Prabowo Ancam Sita Aset Pengoplos Beras, Negara Rugi Rp 100 Triliun per Tahun

Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik kecurangan beras oplosan meliputi:

• Pengoplos beras: Mereka yang secara langsung melakukan penggantian stempel beras biasa menjadi premium.
• Penggilingan padi "nakal": Beberapa penggilingan padi ini meraup keuntungan besar, bahkan hingga Rp 2 triliun setiap masa panen atau per bulan, dengan membeli gabah dari petani dengan harga murah dan kemudian terlibat dalam praktik curang.

Praktik ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat, serta sabotase ekonomi.

Modus operandi utama dalam kasus kecurangan beras oplosan melibatkan beberapa cara:

• Penggantian stempel: Beras biasa diganti stempelnya menjadi stempel beras premium.
• Penjualan di atas HET: Beras tersebut kemudian dijual kepada konsumen dengan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
• Pembelian gabah murah: Penggilingan padi "nakal" membeli gabah dari petani dengan harga yang sangat murah, kemudian mengolahnya dan kemungkinan terlibat dalam praktik pengoplosan untuk mendapatkan keuntungan besar.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan sangat tegas untuk mengatasi kasus beras oplosan. Langkah-langkah yang akan diambil meliputi:

• Pengusutan tuntas: Presiden telah meminta Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini.
• Penindakan tegas: Pelaku akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.
• Penyitaan aset: Jika penggiling padi yang terlibat tidak mengembalikan kerugian negara, aset mereka akan disita.
• Pengambilalihan penggilingan padi: Apabila penggilingan padi terus melakukan kecurangan, pemerintah akan mengambil alih dan menyerahkannya kepada koperasi desa (Kopdes).

Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik kecurangan yang merugikan negara dan rakyat.

Praktik beras oplosan memiliki dampak negatif yang signifikan:

• Kerugian ekonomi negara: Menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 100 triliun per tahun, yang merupakan bentuk sabotase ekonomi.
• Hambatan pengentasan kemiskinan: Kerugian finansial yang besar ini menghambat upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
• Pengkhianatan terhadap rakyat: Praktik ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat karena merugikan konsumen dan petani.
• Merusak tata niaga beras: Menciptakan distorsi pasar dan merugikan petani yang menjual gabah dengan harga murah, serta konsumen yang membeli beras dengan kualitas tidak sesuai harga.

Menurut Presiden Prabowo, kerugian sebesar Rp 100 triliun per tahun akibat beras oplosan memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat jika dapat diselamatkan. Dana sebesar itu dapat digunakan untuk:

• Memperbaiki seluruh sekolah rusak di Indonesia: Ini akan meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas belajar bagi jutaan siswa.
• Mengatasi kemiskinan dalam lima tahun: Dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program pengentasan kemiskinan yang efektif, membantu jutaan keluarga keluar dari garis kemiskinan.

Hal ini menunjukkan betapa vitalnya penegakan hukum terhadap kasus ini demi pembangunan dan kesejahteraan nasional.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dengan kemajuan teknologi, kecurangan perdagangan seperti kasus beras oplosan dapat dideteksi lebih cepat. Teknologi yang disebutkan meliputi:

• Laboratorium: Digunakan untuk pengujian mutu beras dan mendeteksi adanya pengoplosan atau ketidaksesuaian standar.
• Kecerdasan Buatan (AI): Dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data pasar, pola perdagangan, dan mengidentifikasi anomali yang mengindikasikan praktik curang.

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal.

Saat ini, kondisi cadangan beras pemerintah menunjukkan angka yang cukup besar. Cadangan beras pemerintah mencapai lebih dari 4,2 juta ton. Selain itu, terdapat peningkatan signifikan dalam produksi komoditas pangan lainnya:

• Produksi jagung meningkat sebesar 30%.
• Produksi beras meningkat hingga 48%.

Peningkatan produksi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti kasus beras oplosan.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai senjata utama untuk mengatasi masalah beras oplosan. Pasal ini mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik yang merugikan hajat hidup orang banyak dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.