Keracunan MBG Berulang di NTT, Ratusan Siswa Terdampak, Pengawasan Kualitas Disorot

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

image cover
schedule

Tanggal Publikasi

24 Jul 2025
account_circle
newspaper

Artikel Terkait

4 artikel

Kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di NTT, dengan 111 siswa SMPN 8 Kupang dilarikan ke rumah sakit. Puluhan siswa di Sumba Barat Daya juga mengalami keracunan. Kepala BGN menyatakan sedang menyelidiki penyebab kejadian dan berjanji akan melakukan perbaikan. Sebelumnya, BPOM mencatat 17 kasus keracunan terkait MBG di 10 provinsi pada Mei lalu. Anggota Komisi IX DPR RI mendesak BGN untuk memperketat pengendalian mutu, sementara pengamat menyoroti lemahnya tata kelola dan pengawasan di tingkat daerah.

🚨 Fakta Utama Insiden

  • Sebanyak 111 siswa SMPN 8 Kupang dilarikan ke rumah sakit pada 21 Juli 2025 setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
  • Puluhan siswa di Sumba Barat Daya, termasuk 65 siswa SMAN 1 Tambolaka, juga mengalami keracunan dan harus dirawat.
  • Insiden di Sumba Barat Daya merupakan kejadian kedua di NTT dalam dua hari terakhir terkait program MBG.
  • Kasus keracunan makanan dari program MBG terus berulang sejak diluncurkan pada Januari/Februari 2025.
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelumnya mencatat 17 kasus keracunan dan 8 kasus non-keracunan MBG di 10 provinsi pada Mei.

🏛️ Tanggapan Pemerintah & Lembaga

  • Kepala Badan Bergizi Nasional (BGN), Dadan Hindayanan, menyatakan sedang menyelidiki penyebab keracunan di SMPN 8 Kupang.
  • BGN berjanji akan terus melakukan perbaikan dan pelatihan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencapai "zero accident".
  • Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mendesak BGN untuk memperketat pengendalian mutu MBG.
  • DPR menyarankan pemeriksaan sampel makanan menggunakan metode rapid test di setiap SPPG.
  • Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, membenarkan insiden keracunan di wilayahnya.

💡 Sorotan & Rekomendasi

  • Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menyoroti lemahnya tata kelola dan pengawasan di tingkat daerah.
  • Trubus menekankan perlunya peraturan teknis dan sanksi yang jelas untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
  • Kasus berulang ini mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam implementasi dan pengawasan program MBG.

Kapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan?

keyboard_arrow_down

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pada sekitar Januari atau Februari 2025. Sejak peluncuran tersebut, telah terjadi beberapa insiden keracunan makanan yang menambah daftar panjang kasus serupa.

Di mana saja insiden keracunan makanan terkait program MBG terjadi baru-baru ini di Nusa Tenggara Timur (NTT)?

keyboard_arrow_down

Insiden keracunan makanan terkait program MBG baru-baru ini terjadi di dua lokasi di Nusa Tenggara Timur (NTT):

  • SMPN 8 Kupang: Sebanyak 111 siswa dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi MBG.
  • Sumba Barat Daya: Puluhan siswa, termasuk 65 siswa dari SMAN 1 Tambolaka, juga mengalami keracunan dan harus dirawat. Insiden di Sumba Barat Daya ini merupakan kejadian kedua di NTT dalam dua hari terakhir.

Berapa banyak siswa yang terdampak dalam insiden keracunan makanan di NTT?

keyboard_arrow_down

Dalam insiden keracunan makanan di NTT, total siswa yang terdampak cukup signifikan:

  • Di SMPN 8 Kupang, sebanyak 111 siswa dilarikan ke rumah sakit.
  • Di Sumba Barat Daya, puluhan siswa terdampak, dengan 65 siswa dari SMAN 1 Tambolaka dilaporkan mengalami keracunan dan harus dirawat.

Secara keseluruhan, lebih dari 170 siswa di dua lokasi tersebut membutuhkan penanganan medis akibat keracunan makanan dari program MBG.

Kapan insiden keracunan makanan di SMPN 8 Kupang dan Sumba Barat Daya terjadi?

keyboard_arrow_down

Insiden keracunan makanan di SMPN 8 Kupang terjadi pada tanggal 21 Juli 2025. Sementara itu, insiden di Sumba Barat Daya terjadi dalam dua hari terakhir sebelum laporan tersebut, menjadikannya kejadian kedua di NTT dalam waktu singkat.

Siapa pihak yang bertanggung jawab menyelidiki kasus keracunan makanan ini?

keyboard_arrow_down

Pihak yang bertanggung jawab menyelidiki kasus keracunan makanan ini adalah Badan Bergizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Dadan Hindayanan, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki penyebab kejadian di SMPN 8 Kupang. BGN juga berjanji akan terus melakukan perbaikan dan pelatihan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencapai target "zero accident" atau nol kecelakaan.

Apa saja temuan atau catatan sebelumnya terkait kasus keracunan makanan MBG?

keyboard_arrow_down

Sebelum insiden di NTT, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mencatat adanya kasus-kasus terkait MBG. Pada bulan Mei lalu, BPOM melaporkan 17 kasus keracunan dan 8 kasus non-keracunan yang berhubungan dengan program MBG di 10 provinsi. Data ini menunjukkan bahwa insiden keracunan makanan dari program MBG bukan kali pertama terjadi dan telah menjadi perhatian di berbagai wilayah.

Langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terulangnya insiden keracunan makanan?

keyboard_arrow_down

Beberapa langkah telah diusulkan atau akan diambil untuk mencegah terulangnya insiden keracunan makanan:

  • Penyelidikan dan Perbaikan BGN: Kepala BGN, Dadan Hindayanan, menyatakan akan terus melakukan perbaikan dan pelatihan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencapai "zero accident".
  • Pengetatan Pengendalian Mutu: Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mendesak BGN untuk memperketat pengendalian mutu MBG, termasuk pemeriksaan sampel makanan menggunakan metode rapid test di setiap SPPG.
  • Perbaikan Tata Kelola dan Pengawasan: Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menyoroti perlunya perbaikan tata kelola dan pengawasan di tingkat daerah. Ia juga menekankan pentingnya peraturan teknis dan sanksi yang jelas untuk mencegah kejadian serupa.

Langkah-langkah ini menunjukkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk meningkatkan keamanan pangan dalam program MBG.

Apa saja kritik atau sorotan terhadap tata kelola program MBG?

keyboard_arrow_down

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menyoroti beberapa kelemahan dalam tata kelola program MBG. Kritik utamanya adalah lemahnya tata kelola dan pengawasan di tingkat daerah. Menurutnya, hal ini menjadi faktor kunci terulangnya insiden keracunan. Ia juga menekankan perlunya peraturan teknis dan sanksi yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Kritik ini mengindikasikan bahwa masalah tidak hanya pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga pada kerangka regulasi dan pengawasan yang belum memadai.

Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.

Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!

Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.

Lamar sekarang