Sekolah Swasta Masih Pungut Biaya, Program Sekolah Gratis Bertahap Mulai 2026

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

25 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏫 Fakta Utama

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa sekolah swasta masih diperbolehkan memungut biaya dari siswa.
Pernyataan ini disampaikan meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sekolah gratis di Indonesia.
Pemerintah sedang menyusun langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan MK secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan finansial negara.

🏛️ Tindak Lanjut Pemerintah & Parlemen

DPR meminta pemerintah untuk menyiapkan anggaran pendidikan yang sesuai guna menggratiskan sekolah, sebagaimana tertuang dalam putusan MK.
Program sekolah gratis bagi seluruh SD dan SMP swasta akan mulai berlaku pada tahun 2026.
Implementasi program sekolah gratis akan dilaksanakan secara bertahap.
Kemendikdasmen akan mengkaji daftar sekolah dan wilayah yang akan menjadi bagian dari program sekolah gratis ini.

Apa inti dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sekolah?

keyboard_arrow_down

Inti dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bahwa sekolah di Indonesia seharusnya gratis. Namun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa sekolah swasta masih diperbolehkan memungut biaya dari siswa untuk sementara waktu.

Mengapa sekolah swasta masih diperbolehkan memungut biaya meskipun ada putusan MK?

keyboard_arrow_down

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa sekolah di Indonesia harus gratis, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa sekolah swasta masih diperbolehkan memungut biaya. Hal ini karena pemerintah sedang dalam proses menyusun langkah-langkah tindak lanjut atas putusan MK tersebut. Implementasi kebijakan sekolah gratis akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan finansial pemerintah.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam tindak lanjut putusan MK ini?

keyboard_arrow_down

Pihak-pihak yang terlibat dalam tindak lanjut putusan MK ini meliputi:

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti: Sebagai pihak yang menyatakan kebijakan dan bertanggung jawab atas implementasi.
Pemerintah: Bertanggung jawab menyusun langkah-langkah dan menyiapkan anggaran.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Meminta pemerintah untuk menyiapkan anggaran pendidikan yang sesuai untuk menggratiskan sekolah.
Mahkamah Konstitusi (MK): Sebagai lembaga yang mengeluarkan putusan awal mengenai sekolah gratis.

Bagaimana pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK mengenai sekolah gratis?

keyboard_arrow_down

Pemerintah sedang menyusun langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sekolah gratis. Pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan finansial pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah meminta pemerintah untuk menyiapkan anggaran pendidikan yang memadai untuk mendukung program ini.

Kapan program sekolah gratis untuk SD dan SMP swasta akan mulai berlaku?

keyboard_arrow_down

Program sekolah gratis bagi seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta akan mulai berlaku pada tahun 2026. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

Sekolah dan wilayah mana saja yang akan menjadi sasaran program sekolah gratis ini?

keyboard_arrow_down

Program sekolah gratis ini akan menyasar seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta. Namun, daftar spesifik sekolah dan wilayah yang akan menjadi bagian dari program ini akan dikaji lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Apa implikasi jangka panjang dari putusan MK ini terhadap pendidikan di Indonesia?

keyboard_arrow_down

Implikasi jangka panjang dari putusan MK ini adalah potensi terwujudnya pendidikan dasar dan menengah yang lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala biaya. Meskipun implementasinya bertahap dan memerlukan penyesuaian anggaran besar, tujuan akhirnya adalah memastikan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan gratis, sesuai amanat konstitusi. Ini diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Apa tantangan utama dalam mengimplementasikan program sekolah gratis ini?

keyboard_arrow_down

Tantangan utama dalam mengimplementasikan program sekolah gratis ini adalah ketersediaan anggaran finansial pemerintah. Putusan MK mengamanatkan sekolah gratis, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Selain itu, Kemendikdasmen perlu melakukan kajian mendalam untuk menentukan daftar sekolah dan wilayah yang akan menjadi prioritas dalam program bertahap ini, memastikan distribusi yang adil dan efektif.