Masa Depan IKN Dipertanyakan: Golkar Tolak Moratorium, NasDem Desak Keppres

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

23 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Sikap Partai Golkar

Partai Golkar, melalui Ketua Umum Bahlil Lahadalia, menolak usulan moratorium pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Golkar menegaskan proyek IKN harus dilanjutkan sesuai rencana dan tahapan yang telah ditetapkan karena pembangunan ibu kota memerlukan proses panjang.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menambahkan bahwa moratorium berpotensi membuat IKN terbengkalai dan memerlukan revisi Undang-Undang IKN.

💡 Usulan dan Alasan Partai NasDem

Partai NasDem mengusulkan moratorium sementara IKN dengan alasan kemampuan fiskal negara, prioritas nasional yang lebih mendesak, dan perlunya efisiensi anggaran.
NasDem menyoroti belum adanya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengalihan kedudukan ibu kota dari Jakarta ke IKN sebagai penghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur.
Partai NasDem mengusulkan agar IKN dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dan Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara.
Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Keppres penetapan IKN sebagai ibu kota negara.

⚖️ Tanggapan DPR dan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan pihaknya akan mengkaji usulan moratorium sementara pembangunan IKN, mempertimbangkan program strategis pemerintahan Prabowo.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda (NasDem), menyatakan pihaknya masih menunggu Keppres dari Prabowo terkait penetapan IKN sebagai ibu kota Indonesia.
Perayaan HUT ke-80 RI tetap diadakan di Jakarta karena Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara secara yuridis dan normatif, mengingat Keppres aktivasi IKN belum diterbitkan.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menjelaskan bahwa pemerintah ingin fokus menyelesaikan pembangunan IKN, meskipun upacara tetap akan diadakan di IKN oleh Otoritas IKN.

Apa inti perdebatan mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)?

keyboard_arrow_down

Inti perdebatan mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah perbedaan pandangan antara Partai Golkar dan Partai NasDem. Partai Golkar menolak usulan moratorium dan menegaskan bahwa proyek IKN harus dilanjutkan sesuai rencana, mengingat pembangunan ibu kota adalah proses jangka panjang. Sebaliknya, Partai NasDem mengusulkan moratorium sementara pembangunan IKN dengan alasan kemampuan fiskal negara, prioritas nasional yang lebih mendesak, dan perlunya efisiensi anggaran. NasDem juga menyoroti belum adanya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengalihan kedudukan ibu kota dari Jakarta ke IKN sebagai penghambat utama.

Bagaimana sikap Partai Golkar terhadap usulan moratorium IKN?

keyboard_arrow_down

Partai Golkar, melalui Ketua Umum Bahlil Lahadalia, secara tegas menolak usulan moratorium pembangunan IKN. Mereka berpendapat bahwa proyek tersebut harus dilanjutkan sesuai rencana dan tahapan yang telah ditetapkan. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menambahkan bahwa moratorium berpotensi membuat IKN terbengkalai dan memerlukan revisi Undang-Undang IKN, yang akan memperumit proses pembangunan ibu kota yang memang memerlukan proses panjang.

Mengapa Partai NasDem mengusulkan moratorium sementara pembangunan IKN?

keyboard_arrow_down

Partai NasDem mengusulkan moratorium sementara pembangunan IKN dengan beberapa alasan utama:

Kemampuan Fiskal Negara: Mereka mempertanyakan kapasitas anggaran negara untuk membiayai proyek IKN.
Prioritas Nasional yang Mendesak: NasDem berpendapat ada prioritas lain yang lebih mendesak, seperti program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis yang membutuhkan biaya besar.
Efisiensi Anggaran: Moratorium dianggap sebagai langkah untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
Belum Adanya Keputusan Presiden (Keppres): NasDem menyoroti belum diterbitkannya Keppres tentang pengalihan kedudukan ibu kota dari Jakarta ke IKN, yang dianggap menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di IKN.

Apa pentingnya Keputusan Presiden (Keppres) terkait penetapan IKN sebagai ibu kota negara?

keyboard_arrow_down

Keputusan Presiden (Keppres) memiliki peran krusial dalam penetapan IKN sebagai ibu kota negara. Keppres ini merupakan dasar hukum yang secara resmi mengalihkan kedudukan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Tanpa Keppres tersebut, Jakarta secara yuridis dan normatif masih berstatus sebagai ibu kota negara. Belum adanya Keppres ini dianggap sebagai penghambat utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di IKN. Oleh karena itu, Partai NasDem mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Keppres penetapan IKN sebagai ibu kota negara.

Apa dampak jika Keppres penetapan IKN sebagai ibu kota negara belum diterbitkan?

keyboard_arrow_down

Jika Keppres penetapan IKN sebagai ibu kota negara belum diterbitkan, beberapa dampak dapat terjadi:

Status Jakarta: Jakarta akan tetap berstatus sebagai ibu kota negara secara yuridis dan normatif.
Hambatan Pembangunan dan Pemerintahan: Ketiadaan Keppres dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di IKN karena status hukumnya belum sepenuhnya jelas.
Perayaan Kenegaraan: Perayaan penting seperti HUT RI masih wajar diadakan di Jakarta karena statusnya sebagai ibu kota negara yang sah.
Fokus Pemerintah: Meskipun demikian, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa pemerintah tetap ingin fokus menyelesaikan pembangunan IKN, dan upacara kenegaraan tertentu tetap akan diadakan di IKN oleh Otoritas IKN.

Mengapa perayaan HUT ke-80 RI masih direncanakan di Jakarta, bukan di IKN?

keyboard_arrow_down

Perayaan HUT ke-80 RI masih direncanakan untuk diadakan di Jakarta, bukan di IKN, karena beberapa alasan:

Status Hukum Jakarta: Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara secara yuridis dan normatif. Hal ini dikarenakan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengalihan kedudukan ibu kota ke IKN belum diterbitkan.
Pertimbangan Biaya: Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa perayaan di IKN akan memakan biaya yang sangat besar, yang mungkin belum efisien mengingat tahap pembangunan IKN.
Fokus Pembangunan: Pemerintah ingin fokus menyelesaikan pembangunan IKN terlebih dahulu. Meskipun demikian, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan bahwa upacara tertentu tetap akan diadakan di IKN oleh Otoritas IKN.

Apa usulan alternatif Partai NasDem jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara?

keyboard_arrow_down

Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, Partai NasDem mengusulkan alternatif agar IKN dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Dalam skenario ini, Jakarta akan tetap menjadi Ibu Kota Negara. Usulan ini dapat direalisasikan melalui revisi Undang-Undang IKN.

Siapa pihak yang akan mengkaji usulan moratorium IKN?

keyboard_arrow_down

Pihak yang akan mengkaji usulan moratorium sementara pembangunan IKN adalah Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan usulan tersebut. Kajian ini akan mempertimbangkan program-program strategis pemerintahan Prabowo Subianto, seperti ketahanan pangan dan makan bergizi gratis, yang membutuhkan alokasi biaya besar. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, juga menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo terkait penetapan IKN sebagai ibu kota Indonesia.

[{"title":"Golkar: Moratorium Berpotensi Bikin IKN Terbengkalai","indexedAt":"2025-07-22T12:02:40.862Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250722183756-32-1253682/golkar-moratorium-berpotensi-bikin-ikn-terbengkalai","summary":"Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, mengkritik usulan Partai NasDem terkait status IKN Nusantara. Irawan menyoroti usul moratorium sebagai alternatif jika pemerintah tak segera memulai kegiatan birokrasi di IKN. Menurutnya, proses pemindahan ibu kota telah diatur dalam UU IKN dan usulan moratorium harus melalui revisi undang-undang. Irawan menilai usul tersebut tidak tepat karena adanya Badan Otorita IKN yang fokus mengurus pembangunan. Moratorium justru berpotensi membuat IKN terbengkalai. Ia menekankan pentingnya memastikan pembangunan berjalan sesuai kemampuan anggaran dan infrastruktur yang ada digunakan secara fungsional. Sebelumnya, NasDem meminta pemerintah mengambil sikap tegas soal IKN, termasuk menerbitkan Keppres terkait IKN dan menempatkan beberapa kementerian prioritas di IKN. Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, NasDem mengusulkan moratorium sementara.","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/11/11/kabar-ikn-di-tangan-presiden-prabowo_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250722183756-32-1253682/golkar-moratorium-berpotensi-bikin-ikn-terbengkalai"},{"title":"Komisi II DPR Akan Kaji Usulan Moratorium Sementara Pembangunan IKN","indexedAt":"2025-07-22T14:03:26.244Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250722200949-32-1253709/komisi-ii-dpr-akan-kaji-usulan-moratorium-sementara-pembangunan-ikn","summary":"Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji usulan moratorium sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diajukan oleh Partai NasDem. Kajian mendalam akan dilakukan untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya moratorium, dengan juga memperhatikan program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis yang membutuhkan biaya besar. Selain itu, Komisi II DPR juga akan mengkaji usulan pemindahan ibu kota negara ke IKN yang dimulai dari wakil presiden yang berkantor dan menempati gedung yang sudah terbangun di Kalimantan Timur. Usulan Partai NasDem ini muncul karena adanya beberapa hal yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di IKN, termasuk belum adanya Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi, dan Peran Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/08/25/dpr-setujui-rancangan-pkpu-tentang-pilkada-2_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250722200949-32-1253709/komisi-ii-dpr-akan-kaji-usulan-moratorium-sementara-pembangunan-ikn"},{"title":"HUT Ke-80 RI Tak Digelar di IKN, Komisi II DPR: Jakarta Masih Ibu Kota","indexedAt":"2025-07-23T05:01:49.554Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/23/11523801/hut-ke-80-ri-tak-digelar-di-ikn-komisi-ii-dpr-jakarta-masih-ibu-kota","summary":"Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa perayaan HUT ke-80 RI yang tetap diadakan di Jakarta adalah wajar karena Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara secara yuridis dan normatif. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menyebutkan bahwa aktivasi penetapan IKN sebagai ibu kota negara memerlukan keputusan presiden yang hingga kini belum diterbitkan.\n\nSelain itu, Rifqi menyoroti efisiensi anggaran, dengan menyatakan bahwa perayaan di IKN akan memakan biaya besar terutama untuk transportasi dan akomodasi. Partai Nasdem mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Keppres yang menetapkan IKN sebagai ibu kota negara.\n\nSebelumnya, Presiden Prabowo memilih Jakarta sebagai lokasi upacara HUT ke-80 RI karena IKN masih dalam proses pembangunan. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menjelaskan bahwa pemerintah ingin fokus menyelesaikan pembangunan IKN. Meskipun demikian, upacara tetap akan diadakan di IKN oleh Otoritas IKN.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/q5dNXnnSdl1H09DzpwfvawUYDGc=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/05/19/682b0972caece.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/23/11523801/hut-ke-80-ri-tak-digelar-di-ikn-komisi-ii-dpr-jakarta-masih-ibu-kota"},{"title":"Pimpinan Komisi II Masih Nantikan Keppres Penetapan IKN dari Prabowo","indexedAt":"2025-07-23T07:01:44.638Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/23/13510551/pimpinan-komisi-ii-masih-nantikan-keppres-penetapan-ikn-dari-prabowo","summary":"Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan pihaknya masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) dari Prabowo Subianto terkait penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota Indonesia, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2022. Rifqi dari Fraksi Nasdem meminta Prabowo segera menerbitkan Keppres tersebut. Sebelum Keppres terbit, Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara, sehingga perayaan HUT ke-80 RI masih akan berpusat di Jakarta. Sebelumnya, Partai Nasdem mengusulkan agar IKN dijadikan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur jika belum bisa ditetapkan sebagai ibu kota negara karena alasan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan yang belum memadai. Usulan ini dapat dilakukan melalui revisi UU IKN, yang juga dapat menetapkan kembali Jakarta sebagai ibu kota negara. Nasdem mengambil sikap ini karena Keppres pemindahan ibu kota belum diteken dan kelanjutan pembangunan IKN perlu mempertimbangkan anggaran dan kondisi politik.","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/YLVkffoHCn_fM7MNnOpZFZo9nh0=/407x71:2454x1436/1200x800/data/photo/2024/10/31/672317e73bdc5.jpeg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/23/13510551/pimpinan-komisi-ii-masih-nantikan-keppres-penetapan-ikn-dari-prabowo"},{"title":"Bahlil Ingin Proyek IKN Dilanjutkan, Tak Setuju Moratorium","indexedAt":"2025-07-23T13:01:47.528Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/23/19402191/bahlil-ingin-proyek-ikn-dilanjutkan-tak-setuju-moratorium","summary":"Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tidak setuju dengan usulan moratorium pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, proyek IKN sebaiknya dilanjutkan sesuai rencana dan tahapan yang telah ditetapkan. Bahlil menekankan bahwa pembangunan sebuah kota, apalagi ibu kota negara, memerlukan proses dan perencanaan yang panjang, serta tidak bisa selesai dalam waktu singkat.\n\nUsulan moratorium IKN sebelumnya muncul dari Partai Nasdem dengan alasan kemampuan fiskal negara dan prioritas nasional yang lebih mendesak. Partai Nasdem mengusulkan agar pemerintah menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal yang ada, bahkan mempertimbangkan untuk menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dan mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Mereka juga menyoroti perlunya efisiensi anggaran dan penyesuaian program pembangunan infrastruktur IKN agar tidak terjadi pemborosan.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/xSgL45XfYMLzmV7yZ1p72AU8pgM=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/07/23/6880d4d4230f5.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/23/19402191/bahlil-ingin-proyek-ikn-dilanjutkan-tak-setuju-moratorium"}]