/6880e6bbbe75a/istana-soal-trump-mau-perusahaan-as-bisa-transfer-data-wni-untuk-urusan-dagang"},{"title":" Kemenko Klarifikasi Transfer Data ke Amerika untuk Komersial Bukan Data Pribadi - Nasional Katadata.co.id ","indexedAt":"2025-07-24T02:05:01.127Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://katadata.co.id/berita/nasional/68818c54d1fce/kemenko-klarifikasi-transfer-data-ke-amerika-untuk-komersial-bukan-data-pribadi","summary":"Pemerintah Indonesia mengklarifikasi bahwa transfer data lintas negara dengan Amerika Serikat dalam perjanjian perdagangan timbal balik hanya mencakup data komersial, bukan data pribadi. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa pertukaran data ini bersifat strategis dan diatur oleh undang-undang. Pemerintah akan tetap melakukan pengawasan ketat, dengan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai leading ministry untuk ketentuan teknis data. Joint Statement yang dirilis Gedung Putih juga mencantumkan komitmen Indonesia untuk mengatasi hambatan perdagangan, jasa, dan investasi digital, termasuk memberikan kepastian transfer data pribadi lintas batas, menghapus tarif produk tidak berwujud, menangguhkan persyaratan deklarasi impor produk digital, dan mendukung moratorium permanen bea masuk transmisi elektronik di WTO.\n","bannerUrl":"https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2025/07/01/2025_07_01-19_09_00_b0580261-5681-11f0-88ea-2f0b0bf05855_960x640_thumb.jpg","articleUrl":"https://katadata.co.id/berita/nasional/68818c54d1fce/kemenko-klarifikasi-transfer-data-ke-amerika-untuk-komersial-bukan-data-pribadi"},{"title":"Prabowo Jawab Polemik Transfer Data antara Indonesia dan AS, Begini Katanya | Republika Online","indexedAt":"2025-07-24T02:05:01.127Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/szvli8487/prabowo-jawab-polemik-transfer-data-antara-indonesia-dan-as-begini-katanya","summary":"Presiden Prabowo Subianto menanggapi polemik transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Ia menyatakan bahwa negosiasi terkait hal ini masih terus berjalan. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa transfer data yang dimaksud dalam kesepakatan tarif antara Indonesia dan AS hanya mencakup data komersial, bukan data pribadi atau data strategis negara. Data pribadi meliputi informasi seperti nama, umur, atau nomor telepon, sementara data komersial meliputi data hasil penjualan perusahaan atau data dari riset lapangan. Pemerintah menunjuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) untuk menyusun aturan teknis mengenai pemindahan data ini. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengenai poin-poin kesepakatan tarif impor tersebut.\n","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/presiden-ri-prabowo-subianto-dalam-peresmian-80-000-koperasi-desakelurahan_250721114415-674.jpeg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/szvli8487/prabowo-jawab-polemik-transfer-data-antara-indonesia-dan-as-begini-katanya"}]