Demo Ojol Nasional Tuntut Bagi Hasil 90:10, Klaim Komisi Tertinggi Asia

Pihak-pihak yang terlibat dalam aksi demo ini sangat beragam, mencakup:

• Pengemudi ojek online (ojol): Diklaim melibatkan hingga 50.000 pengemudi dari berbagai platform.
• Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia: Organisasi yang menjadi inisiator dan diwakili oleh Ketua Umumnya, Raden Igun Wicaksono.
• Serikat Unit Reaksi (URC): Kelompok pengemudi ojol lain yang memiliki pandangan berbeda terkait salah satu tuntutan utama.
• Pengguna transportasi online dan pelaku UMKM: Turut serta dalam aksi ini sebagai bentuk dukungan.
• Aplikator: Seperti Grab Indonesia, yang memberikan tanggapan terhadap tuntutan pengemudi.
• Pemerintah: Dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI, yang menjadi sasaran tuntutan terkait regulasi.

Tuntutan utama dan paling krusial dari para pengemudi ojol dalam aksi ini adalah perubahan sistem bagi hasil antara pengemudi dan aplikator. Mereka menuntut agar sistem bagi hasil diubah menjadi 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator. Tuntutan ini disebut sebagai "harga mati" oleh Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menunjukkan betapa pentingnya hal ini bagi mereka.

Pengemudi menuntut perubahan sistem bagi hasil menjadi 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator karena mereka mengklaim bahwa potongan tarif aplikasi di Indonesia saat ini mencapai 20% atau lebih. Angka ini dianggap sangat tinggi dan menjadi salah satu yang tertinggi di Asia, jauh di atas rata-rata potongan di negara-negara Asia lain yang berkisar antara 6-12%. Perbandingan ini menjadi dasar argumen mereka bahwa potongan yang berlaku saat ini sangat memberatkan dan mengurangi pendapatan pengemudi secara signifikan.

Selain tuntutan utama mengenai bagi hasil, ada lima tuntutan dasar lain yang diajukan oleh pengemudi ojol, yaitu:

• Pembuatan Undang-Undang Transportasi Online/PERPPU: Untuk memberikan payung hukum yang jelas dan melindungi hak-hak pengemudi.
• Regulasi tarif antar barang dan makanan oleh pemerintah: Agar pemerintah menetapkan tarif yang adil untuk layanan pengiriman barang dan makanan, tidak hanya tarif penumpang.
• Audit investigatif aplikator: Untuk memeriksa transparansi dan praktik bisnis aplikator yang diduga merugikan pengemudi.
• Penghapusan sistem yang dianggap merugikan pengemudi: Termasuk program hemat yang dinilai mengurangi pendapatan pengemudi.

Grab Indonesia menghargai hak mitra pengemudi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif ojol, mengingat sudah tiga tahun tidak ada penyesuaian tarif. Namun, Grab tidak setuju dengan tuntutan penurunan biaya aplikasi menjadi 10%. Grab berargumen bahwa komisi 20% yang berlaku saat ini digunakan untuk mendukung berbagai aspek bisnis penting, seperti:

• Layanan bantuan 24 jam
• Asuransi bagi pengemudi
• Fasilitas edukasi
• Program kesejahteraan mitra

Grab menekankan pentingnya kajian menyeluruh dan proporsional dalam setiap perubahan kebijakan, serta menyatakan bahwa operasional bisnis mereka tetap berjalan normal meskipun ada aksi demo.

Ya, terdapat silang pendapat di kalangan pengemudi ojol terkait tuntutan bagi hasil. Garda Indonesia, melalui Ketua Umumnya Raden Igun Wicaksono, bersikeras bahwa potongan 10% adalah "harga mati" dan merupakan tuntutan utama yang harus dipenuhi.

Namun, Serikat Unit Reaksi (URC) menolak usulan potongan 10% tersebut. Mereka khawatir bahwa penurunan potongan aplikator akan mengurangi benefit lain yang selama ini didapatkan pengemudi dari potongan 20%, seperti:

• Program swadaya
• Makan murah
• Servis kendaraan
• Bantuan sembako

Perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas isu dan prioritas yang berbeda di antara kelompok pengemudi ojol.

Dari sisi pemerintah, Raden Igun Wicaksono dari Garda Indonesia menyoroti kurangnya komunikasi dari Kementerian Perhubungan terkait pengajuan potongan tarif 10%. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa belum ada tindak lanjut yang konkret dari pemerintah terkait regulasi transportasi online, meskipun sudah ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum memberikan respons atau tindakan yang memuaskan bagi para pengemudi ojol terkait tuntutan dan regulasi yang diharapkan.

Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, Garda Indonesia mengancam akan melanjutkan aksi demo secara berjilid-jilid di seluruh Indonesia. Ancaman ini menunjukkan keseriusan mereka dan bahwa aksi protes dapat terus berlanjut hingga Desember 2025. Hal ini mengindikasikan potensi konflik yang berkepanjangan antara pengemudi ojol dan pihak terkait jika tidak ada titik temu dalam negosiasi.