Kemiskinan Jateng Turun Jadi 9,48% pada Maret 2025 Berkat Intervensi Menyeluruh

Terdapat penurunan yang signifikan dalam angka kemiskinan di Jawa Tengah antara dua periode tersebut:

• Pada September 2024, persentase penduduk miskin adalah 9,58%.
• Pada Maret 2025, persentase tersebut turun menjadi 9,48%.

Ini menunjukkan penurunan sebesar 0,10%. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga berkurang sebanyak 29,65 ribu orang, dari angka sebelumnya menjadi 3,37 juta orang pada Maret 2025.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, penurunan angka kemiskinan ini merupakan hasil dari intervensi menyeluruh yang dilakukan di berbagai bidang. Intervensi tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Intervensi di bidang-bidang tersebut berperan krusial dalam menekan angka kemiskinan dengan cara:

• Pendidikan: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, membuka peluang kerja yang lebih baik, dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
• Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai mengurangi beban finansial akibat sakit, meningkatkan produktivitas, dan memastikan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.
• Bantuan Perbaikan RTLH: Program ini secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga miskin dengan menyediakan tempat tinggal yang layak, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.

Kombinasi intervensi ini menciptakan dampak positif yang komprehensif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Untuk terus menekan angka kemiskinan, pemerintah Jawa Tengah akan menerapkan beberapa strategi kunci, yaitu:

• Penguatan kolaborasi lintas sektor: Melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bekerja sama secara sinergis.
• Pembenahan sistem data: Melakukan perbaikan pada sistem data kemiskinan, seperti transisi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Terpadu Sistem Ekonomi Nasional (DT-SEN) sesuai arahan Kementerian Sosial.
• Penghapusan ego sektoral: Mendorong setiap instansi atau sektor untuk tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan menyatukan visi dan misi dalam penanganan kemiskinan secara terpadu.

Pembenahan sistem data, khususnya transisi dari DTKS menjadi DT-SEN, dianggap sangat penting karena bertujuan untuk:

• Meningkatkan akurasi data: Memastikan data penduduk miskin dan rentan lebih tepat sasaran, sehingga bantuan dan program dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
• Integrasi data: Menyatukan berbagai sumber data dari sektor yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi kemiskinan.
• Efisiensi program: Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat merancang dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan dengan lebih efektif dan efisien, menghindari tumpang tindih atau salah sasaran.

Sistem data yang baik adalah fondasi utama keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.

Penguatan kolaborasi lintas sektor dan penghapusan ego sektoral memiliki dampak jangka panjang yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan:

• Efektivitas Program yang Lebih Tinggi: Dengan kolaborasi, program-program tidak akan berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dan memperkuat, sehingga dampaknya lebih besar dan berkelanjutan.
• Pemanfaatan Sumber Daya Optimal: Sumber daya (anggaran, tenaga, keahlian) dari berbagai sektor dapat digabungkan dan dimanfaatkan secara lebih efisien, menghindari duplikasi dan pemborosan.
• Solusi Holistik: Masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Dengan pendekatan lintas sektor, solusi yang ditawarkan akan lebih holistik, menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan).
• Keberlanjutan Program: Kolaborasi yang kuat membangun fondasi yang kokoh untuk program jangka panjang, memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat sementara tetapi berkelanjutan.

Pada akhirnya, ini akan menciptakan ekosistem yang lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi tantangan kemiskinan di masa depan.