APPSI Tolak Tuduhan Mafia Beras Mentan Amran, Soroti Pasokan Bulog ke Cipinang

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuduh adanya "mafia beras" di Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC). Tuduhan ini didasarkan pada pengamatannya bahwa harga beras di pasaran tetap tinggi atau bahkan naik, padahal menurutnya pasokan beras melimpah dan tidak ada kelangkaan. Ia berpendapat bahwa jika harga di tingkat petani dan penggilingan sudah menurun, seharusnya harga di tingkat eceran juga ikut turun.

Ketua Umum APPSI, Hasan Basri, menyatakan bahwa pedagang merasa sangat tersinggung dengan tuduhan adanya mafia beras. Ia menegaskan bahwa pedagang berjualan dengan modal yang terbatas dan bukan merupakan bagian dari mafia. APPSI juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menghentikan pasokan beras SPHP Bulog ke PIBC, sementara pasar lain tetap mendapatkan pasokan.

Pasokan beras SPHP Bulog ke PIBC dihentikan, namun alasan spesifik penghentian ini tidak dijelaskan secara rinci dalam informasi yang diberikan. APPSI sendiri mempertanyakan kebijakan ini karena merasa dirugikan. Penghentian ini terjadi di tengah kecurigaan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengenai adanya "mafia beras" di PIBC, yang mungkin menjadi salah satu faktor di balik keputusan tersebut.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan tidak ada kelangkaan beras karena menurutnya pasokan beras di pasar melimpah. Ia juga mendasarkan pernyataannya pada data bahwa harga beras di tingkat penggilingan dan petani sebenarnya sudah mengalami penurunan dari bulan Maret ke April 2025. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa harga di tingkat eceran seharusnya juga ikut turun.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pergerakan harga beras sebagai berikut:

• Pada Mei 2025, harga beras di tingkat penggilingan mengalami penurunan tipis secara bulanan.
• Namun, jika dilihat secara tahunan, harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2025 justru menunjukkan kenaikan.

Menurut Ketua Umum APPSI, Hasan Basri, penghentian pasokan beras SPHP Bulog ke PIBC sangat berdampak negatif bagi pedagang. Dampaknya antara lain:

• Pedagang yang berjualan dengan modal terbatas menjadi kesulitan mendapatkan stok beras.
• Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena pasar lain tetap mendapatkan pasokan, sementara PIBC yang merupakan pasar induk justru dihentikan pasokannya.

Situasi ini mempersulit pedagang dalam menjalankan usahanya dan berpotensi mengganggu stabilitas pasokan di pasar.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, tujuan pemerintah melalui Menteri Pertanian dalam menangani isu harga beras ini adalah untuk:

• Menstabilkan harga beras di pasaran agar terjangkau oleh masyarakat.
• Memastikan ketersediaan pasokan beras yang cukup.
• Memberantas praktik-praktik yang merugikan, seperti dugaan "mafia beras", yang dapat menyebabkan distorsi harga dan pasokan.
• Melindungi kepentingan konsumen dan petani dengan menciptakan harga yang adil di seluruh rantai pasok.