Tarif AS 19% untuk Produk RI Final, Berlaku Tunggu Kesepakatan Bersama

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

23 Jul 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

📈 Pencapaian Tarif Baru

Pemerintah Indonesia berhasil menurunkan tarif timbal balik Amerika Serikat (AS) untuk produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.
Tarif 19 persen ini bersifat final dan merupakan yang terendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyebut pencapaian ini sebagai "kemenangan" yang meningkatkan daya saing Indonesia di pasar AS.
Kesepakatan baru ini dicapai pada 16 Juli 2025, namun waktu berlakunya masih menunggu pengumuman lebih lanjut.

📊 Perbandingan & Daya Saing

Tarif 19 persen untuk Indonesia lebih rendah dari Vietnam (20 persen), Malaysia (25 persen), dan Thailand (35-36 persen).
Pencapaian ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia, khususnya komoditas seperti CPO, di pasar AS.
Semakin lama penundaan "Joint Statement", semakin menguntungkan Indonesia karena tarif dasar 10 persen masih berlaku.

🤝 Langkah Selanjutnya & Komitmen

Pemerintah Indonesia dan AS sedang menyusun "Joint Statement" yang mencakup kesepakatan tarif, rencana investasi, dan komitmen pembelian produk.
Indonesia berupaya mendapatkan bea masuk 0 persen untuk komoditas ekspor penting seperti CPO, kopi, kakao, nikel, dan suku cadang pesawat.
Sebagai timbal balik, 99 persen produk AS yang masuk ke Indonesia tidak akan dikenakan tarif.
Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan tarif 0 persen untuk produk AS tidak akan berdampak signifikan pada pendapatan Indonesia.
PCO menjamin tidak akan ada gangguan ekonomi domestik karena Indonesia hanya mengimpor barang yang tidak diproduksi di dalam negeri.

📉 Dampak Ekonomi & Prediksi

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, memprediksi tarif 19 persen dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat Indonesia sebesar 0,091 persen.
Penurunan daya beli ini diakibatkan oleh melemahnya pendapatan dan kenaikan harga konsumsi.
Rizal menambahkan bahwa kebijakan ini merugikan kesejahteraan rumah tangga dan memerlukan respons kebijakan kompensasi dari pemerintah.

Apa pencapaian utama terkait tarif antara Indonesia dan AS?

keyboard_arrow_down

Pencapaian utama terkait tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) adalah keberhasilan Indonesia dalam negosiasi untuk menurunkan tarif timbal balik AS untuk produk Indonesia. Tarif ini berhasil diturunkan secara signifikan dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen.

Siapa yang memimpin negosiasi untuk Indonesia?

keyboard_arrow_down

Negosiasi yang berhasil menurunkan tarif timbal balik AS untuk produk Indonesia dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berapa tarif timbal balik baru untuk produk Indonesia di pasar AS?

keyboard_arrow_down

Tarif timbal balik baru untuk produk Indonesia di pasar AS adalah 19 persen. Tarif ini telah dinyatakan final dan merupakan yang terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Bagaimana perbandingan tarif baru ini dengan negara-negara ASEAN lainnya?

keyboard_arrow_down

Tarif 19 persen untuk produk Indonesia di pasar AS merupakan yang terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai perbandingan:

Vietnam: 20 persen
Malaysia: 25 persen
Thailand: 35-36 persen

Selain itu, tarif ini juga lebih rendah dibandingkan dengan pesaing ekspor tekstil ke AS, yang meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Kapan tarif baru ini akan resmi berlaku?

keyboard_arrow_down

Tarif 19 persen ini belum serta merta berlaku pada 1 Agustus 2025, meskipun Indonesia telah mencapai kesepakatan baru pada 16 Juli 2025. Penerapan tarif ini masih menunggu pengumuman lebih lanjut dan penandatanganan "Joint Statement" dengan AS. Semakin lama penundaan "Joint Statement", semakin menguntungkan Indonesia karena tarif dasar 10 persen masih berlaku.

Apa saja yang tercakup dalam "Joint Statement" yang sedang disusun oleh Indonesia dan AS?

keyboard_arrow_down

Pemerintah Indonesia dan AS sedang menyusun "Joint Statement" yang akan mencakup beberapa poin penting, yaitu:

Kesepakatan tarif yang telah dicapai.
Rencana investasi dari AS ke Indonesia.
Komitmen pembelian produk-produk Indonesia oleh AS.

Apa tujuan tambahan Indonesia terkait bea masuk untuk komoditas ekspor utamanya ke AS?

keyboard_arrow_down

Selain penurunan tarif menjadi 19 persen, Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk mendapatkan bea masuk 0 persen untuk beberapa komoditas ekspor penting ke AS. Komoditas-komoditas tersebut antara lain:

CPO (minyak kelapa sawit)
Kopi
Kakao
Nikel
Suku cadang pesawat

Komoditas ini dianggap sangat dibutuhkan oleh AS dan sebagian besar hanya tersedia dari Indonesia.

Bagaimana kebijakan tarif timbal balik untuk produk AS yang masuk ke Indonesia?

keyboard_arrow_down

Sebagai timbal balik atas penurunan tarif untuk produk Indonesia, 99 persen produk AS yang masuk ke Indonesia tidak akan dikenakan tarif atau bea masuk.

Bagaimana pandangan pemerintah Indonesia mengenai dampak kebijakan tarif 0% untuk produk AS terhadap pendapatan dan ekonomi domestik?

keyboard_arrow_down

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa kebijakan tarif 0 persen untuk produk AS tidak akan berdampak signifikan pada pendapatan Indonesia. Hal ini karena tarif yang ada saat ini untuk produk AS biasanya sudah di bawah 3 persen. Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) juga menjamin bahwa tidak akan ada gangguan ekonomi domestik karena Indonesia hanya akan mengimpor barang-barang yang memang tidak diproduksi di dalam negeri.

Apakah ada potensi dampak negatif yang diprediksi bagi ekonomi Indonesia akibat kebijakan tarif ini?

keyboard_arrow_down

Meskipun pemerintah optimis, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, memprediksi adanya potensi dampak negatif. Menurutnya, pengenaan tarif 19 persen ini dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat Indonesia sebesar 0,091 persen. Penurunan ini diakibatkan oleh melemahnya pendapatan dan kenaikan harga konsumsi. Rizal menambahkan bahwa kebijakan ini berpotensi merugikan kesejahteraan rumah tangga dan memerlukan respons kebijakan kompensasi dari pemerintah untuk mengatasi dampak tersebut.