Pemerintah dan DPR Sepakati RAPBN 2026: Belanja Naik, Program Prioritas Prabowo Digenjot

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

23 Jul 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

📊 Asumsi Ekonomi Makro RAPBN 2026

Pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2% hingga 5,8% untuk RAPBN 2026.
Target inflasi ditetapkan dalam rentang 1,5% hingga 3,5%, sementara nilai tukar rupiah diproyeksikan Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) disepakati antara US$60—US$80 per barel, dengan target lifting minyak bumi ditingkatkan menjadi 605 ribu—620 ribu barel per hari.
Yield SBN 10 tahun disepakati 6,6% hingga 7,2%, dan lifting gas bumi 953—1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Target kemiskinan ekstrem diperluas menjadi 0%—0,5%, menunjukkan fokus pada pengentasan kemiskinan.

💰 Postur Anggaran Negara 2026

Postur belanja negara tahun 2026 ditetapkan antara 14,19%—14,83% terhadap PDB, meningkat dari perkiraan awal.
Total belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.800 triliun hingga Rp 3.820 triliun, naik signifikan dari pagu awal APBN 2025.
Belanja pemerintah pusat akan meningkat menjadi 11,41%—11,94% terhadap PDB.
Target penerimaan perpajakan juga naik menjadi 10,08%—10,54% dari PDB, mendorong peningkatan pendapatan negara secara keseluruhan.
Defisit anggaran akan dijaga maksimal 3% dari PDB untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar.

🏗️ Proyek Strategis Nasional (PSN) 2026

Pemerintah menetapkan 219 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
Tujuh PSN merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
Fokus kebijakan PSN 2026 adalah peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan, dan pencapaian swasembada pangan dan energi.
PSN juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Anggaran dialokasikan untuk perbaikan jalan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan sektor pendidikan, termasuk revitalisasi madrasah.

Siapa saja pihak yang menyepakati asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN 2026?

keyboard_arrow_down

Pihak-pihak yang telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 adalah Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Bank Indonesia.

Apa saja asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati untuk RAPBN 2026?

keyboard_arrow_down

Asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati untuk RAPBN 2026 mencakup beberapa indikator penting:

Pertumbuhan Ekonomi: Antara 5,2% hingga 5,8%.
Inflasi: 1,5% hingga 3,5%.
Nilai Tukar Rupiah: Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS.
Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP): US$60—US$80 per barel.
Target Lifting Minyak Bumi: Ditingkatkan menjadi 605 ribu—620 ribu barel per hari.
Target Lifting Gas Bumi: 953—1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Yield SBN 10 Tahun: 6,6% hingga 7,2%.
Target Kemiskinan Ekstrem: Melebar menjadi 0%—0,5%.

Bagaimana target postur belanja negara dalam RAPBN 2026?

keyboard_arrow_down

Target postur belanja negara pada tahun 2026 ditetapkan dalam rentang 14,19%—14,83% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan peningkatan dari perkiraan awal. Secara nominal, belanja negara diperkirakan mencapai sekitar Rp 3.800 triliun hingga Rp 3.820 triliun, yang juga lebih tinggi dari pagu awal APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun. Khusus untuk belanja pemerintah pusat, targetnya meningkat menjadi 11,41%—11,94% terhadap PDB.

Bagaimana target penerimaan negara dan defisit anggaran untuk RAPBN 2026?

keyboard_arrow_down

Untuk RAPBN 2026, target penerimaan perpajakan dinaikkan menjadi 10,08%—10,54% dari PDB. Hal ini akan meningkatkan total pendapatan negara menjadi 11,71%—12,31% terhadap PDB. Sementara itu, defisit anggaran akan dijaga maksimal 3% dari PDB. Penjagaan defisit ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar.

Berapa jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan untuk RKP Tahun 2026?

keyboard_arrow_down

Pemerintah telah menetapkan sebanyak 219 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Dari jumlah tersebut, tujuh proyek merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sedangkan 212 proyek sisanya adalah kelanjutan dari periode sebelumnya.

Apa saja fokus kebijakan utama dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2026?

keyboard_arrow_down

Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) 2026 difokuskan pada beberapa tujuan utama, yaitu:

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Mengurangi kemiskinan.
Mencapai swasembada pangan dan energi.
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk perbaikan jalan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, peningkatan lahan, infrastruktur irigasi, serta sektor pendidikan termasuk revitalisasi madrasah dan digitalisasi sekolah.

Apakah ada proyek baru yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam PSN 2026?

keyboard_arrow_down

Ya, ada tujuh proyek baru yang merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam PSN 2026. Proyek-proyek tersebut meliputi:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekolah Rakyat.
Koperasi Merah Putih.
Digitalisasi Pendidikan.
Kartu Kesejahteraan.
Kartu Usaha Afirmatif.
Program Pengelolaan Sampah Terpadu.

Kapan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 akan disampaikan kepada DPR?

keyboard_arrow_down

Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 akan disampaikan oleh Presiden pada tanggal 15 Agustus 2025. Penyampaian ini akan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR. Perkembangan pembahasan RAPBN 2026 ini sebelumnya telah dilaporkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Presiden Prabowo Subianto.

Bagaimana proyeksi defisit APBN 2025?

keyboard_arrow_down

Proyeksi defisit APBN 2025 diperkirakan akan mencapai 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, pembahasan juga mencakup RUU mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024, dengan optimisme bahwa hasilnya akan sesuai dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).