KPK Dalami Korupsi Jalan Sumut: Polisi, Jaksa, dan Temuan Rp2,8 Miliar Diselidiki

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

23 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🚨 Fakta Utama Kasus Korupsi

KPK tengah mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut dengan total nilai proyek mencapai Rp231,8 miliar.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 26 Juni 2025.
KPK telah menetapkan lima tersangka pada 28 Juni 2025, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif, pejabat pembuat komitmen, dan direktur dua perusahaan swasta.

🕵️‍♂️ Proses Penyelidikan KPK

KPK memeriksa istri Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif, Isabella, untuk mendalami temuan uang tunai Rp2,8 miliar dan dua senjata api saat penggeledahan rumah suaminya.
Seorang anggota kepolisian diperiksa sebagai saksi di Polda Sumut untuk menelusuri dugaan aliran dana korupsi proyek jalan.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Muhammad Iqbal, dan Kasi Datun Kejari Mandailing Natal sebagai saksi.
Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dan kantor tersangka KIR serta Dinas PUPR untuk mencari catatan keuangan dan dokumen pengadaan.

🤝 Koordinasi dan Penelusuran Lanjutan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemeriksaan bertujuan menelusuri proses pengadaan dan aliran dana proyek.
KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung yang menyatakan tidak akan melindungi anggotanya jika terbukti bersalah.
Penyidik KPK tengah mendalami proyek-proyek yang dikerjakan oleh tersangka M. Akhirun Efendi di berbagai kabupaten/kota lainnya berdasarkan petunjuk yang ditemukan.

Apa kasus korupsi yang sedang diusut oleh KPK?

keyboard_arrow_down

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan. Proyek ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara.

Kapan kasus ini mulai diusut oleh KPK?

keyboard_arrow_down

Kasus dugaan korupsi ini mulai diusut oleh KPK setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2025.

Siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini?

keyboard_arrow_down

KPK telah menetapkan lima tersangka pada tanggal 28 Juni 2025. Para tersangka tersebut meliputi:

Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Direktur dari dua perusahaan swasta yang terlibat dalam proyek tersebut.

Berapa total nilai proyek jalan yang menjadi objek dugaan korupsi?

keyboard_arrow_down

Total nilai proyek pembangunan jalan yang menjadi objek dugaan korupsi ini mencapai Rp231,8 miliar.

Bukti apa saja yang ditemukan KPK selama penggeledahan terkait kasus ini?

keyboard_arrow_down

Selama proses penggeledahan, KPK menemukan beberapa bukti penting, antara lain:

Uang tunai sebesar Rp2,8 miliar dan dua senjata api yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif.
Catatan keuangan dan dokumen pengadaan yang ditemukan saat penggeledahan di rumah dan kantor tersangka KIR, serta di kantor Dinas PUPR.

Siapa saja pihak lain yang diperiksa KPK sebagai saksi dalam pengembangan kasus ini?

keyboard_arrow_down

Dalam pengembangan kasus, KPK telah memeriksa atau menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa pihak sebagai saksi, yaitu:

Isabella, istri dari Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif, untuk mendalami temuan uang tunai dan senjata api.
Seorang anggota kepolisian yang diperiksa di Polda Sumatera Utara untuk menelusuri dugaan aliran dana korupsi.
Muhammad Iqbal, Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.
Kasi Datun Kejari Mandailing Natal.

Apakah ada dugaan keterlibatan anggota kepolisian atau kejaksaan dalam kasus ini?

keyboard_arrow_down

KPK sedang menelusuri dugaan aliran dana korupsi proyek jalan yang mengarah ke seorang anggota kepolisian. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemeriksaan ini bertujuan menelusuri proses pengadaan dan aliran dana proyek, namun membantah isu keterlibatan kapolres dalam OTT.

Selain itu, KPK juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Kasi Datun Kejari Mandailing Natal. Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan melindungi anggotanya jika terbukti bersalah.

Langkah-langkah apa saja yang telah dan akan dilakukan KPK untuk mendalami kasus ini?

keyboard_arrow_down

Untuk mendalami kasus ini, KPK telah dan akan melakukan beberapa langkah, antara lain:

Melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjadi awal pengusutan.
Menetapkan tersangka dan terus mendalami peran masing-masing.
Melakukan pemeriksaan terhadap berbagai saksi, termasuk pihak keluarga tersangka, anggota kepolisian, dan anggota kejaksaan.
Melakukan penggeledahan di rumah dan kantor tersangka serta Dinas PUPR untuk mencari bukti tambahan seperti catatan keuangan dan dokumen pengadaan.
Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan anggotanya.
Mendalami proyek-proyek lain yang dikerjakan oleh tersangka M. Akhirun Efendi di berbagai kabupaten/kota berdasarkan petunjuk yang ditemukan, serta terus menelusuri proyek-proyek terkait lainnya.

[{"title":"Periksa Istri Kadis PUPR Sumut, KPK Usut Temuan Uang Rp2,8 M dan Senpi","indexedAt":"2025-07-22T03:01:19.770Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250722084033-12-1253373/periksa-istri-kadis-pupr-sumut-kpk-usut-temuan-uang-rp28-m-dan-senpi","summary":"KPK memeriksa istri Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting, Isabella, terkait temuan uang tunai Rp2,8 miliar dan dua senjata api saat penggeledahan rumah Topan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemeriksaan mendalami temuan tersebut. KPK sebelumnya telah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut, yang meliputi proyek preservasi dan rehabilitasi jalan dengan total nilai proyek mencapai Rp231,8 miliar. KPK akan terus menelusuri proyek-proyek lainnya yang terkait.","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/03/05/ilustrasi-gedung-kpk-8_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250722084033-12-1253373/periksa-istri-kadis-pupr-sumut-kpk-usut-temuan-uang-rp28-m-dan-senpi"},{"title":"KPK Periksa Anggota Polri Usut Aliran Dana Kasus Korupsi PUPR Sumut","indexedAt":"2025-07-23T03:02:01.691Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250723073108-12-1253784/kpk-periksa-anggota-polri-usut-aliran-dana-kasus-korupsi-pupr-sumut","summary":"KPK memeriksa seorang anggota kepolisian terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menelusuri aliran dana korupsi. Selain itu, KPK juga menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Muhammad Iqbal, sebagai saksi dan telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.\n\nDalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, termasuk pejabat Dinas PUPR Sumut dan direktur perusahaan swasta. Kasus ini bermula dari OTT terkait pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumut dengan total nilai proyek mencapai Rp231,8 miliar. KPK akan terus menelusuri proyek-proyek lainnya.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/03/05/ilustrasi-gedung-kpk-2_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250723073108-12-1253784/kpk-periksa-anggota-polri-usut-aliran-dana-kasus-korupsi-pupr-sumut"},{"title":"Polisi dan Jaksa Jadi Saksi Kasus Korupsi Jalan di Sumut, KPK Dalami Aliran Duit","indexedAt":"2025-07-23T03:02:01.691Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/23/09325791/polisi-dan-jaksa-jadi-saksi-kasus-korupsi-jalan-di-sumut-kpk-dalami-aliran","summary":"KPK memeriksa anggota kepolisian sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan di Polda Sumut, dengan fokus pada penelusuran aliran dana dalam proyek tersebut. Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kajari Mandailing Natal dan Kasi Datun Kejari Mandailing Natal, namun masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan ini. Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan melindungi anggotanya jika terbukti bersalah dan mempersilakan KPK untuk memeriksa anggotanya tersebut.","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/OuTWoFl9B1DpvyI9dZ-dGuT0sag=/10x0:5000x3327/1200x800/data/photo/2025/07/01/68636c9140045.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/23/09325791/polisi-dan-jaksa-jadi-saksi-kasus-korupsi-jalan-di-sumut-kpk-dalami-aliran"},{"title":"KPK Periksa Polisi Terkait Kasus Dugaan Suap Proyek Jalan di Sumut | Republika Online","indexedAt":"2025-07-23T04:01:27.005Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/sztund487/kpk-periksa-polisi-terkait-kasus-dugaan-suap-proyek-jalan-di-sumut","summary":"KPK memeriksa seorang anggota polisi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatra Utara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemeriksaan berjalan baik namun enggan mengungkap identitas polisi tersebut. Budi juga membantah isu keterlibatan kapolres dalam OTT sebelumnya. Polda Sumut disebut mendukung proses pemeriksaan ini.\n\nPada 26 Juni 2025, KPK melakukan OTT terkait dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut. KPK menetapkan lima tersangka pada 28 Juni 2025, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut, pejabat pembuat komitmen, dan direktur dua perusahaan. Total nilai enam proyek yang terlibat mencapai sekitar Rp 231,8 miliar.","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/003028000-1751120613-830-556.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/sztund487/kpk-periksa-polisi-terkait-kasus-dugaan-suap-proyek-jalan-di-sumut"},{"title":"KPK Selidiki Dugaan Aliran Dana Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut ke Anggota Polisi | Republika Online","indexedAt":"2025-07-23T04:01:27.005Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/sztu8v377/kpk-selidiki-dugaan-aliran-dana-korupsi-pembangunan-jalan-di-sumut-ke-anggota-polisi","summary":"KPK sedang menyelidiki dugaan aliran dana korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang mengarah ke anggota kepolisian. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pengusutan aliran dana ini berawal dari proses pengadaan proyek jalan tersebut. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa seorang polisi terkait kasus ini dan mendapat dukungan dari Polda Sumut. Saat ini, penyidik KPK tengah mendalami proyek-proyek yang dikerjakan oleh tersangka M. Akhirun Efendi di berbagai kabupaten/kota lainnya berdasarkan petunjuk yang ditemukan.\n","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/juru-bicara-kpk-budi_250702110615-179.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/sztu8v377/kpk-selidiki-dugaan-aliran-dana-korupsi-pembangunan-jalan-di-sumut-ke-anggota-polisi"},{"title":"KPK Gali Keterangan Anggota Polisi, Telusuri Aliran Dana Proyek Jalan Sumut | Republika Online","indexedAt":"2025-07-23T07:01:44.914Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/szu65u377/kpk-gali-keterangan-anggota-polisi-telusuri-aliran-dana-proyek-jalan-sumut","summary":"KPK sedang mendalami informasi dari seorang anggota polisi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatra Utara. Pemeriksaan berlangsung di Polda Sumut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menelusuri proses pengadaan dan aliran dana proyek jalan tersebut. KPK tidak mengungkap identitas polisi yang diperiksa, namun memastikan bahwa informasi yang diberikan berkaitan dengan proyek yang dikerjakan oleh salah satu tersangka. Selain memeriksa anggota polisi, KPK juga menggeledah rumah dan kantor tersangka KIR serta Dinas PUPR untuk mencari catatan keuangan dan dokumen pengadaan. Pendalaman ini dilakukan untuk menelusuri aliran dana secara umum dalam kasus tersebut.","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/juru-bicara-kpk-budi_250523130230-345.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/szu65u377/kpk-gali-keterangan-anggota-polisi-telusuri-aliran-dana-proyek-jalan-sumut"}]