Komunikasi Prabowo dan Megawati Terkait Rencana Pertemuan

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

21 Mei 2025

account_circle

Penulis

Putra Ambisius

newspaper

Rangkuman Utama Komunikasi Prabowo-Megawati

Informasi dari berbagai sumber media mengindikasikan adanya komunikasi aktif dan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Berikut adalah poin-poin pentingnya:

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah berkomunikasi untuk mengatur jadwal pertemuan.
Sebuah rencana pertemuan lanjutan antara Prabowo dan Megawati hampir terlaksana pada Selasa, 20 Mei 2025. Pertemuan ini batal karena padatnya jadwal Presiden Prabowo, khususnya setelah kembali dari kunjungan kenegaraan di Thailand.
Sebelumnya, kedua tokoh juga direncanakan untuk menghadiri acara Sarasehan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama, namun rencana ini juga tidak terlaksana karena kendala jadwal.
Meskipun pertemuan tatap muka belum kembali terjadi, komunikasi antara Prabowo dan Megawati tetap berlangsung secara intensif dan informal, membahas topik-topik ringan. Hubungan baik antara keduanya ditegaskan tetap terjaga.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengindikasikan bahwa upaya pengaturan waktu pertemuan antara kedua tokoh sedang dilakukan. Terdapat pula informasi bahwa Presiden Prabowo merindukan masakan nasi goreng buatan Megawati.

Pertemuan Utusan Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri

Selain komunikasi langsung dan rencana pertemuan antara kedua tokoh utama, terdapat juga perkembangan penting terkait pertemuan yang melibatkan utusan dari Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Berikut adalah rinciannya:

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa ia diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
Dasco menyampaikan bahwa ia membawa beberapa pesan khusus yang bersifat konfidensial dari Prabowo untuk Megawati, dan juga menerima pesan balasan dari Megawati untuk disampaikan kembali kepada Prabowo.
Dalam pertemuan yang disebut bertujuan silaturahmi tersebut, Dasco mengaku menerima banyak wejangan, petunjuk, dan nasihat dari Megawati yang dianggap penting untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk pembahasan mengenai nilai-nilai Hari Lahir Pancasila 1 Juni dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945.
Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pembahasan mengenai kemungkinan PDI Perjuangan bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo atau ajakan resmi untuk masuk koalisi.
Pertemuan ini menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah isu perombakan (reshuffle) kabinet. Momen pertemuan ini diunggah oleh Dasco melalui akun media sosialnya, dan juga dilaporkan dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga mengunggah terkait pertemuan tersebut.
Beberapa tokoh lain yang dilaporkan turut hadir dalam pertemuan dengan Megawati tersebut antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, serta dari pihak PDIP seperti Yasonna Laoly dan Said Abdullah.

Analisis Potensi Koalisi PDIP dengan Pemerintahan Prabowo

Pandangan dari pengamat politik juga mewarnai dinamika seputar kemungkinan PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Berikut adalah beberapa poin analisisnya:

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, berpendapat bahwa PDIP kemungkinan besar tidak akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dalam waktu dekat.
Menurut Jamiluddin, salah satu faktor penghalang utama adalah kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dipandang PDIP sebagai representasi dari Jokowi, di mana hubungan PDIP dengan Jokowi sedang tidak baik, serta status Gibran dan Jokowi yang telah dipecat dari PDIP.
Meskipun demikian, Jamiluddin melihat adanya peluang koalisi di tingkat parlemen, di mana PDIP dapat mendukung kebijakan Presiden Prabowo tanpa harus melibatkan Gibran secara langsung dalam struktur koalisi pemerintahan.
Kemungkinan lain bagi PDIP untuk berkoalisi secara penuh dengan pemerintahan Prabowo adalah jika Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden.

Upaya komunikasi dan pertemuan ini terus menjadi sorotan dan diharapkan dapat terlaksana serta memberikan dampak positif bagi dinamika politik nasional.