RI-AS Sepakati Perjanjian Dagang Rp368 Triliun, Hambatan Non-Tarif Dihapus

Sebagai bagian dari kesepakatan timbal balik, Indonesia akan memberikan perlakuan istimewa bagi produk-produk Amerika Serikat. Indonesia akan membebaskan bea masuk atau menerapkan tarif 0% untuk sekitar 99% produk AS yang masuk ke Indonesia.

Komitmen ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memfasilitasi perdagangan dengan AS. Meskipun ini berpotensi menurunkan pendapatan bea masuk negara dari produk AS, langkah ini diharapkan dapat menarik investasi dan transfer teknologi, serta memberikan pilihan produk yang lebih beragam dan mungkin lebih terjangkau bagi konsumen Indonesia. Namun, perlu diwaspadai potensi dampak terhadap industri lokal yang mungkin menghadapi persaingan lebih ketat.

Kesepakatan perdagangan ini mencakup nilai transaksi komersial yang sangat besar, mencapai US$22,7 miliar, atau sekitar Rp368 triliun. Nilai ini terbagi dalam beberapa kategori produk utama:

• Produk Energi: Senilai US$15 miliar. Pembelian ini akan mengalihkan impor energi Indonesia dari negara lain ke AS, dilakukan oleh sektor swasta berdasarkan kebutuhan.
• Produk Pertanian: Senilai US$4,5 miliar. Ini mencakup komoditas penting seperti kedelai, gandum, kapas, dan susu kedelai. Sama seperti energi, pembelian ini akan dilakukan oleh sektor swasta dan mengalihkan sumber impor ke AS.
• Pengadaan Pesawat Boeing: Senilai US$3,2 miliar. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat sektor penerbangan dengan produk dari AS.

Skala transaksi ini menunjukkan kedalaman dan luasnya cakupan kesepakatan, yang tidak hanya berfokus pada barang jadi tetapi juga komoditas strategis.

Indonesia berkomitmen untuk menghapus berbagai hambatan non-tarif yang selama ini menjadi tantangan bagi produk AS. Penghapusan ini bertujuan untuk mempermudah akses pasar bagi produk-produk AS dan mencakup beberapa poin penting:

• Pembebasan Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN): Produk AS tidak lagi diwajibkan memenuhi standar TKDN tertentu.
• Penerimaan Standar Keselamatan dan Emisi Kendaraan Federal AS: Indonesia akan mengakui standar yang berlaku di AS untuk kendaraan.
• Sertifikasi FDA untuk Alat Kesehatan dan Farmasi: Produk alat kesehatan dan farmasi dari AS akan lebih mudah masuk dengan pengakuan sertifikasi FDA.
• Penghapusan Persyaratan Sertifikasi dan Pelabelan: Untuk kosmetik dan barang manufaktur, persyaratan sertifikasi dan pelabelan akan dihapus.
• Penghapusan Pembatasan Impor Barang Re-manufaktur: Barang-barang yang telah direkondisi atau diproduksi ulang dari AS akan lebih mudah diimpor.
• Penghapusan Inspeksi Pra-pengiriman: Proses impor akan lebih cepat tanpa perlu inspeksi sebelum pengiriman.
• Kepastian Pemindahan Data Pribadi ke AS: Indonesia akan mengakui AS sebagai negara dengan perlindungan data yang memadai, mempermudah transfer data.
• Dukungan Moratorium Permanen Bea Masuk atas Transmisi Elektronik di WTO: Indonesia akan mendukung kebijakan ini di forum perdagangan global.
• Penghapusan Pembatasan Ekspor Mineral Kritis: Pembatasan ekspor nikel dan tembaga ke AS akan dihapus.
• Pelonggaran Aturan Impor Produk Pertanian AS: Aturan yang selama ini membatasi impor produk pertanian dari AS akan dilonggarkan.

Penghapusan hambatan non-tarif ini diharapkan dapat memperlancar aliran barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi perdagangan antara kedua negara.

Kesepakatan perdagangan ini diharapkan membawa sejumlah manfaat signifikan bagi Indonesia, terutama dalam aspek ekonomi dan industri:

• Peningkatan Ekspor Produk Unggulan: Dengan penurunan tarif impor AS menjadi 19%, produk-produk unggulan Indonesia seperti tekstil, furnitur, sepatu, dan elektronik akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar AS. Ini berpotensi meningkatkan volume ekspor dan pendapatan negara.
• Stabilisasi Industri Padat Karya: Peningkatan ekspor ke AS dapat memberikan stabilitas bagi industri-industri padat karya di Indonesia, yang pada gilirannya akan membantu menjaga lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.
• Perluasan Akses Pasar UMKM: Dengan adanya kemudahan akses dan penurunan tarif, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar internasional, khususnya AS, yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau.
• Diversifikasi Pasar Ekspor: Meskipun AS sudah menjadi mitra dagang penting, kesepakatan ini memperkuat posisi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada pasar lain, menciptakan portofolio ekspor yang lebih seimbang.

Secara keseluruhan, manfaat ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun kesepakatan ini menawarkan banyak peluang, pemerintah Indonesia juga mewaspadai beberapa potensi risiko dan tantangan yang perlu diantisipasi:

• Penurunan Bea Masuk: Dengan penerapan tarif 0% oleh Indonesia untuk sekitar 99% produk AS, ada potensi penurunan signifikan dalam penerimaan bea masuk negara. Ini memerlukan penyesuaian dalam struktur pendapatan negara.
• Potensi Banjir Produk Impor dari China: Ada kekhawatiran bahwa produk-produk China yang mungkin kehilangan daya saing di pasar AS (akibat kebijakan perdagangan AS terhadap China) dapat membanjiri pasar Indonesia. Hal ini bisa terjadi jika produk-produk tersebut mencari pasar alternatif dan Indonesia menjadi tujuan yang menarik karena tarif impor yang rendah.
• Tekanan Terhadap UMKM Lokal: Peningkatan volume produk impor dari AS (dan potensi dari China) dengan bea masuk 0% dapat menciptakan persaingan yang lebih ketat bagi UMKM lokal. Produk impor yang lebih murah atau memiliki standar kualitas tertentu bisa mengancam keberlangsungan usaha kecil di Indonesia jika tidak ada langkah-langkah perlindungan atau peningkatan daya saing.

Untuk memitigasi risiko ini, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung daya saing industri dalam negeri, terutama UMKM, serta memantau arus impor secara cermat untuk mencegah praktik perdagangan yang tidak adil.

Meskipun kesepakatan telah tercapai, pengumuman resmi dan implementasi masih menunggu beberapa tahapan. Tim negosiasi Indonesia masih berada di Amerika Serikat untuk membahas rincian tarif per kode Harmonized System (HS), yang merupakan klasifikasi standar internasional untuk produk.

Pengumuman resmi kesepakatan ini masih menunggu konfirmasi dari Gedung Putih. Namun, tarif impor 19% dari Amerika Serikat untuk produk Indonesia diperkirakan akan mulai berlaku pada awal Agustus. Ini menunjukkan bahwa proses implementasi sedang berjalan dan diharapkan dapat segera memberikan dampak positif bagi perdagangan kedua negara.